SANCAnews.id – Analis Politik Hendri Satrio menyampaikan bahwa
seorang presiden tak memerlukan alasan jika ingin melakukan reshuffle kabinet.
Hal itu sehubungan dengan isu
reshuffle kabinet Jokowi yang disebut-sebut karena alasan politik dan bukan
kinerja menteri.
"Bahasa di rakyat itu, saya
kan rakyat nih, terserah aja. Jadi nggak perlu alasan mau baper kek, mau
kinerja kek. Bebas gitu," kata Hendri dikutip Suara.com dari tayangan
tvOneNews, Minggu (08/01/2023).
Kendati demikian, yang menjadi
pertanyaan adalah dampak kepada masyarakat jika reshuffle menteri benar-benar
terjadi ke depannya.
"Sebenernya pertanyaannya
adalah buat rakyat efeknya apa? Buat kita itu efeknya apa kalau ada reshuffle
sekarang? Apakah kemudian Pak Jokowi akan dicatat baik atau bagaimana?" sambungnya.
Hendri lalu menyinggung akankah
reshuffle kabinet akan membuat Jokowi dicatat kebaikannya atau yang lain.
Hal itu diucapkan Hendri sebab
keberhasilan atau kegagalan yang selalu dicatat adalah sejarah milik presiden,
bukan menteri.
Hendri mengaku bertanya-tanya
urgensi dari reshuffle kabinet Indonesia Maju saat ini, meskipun alasan
perombakan itu tetap bebas dan terserah dari Jokowi.
Selain itu, Hendri juga
mempertanyakan sikap PDIP yang terkesan ikut koar-koar dalam persoalan
reshuffle kabinet,
"Selain terserah, ini kan
semuanya jadi pertanyaan dan kemudian salah satu hal yang mengapa kita ada di
sin. Kenapa kmeudian PDI Perjuangan ikut cawe-cawe gitu kan? Kenapa ikut keras
juga?" tutur Hendri.
"Apakah pak Djarot dan mas
Anies punya sejarah sebelumnya? Atau apalagi?" sambungnya.
Oleh karena itu, Hendri menyebut
bahwa misteri soal alasan reshuffle kabinet sudah ada.
Lantas, Hendri pun memberikan
usulan dan saran kepada Jokowi soal reshuffle kabinet jika berkaitan dengan
alasan politik.
Menurutnya, semua menteri yang
direshuffle adalah mereka yang berasal dari partai politik.
"Kalau saran saya nih pak
Jokowi kalau memang mau hasil akhirnya adalah gol cantik, ganti semua menteri
yang dari partai politik dan menteri yang memiliki hasrat maju di 2024,"
ungkapnya.
Pasalnya, kata Hendri, para
menteri yang berasal dari parpol pasti memiliki kegiatan berpolitik kedepannya
menjelang tahun 2024.
Lalu Hendri menyampaikan menteri
tersebut bisa diganti dengan para sosok yang tak memiliki kepentingan politik.
"Dampaknya mungkin akan
lebih baik, daripada melihat menteri akrobat kan bersiap-siap nyalon mendingan
begitu," pungkasnya. (suara)