SANCAnews.id – Kritikus Faizal Assegaf
angkat suara soal pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
Yahya Cholil Staquf yang mengaku siap melawan politik identitas jelang tahun
politik di 2024 nanti.
Ia pun menyebut
bahwa pernyataan itu berbalik ke adiknya yaitu Yaqut Cholil Qoumas yang kini
menjabat sebagai Menteri Agama di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Yahya
Staquf lupa adiknya peralat identitas PBNU untuk berburu kekuasaan secara tidak
bermartabat," ucap Faizal dikutip dari Twitter pribadinya, Sabtu
(22/10/2022).
Aktivis 98 ini
juga berbicara soal politik identitas yang ia sebut sah-sah saja di mata
konstitusi dan pancasila.
"Soal
terminologi 'politik identitas' tidak melanggar konstitusi &
Pancasila," ujarnya.
Ia pun menyuruh
agar berhenti menyalahkan politik identitas dan berpesan ke Ketum PBNU agar
urus saja organisasi masyarakat (Ormas) tersebut.
"Berhenti
bersikap hipokrit! Pikiran anda kerdil, selevel dengan Abu Janda. Urus saja
ormasmu, jangan sok ngatur umat!" imbuhnya.
Diketahui,
Yahya Cholil secara tegas menolak politik identitas sebab bisa rawan memecah
persatuan dan kesatuan bangsa, menjelang Pemilu 2024.
“PBNU akan
melawan. Kami bukan hanya menentang, bukan hanya menolak tapi kami juga akan
melawan semua yang menggunakan politik identitas,” kata dia, saat ditemui
setelah apel nasional Hari Santri 2022 di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten
Jombang, Jawa Timur, Sabtu 22 Oktober 2022.
Ia juga sangat
tidak setuju kepada pihak-pihak yang berupaya memperalat agama sebagai senjata
politik, sebab bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
Pihaknya sangat
berharap Pemilu 2024 di Indonesia bisa berlangsung dalam demokrasi yang
rasional. Untuk itu, dirinya meminta agar pemilih berpikir tentang catatan dari
para kandidat yang hendak maju dalam Pemilu 2024.
“Kami minta ke pemilih untuk berpikir tentang catatan-catatan dari para kandidatnya, siapa yang kinerjanya lebih baik, siapa yang integritasnya lebih baik, siapa yang moralnya lebih baik. Bukan soal identitas, bukan memperalat agama, bukan memperalat identitas primordial lainnya, termasuk memperalat NU, termasuk tempat ibadah. Kami akan lawan,” pungkasnya. (wartaekonomi)