SANCAnews.id – Mulai 1 Januari 2023 mendatang, Pemerintah resmi
melarang penjualan jenis bahan bakar minyak (BBM) Premium. Melalui Keputusan
Kementerian ESDM, BBM dengan RON 88 atau dikenal premium itu dilarang dijual
karena dianggap tak layak edar karena kotor.
Ke depan, pemerintah akan menjual
BBM dengan bilangan oktan di atas 90.
Merespons hal itu, Direktur
Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat bahwa pada
akhirnya publik makin merasakan bahwa kebijakan pemerintahan Joko Widodo tidak
berpihak pada rakyat.
Bagi Dedi, sulit mencari
orisinalitas Joko Widodo sebagai presiden. Kata pria jebolan UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta ini, kesulitan itu sama dengan mencari keberpihakan Jokowi
pada rakyat.
"Jokowi layak dikenal
sebagai presiden penghapus subsidi rakyat," demikian kata Dedi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/10).
Pengamatan Dedi, selama ini
program pemerintahan Jokowi jauh lebih banyak orientasi populis, sehingga pada
akhirnya publik merasakan kehilangan subsidi, terpopuler adalah hilangnya
subsidi BBM. (rmol)