SANCAnews.id – Wacana perpanjangan masa jabatan presiden masih
bergulir hingga saat ini. Hal itu
membuat geram berbagai pihak.
Salah satunya Mantan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said juga ikut mengkritisi isu
wacana tersebut. Sudirman menyebut perilaku elite Indonesia hari ini
meresahkan.
Dia menilai, tindakan para
pejabat tidak patut dilakukan. "Elite perilakunya meresahkan, nanti kita
tanya secara hukum apakah boleh, mungkin boleh tapi apakah patut? nanti kita
tanya,” ujar Sudirman Said dalam diskusi bertajuk 'Merangkum 2022, Menyambut
2023' di Jakarta Pusat, Minggu (18/12/2022).
Kemudian dia menyinggung soal
pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo yang
baru-baru ini kembali membahas wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut dia, secara
terang-terangan hal tersebut memang tidak dilarang oleh hukum. Namun dia
mempertanyakan kepatutan pernyataan tersebut yang dilontarkan oleh seorang
pemangku kebijakan.
"Ketua MPR mengatakan ini
kan sekedar memancing pemikiran, emang enggak dilarang hukum, tapi apakah patut
menyatakan begitu? itu kan hal-hal yang membuat masyarakat menjadi
bingung," ungkap Sudirman Said.
Lebih lanjut, dia juga menyoroti
terkait aturan yang membatasi calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan
petahana dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, para pejabat
publik haruslah menekankan pada segi etik, alih-alih mengedepankan segi
legalistif atau hukum.
"Pertanyaannya begini, kita
mau hidup dalam ukuran boleh tidak boleh atau legalistif atau patut tidak
patut?" katanya.
Dia menuturkan pernyataan
tersebut yang dilontarkan oleh seorang pemimpin legislatif tak pantas dan dapat
menimbulkan bahaya besar.
"Ada bahaya besar kalau para
pejabat publik pemimpin publik figur itu hidup di taraf legalistif, kalau top
management dimana pun, berfikir legalistif dia bisa buat hukum untuk dirinya
sendiri," pungkasnya. (tvone)