SANCAnews.id – Proyeksi kondisi ekonomi
global yang mengancam perekonomian dalam negeri Indonesia, seperti disampaikan
Menteri Keuangan Sri Mlyani Indrawati hingga Bank Indonesia (BI), seharusnya
turut diantisipasi dari segi politik.
Disampaikan
akademisi ilmu politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun,
ancaman resesi global tidak hanya berdampak terhadap perekonomian nasional,
tetapi juga stabilitas politik Indonesia.
Dia meramal,
jika resesi global turut menimpa perekonomian Indonesia, bukan tidak mungkin
akan terjadi ketidakwajaran kebijakan politik pemerintah.
Sebagai contoh,
dia berkaca pada resesi ekonomi tahun 2020 yang disebabkan pandemi Covid-19.
Saat itu, muncul sejumlah kebijakan yang tidak memihak rakyat.
"Kecenderungan
memburuknya praktik demokrasi saat pandemi Covid-19 lalu masih terasa. Saat itu
pemerintah secara arogan mengabaikan aspirasi publik, misalnya pengabaian atas
aspirasi penolakan rakyat terhadap UU Cipta Kerja," ujar Ubed kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/11).
Pengalaman
pandemi mengguncang ekonomi Indonesia, menurut Ubed, harus disadari maasyarakat
karena berpotensi terulang.
"Jika
tahun depan resesi ekonomi terjadi, di saat yang sama performa pemerintah buruk
di berbagai sektor. Ini cenderung akan memicu pemerintah membungkam meluasnya
protes dengan cara-cara represif otoriterian," tuturnya.
Maka dari itu,
Ubed memandang perlunya cara-cara berbasis ilmu pengetahuan, riset,dan gerakan
perubahan yang sistemik untuk mengatasi situasi yang kompleks saat ini.
"Problem negeri ini semakin rumit karena ulah rezim yang tidak pro-rakyat. Dalam situasi problem yang kompleks tersebut memerlukan perubahan sistemik berbasis ilmu pengetahuan, riset dan gerakan perubahan yang sistemik," demikian Ubed menambahkan. (*)