SANCAnews.id – Deputi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Yan
Harahap menyoroti keputusan pemerintah yang berencana mengimpor beras sebanyak
500 ribu ton untuk mengisi ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Yan Harahap pun menyinggung janji
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah mengatakan pada 2014 lalu RI bakal
swasembada pangan dalam 3 tahun.
Hal itu disampaikan Yan Harahap
dalam akun Twitter pribadinya, pada Kamis 8 Desember 2022.
"‘Janji palsu’…. Sdh hampir
9 tahun masih gitu2 aja. Impor…impor…impor," ujar Yan Harahap dikutip
Newsworthy.
‘Janji palsu’…. Sdh hampir 9
tahun masih gitu2 aja. Impor…impor…impor https://t.co/yrbNhhIQyC
pic.twitter.com/F71LQK489h
Sebelumnya, Perum Bulog mendapat
tugas melakukan impor beras 500.000 ton untuk mengejar target stok hingga akhir
2022. Namun, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengatakan, impor beras
tersebut belum cukup untuk memenuhi target stok beras 1,2 juta ton di
penghujung tahun ini.
Dia mengakui bahwa proses impor
beras di saat dunia tengah terjebak krisis pangan tidaklah mudah.
"Mengimpor beras tak mudah hari ini. Tidak gampang. Beberapa negara
menutup ekspor beras mereka. Kita harus pakai upaya khusus untuk
mendapatkan," ujar Budi Waseso dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (7/12).
Di sisi dalam negeri, pihak
penggilingan padi juga bakal pusing untuk membantu menyediakan beras 500.000
ton. Angka tersebut merupakan mandat dari Rakortas 8 November 2022 untuk Bulog
dalam melakukan penyerapan di dalam negeri.
Persoalannya, jika memang
ternyata stok beras kurang, Bulog tidak bisa memaksakan untuk bisa melakukan
penyerapan dari dalam negeri. Termasuk adanya anomali cuaca yang terjadi hari
ini.
Sementara untuk memenuhi tugas
impor beras 500.000 ton pun sejauh ini belum tentu ada kepastian. Pun bila
terpenuhi, stok beras Bulog juga tak akan bulat 1,2 juta ton, karena Bulog
harus mengeluarkan sebagian di antaranya untuk operasi pasar guna menjaga stabilitas
harga beras. (wartaekonomi)