SANCAnews.id – Wacana perpanjangan masa jabatan presiden terus
bergulir, sejumlah pejabat publik mulai dari menteri Kabinet Indonesia Maju
hingga Ketua DPD dan MPR RI mengusulkannya.
Pakar Hukum Tata Negara Feri
Amsari membandingkan sikap Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika
merespons wacana tiga periode tersebut.
Menurutnya, ada perbedaan yang
mencolok antara kedua pemimpin negara tersebut. SBY saat menjadi presiden
dipenghujung masa jabatannya dengan tegas menolak wacana tiga periode.
"Pak SBY itu di akhir masa
periode keduanya juga tawarkan perpanjangan (masa jabatan), tetapi beliau
berpidato mengatakan tidak cukup! Nah inilah contoh negarawan," tegas Feri
dikutip dari YouTube CNNIndonesia, Selasa (13/12/2022).
Dosen Universitas Andalas itu
mengatakan SBY kala itu tidak tergoda dengan rayuan perpanjangan masa jabatan
presiden. Baik itu godaan berkaitan dengan klaim kepercayaan publik atau apapun
itu alasannya.
Feri berharap sikap negarawan SBY
itu dicontoh oleh Presiden Jokowi. Ia meminta Jokowi berpidato menyatakan
dengan tegas menolak wacana tiga periode atau penundaan pemilu.
"Ini jadi catatan penting
bagi Pak Jokowi. Presiden harus segera berpidato, sama sekali tidak boleh
mengkhianati konstitusi ketika masa politik Pemilu sedang berjalan," tegas
Feri.
Sementara itu, sikap Presiden
Jokowi dalam menanggapi wacana tiga periode atau penundaan pemilu dinilai
bersayap. Ia tidak pernah dengan tegas menolak wacana tersebut.
"Konstitusi tidak
membolehkan. Sudah jelas itu. Saya akan selalu taat pada konstitusi dan
kehendak rakayat. Saya ulangi, saya akan taat konstitusi dan kehendak
rakyat," ujar Jokowi pada Senin (29/8) lalu.
Wacana Pemilu Ditunda
Penundaan Pemilu terus
diwacanakan oleh sejumlah pejabat publik mulai dari Menteri, Ketua Umum Partai,
hingga Ketua DPD.
Kekinian wacana penundaan Pemilu
itu dilontarkan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Dia menyebut, Indonesia saat ini
tengah memasuki masa peralihan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi, sehingga
menurutnya pelaksanaan Pemilu 2024 harus dipikirkan ulang.
"Ini juga harus dihitung
betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan
recovery bersama terhadap situasi ini, dan antisipasi, adaptasi terhadap
ancaman global seperti ekonomi, bencana alam," ujar pria yang akrab disapa
Bamsoet itu dalam diskusi yang digelar Poltracking Indonesia, Kamis (8/12).
Tak hanya itu, dia juga
menyinggung ihwal perpanjangan masa jabatan presiden yang dalam beberapa waktu
terakhir banyak menuai pro-kontra di masyarakat.
"Kita tau deras sekali pro
kontra di masyarakat ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali, tapi
terlepas itu saya sendiri ingin tau keinginan publik yang sesungguhnya ini apa.
Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap
memimpin kita dalam masa transisi ini," kata Bamsoet. (populis)