SANCAnews.id – Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat, Hasbil
Mustaqim Lubis, mengomentari perihal tambahan penyertaan modal negara (PMN) ke
PT KAI (Kereta Api Indonesia).
Untuk diketahui, Komisi VI DPR
menyetujui tambahan PMN sebesar Rp3,2 triliun untuk mendukung penyelesaian
proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Proyek kereta cepat tersebut
mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun selain mengalami molornya
penyelesaian.
Persetujuan penambahan PMN
diputuskan berdasarkan pertimbangan PT KAI telah menyelesaikan audit Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komite Proyek KJCB.
Hasbil menyoroti dalam buku Nota
II dan RAPBN 2022, hanya ada tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
mendapat PMN.
Di antara tujuh perusahaan BUMN
tersebut, tidak ada jatah PMN untuk PT KAI. Adapun tujuh BUMN yang dimaksud
yaitu PLN, Hutama Karya, Adhi Karya, Waskita Karya, Sarana Multigriya
Finansial, penjaminan Infrastruktur Indonesia, Perum Perumnas.
“Dlm Buku Nota II dan RAPBN 2022,
tujuh BUMN yg menerima PMN, yaitu PLN, Hutama Karya, Adhi Karya, Waskita Karya,
Sarana Multigriya Finansial, penjaminan Infrastruktur Indonesia, Perum
Perumnas,” ujar Hasbil melalui akun Twitter-nya pada Kamis (24/11).
Oleh karena itu, politikus Partai
Demokrat itu mempertanyakan sumber dana yang digunakan untuk memberi PMN kepada
PT KAI.
Dlm Buku Nota II dan RAPBN 2022,
tujuh BUMN yg menerima PMN, yaitu PLN, Hutama Karya, Adhi Karya, Waskita Karya,
Sarana Multigriya Finansial, penjaminan Infrastruktur Indonesia, Perum
Perumnas.
Nah PMN tuk PT. KAI ini, di ambil
dari mana donk dana PMN nya? Ngutang lagi donk? pic.twitter.com/90uxVWLhwt
Ia menanyakan apakah negara
berhutang lagi untuk hal tersebut. “Nah PMN tuk PT. KAI ini, di ambil dari mana
donk dana PMN nya? Ngutang lagi donk?” ujar Hasbil. (wartaekonomi)