SANCAnews.id – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dinilai
memegang informasi penting dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden
Joko Widodo (Jokowi). Hal inilah yang membuat Jokowi menurut pengamat sosial
dan politik Tatok Sugiarto menunda reshuffle.
Menurutnya, pendiri Nasdem banyak
mengetahui tentang Pilpres 2019 yang memenangkan Jokowi karena menjadi salah
satu partai pengusungnya, sehingga Presiden pasti mempunyai banyak pertimbangan
untuk melakukan reshuffle kabinet.
"Surya Paloh bukan orang sembarangan
dia banyak mengetahui tentang PILPRES kemarin, Jokowi pasti banyak
pertimbangan," ungkapnya dikutip dari Twitter @QianzyZ, Jumat (20/1).
Sebelumnya, isu reshuffle kabinet
Presiden Joko Widodo bergema sejak akhir tahun 2022. Namun reshuffle yang dimaksud
tak kunjung terjadi, bahkan belum lama ini disebut tidak dilakukan pada bulan
Januari 2023.
"Aduh ya Allah saya harus
cerita apa lagi, enggak ada cerita reshuffle. Nggak ada, nggak ada reshuffle
(Januari), Februari? Ya nggak tahu," terang Menteri Sekretaris Negara,
Pratikno, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, Rabu (18/1/2023).
Menariknya, pernyataan ini muncul
tidak lama setelah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dikabarkan bertemu
dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives) Luhut
Binsar Pandjaitan di London, Inggris.
Hal inilah yang disoroti pakar
komunikasi politik Effendi Gazali dalam program Adu Perspektif di kanal YouTube
Total Politik. Bahkan secara tersirat, Effendi mengaitkan kedua peristiwa
tersebut.
"Siapa tahu sekarang, karena
bicaranya dalam suasana yang enak, tiba-tiba ujungnya, hari ini kita dengar ada
pernyataan dari Istana, 'Tidak ada reshuffle di bulan Januari'. Nah ini kan
kabar baik," tutur Effendi.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai
NasDem, Hermawi Taslim, memilih menanggapinya secara diplomatis. Hadir secara
virtual di forum yang sama, Hermawi menilai pembicaraan tentang reshuffle
kemungkinan besar benar terjadi.
"Kalau orang selevel Pak
Luhut dan Pak Surya duduk saja (tapi) nggak ngomong apa-apa, itu pasti ada
implikasinya bagi kebaikan masyarakat. Apakah ada kemungkinan? Ya sangat ada,
tapi kita nggak tahu persis," jelas Hermawi. (wartaekonomi)