SANCAnews.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan
Kementerian ESDM diminta untuk bisa berperan dalam membersihkan permasalahan
yang terjadi di perusahaan pertambangan dalam negeri. Di satu sisi, masyarakat
juga perlu proaktif dalam melakukan pengawasan dan jangan takut melapor jika
menemukan ada penyimpangan.
Begitu imbau Anggota Komisi VII
DPR RI Adian Napitupulu ketika menjadi pembicara di acara Indonesia Mining and
Energy Studies (IMES) dengan topik "Problem Pertambangan Amman Mineral
Nusa Tenggara dalam Perspektif HAM, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, dan Hak-Hak
Masyarakat Lokal” di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (30/10).
Adian memastikan bahwa dirinya
merupakan sosok yang tidak segan-segan meminta kepada presiden untuk menutup
perusahaan tambang jika fakta di lapangan ternyata menyebutkan bahwa perusahaan
tidak memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
"Ketika memang perusahaan
menjadi problem buat rakyat dan negara, ya cabut saja. Orang kita akan
memberikan izin kepada mereka yang bisa memberikan jalan keluar untuk masalah
rakyat. Kalau mereka tidak bisa beri jalan keluar ya cabut saja,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia menekankan akan
segera memanggil PT Amman Mineral Nusa Tenggara ke DPR. Tujuannya untuk
mendengarkan keterangan mereka mengenai kondisi di lapangan demi mengonfirmasi
laporan yang masuk ke DPR RI.
"Kemudian kita memanggil
Amman untuk RDP tentunya kita akan sepakati di Komisi VII kita akan tanya
kalian punya konsep enggak sih setelah tambang,” tutupnya. (rmol)