SANCAnews.id – Siklus pergantian presiden selama dua periode
merupakan harga mati untuk mempertahankan demokrasi yang sudah berlangsung
sejak lengsernya Presiden Soeharto.
Demikian ditegaskan Direktur
Sabang Merauke Institute, Syahganda Nainggolan dalam webinar bertema
"Pemilu Berintegritas versus Penundaan Pemilu" yang digelar PP Ikatan
Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB), Selasa (13/12).
"Presiden dua periode harga
mati. Perpanjangan masa jabatan Jokowi adalah pelanggaran konstitusi yang akan
membahayakan stabilitas politik nasional," kata Syahganda.
Alumni Geodesi ITB 84 ini
menuturkan, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak bisa
dibenarkan. Apalagi jika menggunakan argumentasi kembali ke UUD 45 asli hingga
isu beban biaya pemilu yang begitu besar.
Setelah Sukarno dan Suharto
menjadi presiden hampir seumur hidup, menurutnya, tidak boleh ada lagi pemimpin
feodal dan otoriter akibat model pemimpin haus kuasa di Indonesia.
"Argumentasi-argumentasi ini
sangat merusak tatanan sosial politik yang sudah berjalan baik selama
ini," tegasnya.
Secara jelas dan
terang-benderang, siklus kepemimpinan nasional dua kali lima tahun sudah cukup
untuk seorang pemimpin menyumbangkan potensinya memajukan Indonesia.
"Sirkulasi kepemimpinan
harus terus terjadi, sehingga inovasi dalam pembangunan yang berorientasi
kesejahteraan masyarakat serta demokrasi dapat terus berkelanjutan,"
tutupnya.
Diskusi tersebut turut
menghadirkan pembicara lainnya, salah satunya Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry
Juliantono. (rmol)