SANCAnews.id – Saran yang disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
atau Bamsoet agar Pemilu 2024 dihitung kembali dengan cepat menuai banyak
kritik. Sebab, saran tersebut dinilai melawan konstitusi.
Ekonom senior, Dr Rizal Ramli
menilai, usulan tersebut merupakan upaya menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang
masa jabatan presiden. Oleh karena itu, usulan tersebut merupakan tindakan
inkonstitusional. Sebab, konstitusi sudah mengatur masa jabatan presiden
maksimal dua periode.
“Upaya ini adalah kudeta
konstitusi. Ini merupakan tindakan ilegal. Siapapun yang ikut kegiatan ini
artinya melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi dan UUD kita,” tegas Rizal
Ramli, dalam sebuah diskusi di MRP RI, yang dikutip Redaksi, Jumat (9/12).
Atas dasar itu, Menko
Perekonomian era Presiden Gus Dur tersebut meminta semua pihak untuk mencatat
siapa-siapa saja anggota parleman yang kembali mencoba menggulirkan wacana
tersebut.
“Jadi saya minta, aktivis,
wartawan, catat siapa anggota MPR DPR yang mau menunggangi rapat MPR untuk
memperpanjang Jokowi 3 tahun atau 5 tahun,” tegasnya.
Menurut pria yang akrab disapa RR
ini, upaya kudeta konstitusi ini harus benar-benar diwaspadai. Pasalnya, wacana
penundaan Pemilu 2024 sudah kesekian kalinya digulirkan oleh pihak-pihak yang
ingin melanggengkan kekuasannya.
“Rancangan ini bukan hanya
deal-deal politik, sudah ada olinya, olinya itu fulus yang dibagikan oleh
oligarki jumlahnya sudah sangat besar. Sederhana, anggota DPR berapa sih yang
dibayar? Jadi kita mesti betul-betul awas! Upaya untuk mengapalkan Jokowi ini
adalah kudeta konstitusi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang
Soesatyo atau Bamsoet meminta pelaksanaan Pemilu serentak di 2024 harus
benar-benar diperhitungkan. Menurutnya, menjelang Pemilu 2024 kerap memunculkan
kondisi politik nasional yang panas.
Apalagi, kata dia, proses
pemulihan akibat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya selesai. Bahkan belakangan
ini ditambah banyak terjadi bencana alam.
“Ini jelas harus dihitung betul
apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya recovery bersama
terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi dan ancaman global seperti
ekonomi, bencana alam dan sebagainya,” kata Bamsoet dalam acara rilis hasil
survei Poltracking, Kamis (8/12). (rmol)