SANCAnews.id – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond
Junaidi Mahesa digeruduk sejumlah kader PDIP Purworejo karena diduga
menyinggung keluarga Soekarno termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP).
Desmond digeruduk ketika dirinya
berada di sebuah rumah makan. Video saat kader PDIP Purworejo menggeruduk
Desmond tersebut beredar di aplikasi WhatsApp. Dari video yang diterima
tvOnenews pada Jumat (11/11/2022), seorang kader PDIP terlihat meneriaki
Desmond sambil memegang speaker. "Kamu tidak bisa jadi anggota dewan, jadi
gubernur, jadi bupati, jadi presiden, lewat partai politik.
Setiap pemimpin pasti membawa
visi politik," kata kader PDIP. "Anda harus belajar lagi, Anda harus
belajar minum obat lagi, saudara harus bertanggung jawab.
Terima kasih," lanjut dia.
Kemudian, Desmond langsung meminta maaf atas ucapannya waktu itu soal Soekarno.
"Saya meminta maaf atas
tidak berkenannya atas statement saya yang sepenuhnya bukan statement saya
karena itu output dari tulisan wartawan, maka, kesalahan kesalahan yang membuat
keluarga besar PDIP kecewa saya memohon maaf," kata Desmond.
Selain itu, kader PDIP juga
menyerukan bahwa Soekarno bukan hanya milik PDIP. "Tidak hanya keluarga PDIP, semua
pengganggu Bung Karno juga, Bung Karno tidak hanya milik PDIP bung,"
ujarnya.
Desmond langsung menanggapi bahwa
Soekarno juga milik Gerindra.
"Milik kami, pak, milik Gerindra," tandas dia. Sebelumnya, Desmond ikut menanggapi soal PDIP
mendesak pemerintah minta maaf ke Soekarno dan keluarga. Sebab pemerintah telah
menuduh Soekarno mengkhianati bangsa.
"Pertanyaannya sekarang
pemerintahan siapa? Pemerintahan Soekarno kan sekarang? Kalau Soekarno
direhabilitasi itu namanya mengada-ada kan," jelas dia di Gedung DPR,
Jakarta, Rabu (9/11/2022). Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan
pemerintah saat ini juga dikuasai oleh PDIP.
Hal itulah yang menjadi alasan
dirinya keheranan. "Habis itu negara disuruh minta maaf sama Soekarno?
Dari mereka untuk mereka, kentutnya mereka semua," kata Desmond. Menurut
dia, pemerintah tidak perlu meminta maaf kepada Soekarno.
Ia berpandangan presiden pertama RI
itu juga bermasalah. "Kalau yang melakukan rehabilitasi itu
pemerintahannya, bukan pemerintahannya rezim Soekarno, rezim Megawati ya, kalau
jokowi kan cuma petugas partai.
Jadi melaksanakan maunya Megawati
habis itu negara minta maaf lagi sama Soekarno, memang Soekarno tidak
bermasalah?" tegasnya. "Nah, urusan PKI urusan lain bagi saya. Masa
kita harus minta maaf, negara minta maaf kepada yang lucu-lucuan kaya gini,
jadi enggak lucu gitu, lho," tambah dia. (tvone)