SANCAnews.id – Biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)
ditaksir membengkak dari USD 6,071
miliar menjadi USD 7,5 miliar atau sekitar Rp 112,5 triliun (asumsi kurs Rp
15.000 per dolar AS). Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo meminta Penyertaan
Modal Negara (PMN) Rp 3,2 triliun cair di tahun ini.
Menurut Didiek, proyek kereta
cepat tidak akan mengalami pembengkakan dana lagi jika modal negara disuntik
tahun ini.
“Di dalam pembiayaan project
financing, semuanya berdasarkan asumsi-asumsi apa yang kami paparkan
berdasarkan asumsi-asumsi ini, artinya jika PMN ini diberikan pada Desember
2022, maka kami bisa yakinkan tidak ada cost overrun lagi, dan proyek akan
selesai di pertengahan 2023,” jelas Didiek dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI,
Rabu (9/11).
Dana PMN Rp 3,2 triliun itu
ditujukan untuk pemenuhan porsi ekuitas sebesar 25 persen untuk pembengkakan
biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) mencapai USD
1,45 miliar atau setara Rp 21,45 miliar (berdasarkan kurs APBN 2022 Rp 14.800
per dolar AS).
Jumlah tersebut berdasarkan dua
asersi audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) per Maret 2022
dan September 2022. Komite KCJB pun menyepakati angka pembengkakan biaya dari
hasil audit BPKP tersebut agar dipenuhi oleh 25 persen ekuitas konsorsium KCJB,
75 persen sisanya berasal dari pinjaman atau utang dari China Development Bank
(CDB).
Alasan PMN Kereta Cepat Harus Cair
Didiek mengungkapkan, terdapat 4
alasan mengapa pemerintah harus segera mencairkan PMN. Pertama, kondisi
cashflow PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sudah menipis, sehingga butuh
bantuan modal.
Kedua, persetujuan PMN kepada PT
KAI sebesar 3,2 triliun untuk memenuhi porsi 25 persen ekuitas pihak Indonesia
atau cost overrun proyek KCJB. Dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan
proyek strategis nasional KCJB sesuai dengan dukungan pemerintah dalam Perpres
93 tahun 2021.
Ketiga, pemberian PMN juga
dimaksudkan agar kondisi cashflow para kontraktor terjaga. Sehingga proses
pengerjaan proyek KCJB tidak molor.
"Kemudian, struktur
permodalan KAI sebagai lead konsorsium terbatas dalam mendukung penugasan PSN
dan saat ini masih dalam proses recovery dari dampak pandemi. Di saat yang
bersamaan KAI juga mendapatkan penugasan untuk menyelesaikan dua PSN yakni
proyek LRT Jabodebek dan proyek KCJB," jelas Didiek.
Didiek mengaku PT KAI memiliki
keterbatasan dalam finansial untuk mendapatkan pendanaan. Baik itu dalam bentuk
kerja sama strategis atau investasi guna pengembangan.
"Karena adanya dampak pandemi
dengan eksposur dan risiko proyek KCJB yang sangat high profile, jumlah
struktur institusi keuangan yang ready mau untuk membiayai kebutuhan pendanaan
sangat terbatas," tandasnya.
Pekerja menurunkan gerbong kereta
api cepat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/9/2022). Foto:
Dita Alangkara/AP PHOTO
KCIC Baru Untung di 2061
Direktur Utama PT Kereta Cepat
Indonesia-China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menyatakan, proyek kereta cepat
Jakarta-Bandung baru akan mencetak untung dalam 38 tahun sejak beroperasi.
Megaproyek itu ditargetkan akan
selesai dan mulai beroperasi pada Juni 2023. Artinya, KCIC baru akan merasa
untung pada Juni 2061.
“Perhitungan ini merupakan
hitungan oleh konsultan financial model dalam fs (feasibility study) terakhir
ini,” ujarnya.
Dwiyana menyebut, perhitungan
keuntungan itu juga sudah termasuk tarif tertinggi Rp 250.000 selama 3 tahun.
Namun dirinya menyatakan, keuntungan di 2061 tersebut tidak termasuk
pengelolaan lahan sekitar untuk Transit Oriented Development (TOD).
“Kami tidak lagi memperhitungkan
lagi revenue dari TOD karena memang dana yang kami miliki itu fokus untuk
konstruksi,” jelas dia.
Tak hanya itu, perihal
kepemilikan lahan di sekitaran proyek pun juga menjadi isu tersendiri mengapa
pos TOD tidak masuk dalam perhitungan KCIC. (kumparan).