SANCAnews.id – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said
Didu menyoroti pernyataan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Demokrat Zulfikar
Hamonangan yang menyebut 90 persen tambang nikel Indonesia yang dikuasai China.
Said Didu menyindir pemerintah
sudah hampir berhasil menjual negara. Hal itu disampaikan Said Didu dalam akun
Twitter pribadinya, pada Rabu 24 November 2022.
"Mnrt @DPR_RI bhw ktr 90%
nikel sdh dikuasai China dan mnrt @FaisalBasri bhw sktr 90% hasil nikel
dinikmati oleh China artinya dari nilai nikel sktr Rp 450 t/thn, China
menikmati sktr Rp 400 t," ujar Said Didu.
"Artinya program
"menjual" negara hampir tuntas," pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII
DPR RI Fraksi Demokrat Zulfikar Hamonangan mencecar Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif terkait fakta bahwa 90 persen tambang nikel
Indonesia dikuasai China.
Zulfikar menekankan jangan
terlalu percaya diri Indonesia bisa menjadi produsen nomor satu baterai lithium
jika hanya mengandalkan nikel. Pasalanya, penggunaan lithium adalah hal utama
yang harus dipikirkan.
Ia menegaskan meski dibilang ada
larangan ekspor bahan mentah, faktanya jika dicek di lapangan ada proses ekspor
nikel besar-besaran. Zulfikar pun menyinggung China mengantongi pendapatan
Rp450 triliun per tahun hasil dari nikel di Indonesia.
“90 persen tambang nikel yang ada
di Indonesia itu dikuasai China, Pak Menteri. Bahkan, benar atau tidaknya,
pajaknya pun dibebaskan 30 persen. Ini kebijakan-kebijakan yang aneh.
Sementara, perusahaan-perusahaan pribumi banyak tersingkirkan, izin-izin mereka
dicabut,” katanya dalam Rapat Kerja di Komisi VII DPR RI, dilansir oleh CNN
Indonesia, Senin (21/11/2022).
Lebih lanjut, Zulfikar
menjelaskan bahwa sungguh aneh China bisa menguasai 90 persen tambang nikel
hingga smelter di Indonesia. Sementara, orang pribumi tersingkir ketika
tanah-tanah yang dipakai tersebut adalah tanah rakyat. (wartaekonomi)