SANCAnews.id – Sosok Anies Baswedan makin menjadi perhatian publik.
Usai menggeber safari politik di Pulau Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera
Barat dan Riau, sosok Anies Baswedaan makin menjadi perhatian pendukungnya.
Tidak hanya bagi pendukungnya,
mereka yang belum sepakat dengan aktivitas tersebut pun mempertanyakan agenda
Anies tersebut. Belakangan penggunaan jet pribadi dipakai Anies Baswedan dalam
safari di tiga daerah tersebut pun dibahas.
Sementara Pengamat Tata Negara
Refly Harun mengungkapkan agenda yang dilakukan Anies ialah hal yang wajar
dilakukan bagi mereka yang serius untuk menjadi calon pemimpin bangsa.
Refly mengungkapkan kemanangan
Anies Baswedan akan semakin besar jika sosok Ganjar Pranowo terlambat
mendeklarasikan diri. Mengingat sampai kini, hanya sosok Gubernur Jawa Tengah
tersebut yang hanya mampu menyaingi Anies Baswedan.
Meski ada sosok Prabowo Subianto
yang juga bisa menyaingi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
"Anies sudah tidak lagi
Gubernur, sekaligus sudah deklarasi. Kedatangan Anies, sudah bukan lagi pejabat
negara," ujar Refly di kanal YouTubenya.
Menurut Refly Harun, Anies pun
tiga kemenangan saat ini dibandingkan Ganjar dan Prabowo. Selain sudah tidak
lagi pejabat negara sehingga tidak pakai anggaran negara, Anies Baswedan pun
sudah didukung partai politik.
"Kan Ganjar masih menjabat
Gubernur," sambung Refly.
Kemenangan Anies juga dinilai
sebagai gelombang balik dari ketidakberhasilan Pemerintahan Joko Widodo
(Jokowi).
Elektabilitas Anies akan terus
meningkat seiring penilaian ketidakberhasilan Presiden Jokowi. "Anies akan
terus naik, ya seperti teori bandul. Sepanjang Presiden Jokowi dianggap tidak
berhasil, Anies akan terus naik. Seperti masyarakat menyandang
harapannya," imbuh Refly.
"Gelombang balik,"
sambung Refly kemudian.
Refly juga menyinggung Prabowo
dan Ganjar yang masih menjadi pejabat negara, sehingga tidak seleluasa Anies
Baswedan. Ia pun menyarankan agar Prabowo dan Ganjar sebaiknya mundur dari
jabatan yang melekat di keduanya.
"Karena rakyat pun bisa
meminta pertanggungjawaban atas uang negara yang dipakai," sambung Refly.
Soal Koalisi Indonesia Baru
(KIB), Refly Harun menilai terus bermain dua kaki. Para petinggi yang terus
merapat ke Pemerintah namun tetap membiarkan akar rumputnya mendukung calon
yang berbeda.
"Ini bermain dua kaki. Ketua Partai tetap di istana, namun ada yang di akar rumput yang beda, tidak diberi sanksi," pungkas Refly. (suara)