SANCAnews.id – Langkah mengejutkan ditempuh pemerintahan Presiden
Joko Widodo pada akhir tahun 2022 kemarin. Pasalnya telah diterbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.
Sebagai pengingat, pengesahan UU
Cipta Kerja Omnibus Law beberapa waktu lalu juga menimbulkan gejolak besar.
Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan waktu selama 2 tahun kepada pemerintah
untuk membenahi isi dari UU tersebut.
Namun kini, secara mengejutkan,
Jokowi malah meneken Perppu Cipta Kerja yang tentu kembali menimbulkan pro dan
kontra. Bahkan Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha menyebut penerbitan Perppu
Cipta Kerja bisa berujung pemakzulan Jokowi.
Hal ini turut disoroti oleh
ekonom senior Rizal Ramli. Dilihat di Twitter-nya, Rizal awalnya terlihat
membagikan kembali sebuah artikel online mengenai ancaman pemakzulan Jokowi.
"Kopas: Perpu Cipta Kerja
Terabas Keputusan MK, Anggota DPD Sebut Jokowi Bisa Dimakzulkan - Nasional
Tempo.co," cuit Rizal, dikutip pada Senin (2/1/2023).
Cuitan itu kemudian ditanggapi
oleh Rizal lewat postingan berbeda. Mantan Menteri Koordinator bidang
Kemaritiman tersebut menyayangkan penerbitan Perppu Cipta Kerja yang sampai
menabrak konstitusi yang berlaku.
Menurut Rizal, penerbitan Perppu
Cipta Kerja sengaja dilakukan demi menunjang keperluan oligarki, yakni terkait
perpanjangan izin tambang.
"Kenapa ngotot banget
menabrak konstitusi & undang-undang? Karena salah satu bagian penting dalam
UU Omnibus adalah perpanjangan otomatis konsesi-konsesi tambang selama 2 kali
10 tahun!" ujar Rizal.
"Itulah dagingnya, kalo
tidak harus dikembalikan ke negara. Itulah kenapa oligarki suruh doi,"
sambungnya.
Cuitan Rizal mendapat banyak
respons publik, meski yang sebagian besar menyetujuinya. Publik juga menilai
ancaman pemakzulan hanya berakhir menjadi wacana karena DPR yang dinilai telah
bersekongkol dengan pemerintah.
"Gak akan pak Jokowi yang
mulia dimakzulkan wkwk... Dalihnya: Dipilih langsung rakyat bukan mandataris
MPR jadi harus rakyat yang cabut mandat mungkin via referandum? Isi
Parlemen(MPR&DPR) semua pro Jokowi, hampir mutlak? Haha," komentar
warganet.
"Gini deh kalo presidennya kacung oligarki!!!!" tulis warganet. (suara)