SANCAnews.id – Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar
Hasibuan, mengomentari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Usai mengkritik operasi tangkap
tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Luhut kembali mengatakan
sesuatu yang berpotensi jadi kontroversial.
Luhut menyarankan untuk
memperkuat sistem digitalisasi untuk mencegah tindak pidana korupsi, daripada
melakukan OTT.
Selain itu, Luhut juga
berpendapat bahwa pembangunan sistem digitalisasi yang kuat dilakukan oleh
negara-negara yang maju dan bermartabat.
Menanggapi hal tersebut, Umar
mempertanyakan apakah Luhut berani menjamin pejabat tidak melakukan korupsi
atau tidak.
Selain itu, di negara bermartabat
yang diharapkan Luhut itu, tidak ada menteri yang berbisnis dengan rakyatnya
sendiri.
“Lo bisa jamin pejabat gak
korupsi luhut? Dinegara yg bermartabat tak ada menteri yg berbisnis dgn
rakyat,” ujar Umar, dikutip NewsWorthy dari akun Twitter pribadi pada Kamis
(29/12).
Sebelumnya dalam acara peluncuran
Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12), Luhut menyarankan
agar KPK jangan sedikit-sedikit melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Menurut Luhut, jika digitalisasi
di Indonesia berjalan dengan baik, maka tidak ada yang bisa bermain-main dengan
sistem.
Selain itu, menurut Luhut, OTT terhadap
pejabat negara yang diduga melakukan tindakan korupsi bukan hal yang baik. (wartaekonomi)