SANCAnews.id – Partai
Demokrat melihat ada gelagat dari Presiden Jokowi yang terkesan tidak mau
mengakhiri jabatannya pada 2024. Kesan itu dilihat dari isu tiga periode yang
terus didendangkan para elite politik.
Sebelumnya, Demokrat melalui Deputi Bappilu Kamhar Lakumani
mencurigai pihak penguasa menunggangi sejumlah pimpinan lembaga tinggi untuk
menggaungkan penambahan masa jabatan presiden hingga penundaan Pemilu 2024.
"Ini menjelaskan bahwa Pak Jokowi tak pernah
bersungguh-sungguh akan menyelesaikan jabatan presiden hanya dua periode saja
sebagaimana diperintahkan konstitusi," kata Kamhar, Minggu (11/12/2022).
Menurut Kamhar, Jokowi selalu mencari cara untuk
melanggengkan kekuasaan. Karena itu, ia mewanti-wanti Jokowi untuk patuh
terhadap konstitusi dan bukan malah melawan.
"Kami ingatkan Pak Jokowi untuk taat asas, jangan
menjadi Malin Kundang reformasi dan membunuh demokrasi yang
melahirkannya," ujar Kamhar.
Sebelumnya, Kamhar mencurigai ada yang menunggangi Bambang
Soesatyo yang kerap menyinggung tiga periode Presiden Jokowi. Adapun pihak yang
dicurigai menjadi penunggang Ketua MPR RI itu ialah pihak penguasa.
"Kuat dugaan pernyataan Bamsoet yang terbaca sebagai
bentuk dukungan pada perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga
periode adalah titipan dari penguasa," kata Kamhar.
Dugaan itu semakin menguat setelah Kamhar merujuk pernyataan
serupa yang pernah disampaikan AA Lanyalla Mattalitti. Ketua DPD itu diketahui
menyinggung penambahan jabatan presiden hingga penundaan Pemilu.
"Jika demikian adanya, tentu Ini berbahaya, satu
persatu pimpinan lembaga tinggi negara menjadi target operasi politik untuk
mendukung pelanggengan kekuasaan penguasa. Ini menjadi pembegalan demokrasi dan
penghianatan reformasi," kata Kamhar.
Kamhar mengatakan publik dan penggiat demokrasi wajib
curiga. Ia menganggap wajar dan menjadi sangat berdasar jika menduga isu tiga
periode adalah operasi politik penguasa yang masih terus berlanjut.
Karena terus bergulir dan semua aktor-aktor kuncinya adalah
figur-figur yang berada pada lingkar dalam kekuasaan mulai dari Pak LBP yang
mengatasnamakan bigdata ternyata kemudian publik membacanya sebagai bigdusta,
Menteri Bahlil yang mengatasnamakan investasi sebagai justifikasi perpanjangan
masa jabatan, Ketum PAN Pak Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Pak Airlangga dan
Ketum PKB Cak Imin," tutur Kamhar.
"Ketiganya juga menyampaikan hal yang sama atas nama
aspirasi rakyat, dan kini pimpinan lembaga tinggi negara Ketua DPD RI dan Ketua
MPR RI," kata Kamhar. (suara)