SANCAnews.id – Meski reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif seorang
presiden, namun jika dilakukan tanpa alasan yang jelas dan logika yang terukur
akan memunculkan antipati dari masyarakat.
Demikian disampaikan pengamat
politik dari Universitas Negeri Medan (Unimed), Dr Bakhrul Khair Amal, terkait
mencuatnya kembali wacana reshuffle menteri pascadeklarasi calon presiden yang
dilakukan oleh Partai Nasdem.
Dalam wacana reshuffle kali ini,
menteri dari Nasdem memang diprediksi yang akan kena geser oleh Jokowi.
“Presiden Joko Widodo bisa dicap
sebagai pemimpin yang tidak berjiwa besar,” katanya kepada Kantor Berita
Politik RMOLSumut, Jumat (14/10).
Tidak hanya itu, menurut Bakhrul,
PDI Perjuangan juga akan terimbas ketika reshuffle tersebut benar-benar
terjadi.
Sebab, dalam beberapa waktu
belakangan ini PDIP merupakan partai yang paling sering menyoroti dan
mengkritik Nasdem atas keputusan mereka mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi
bakal calon presiden 2024.
“Hak prerogatif itu memang bisa
jadi alasan. Namun masyarakat juga tahu jika Presiden Joko Widodo adalah kader
PDI Perjuangan yang bagi mereka diistilahkan sebagai petugas partai,” tuturnya.
Dalam persoalan politik, lanjut
Bakhrul, apa yang dilakukan oleh Nasdem merupakan hal yang sangat wajar. Hal
ini bahkan tidak dapat diartikan sebagai bentuk pelanggaran kesepakatan politis
antarsesama partai politik yang ‘mendudukkan’ Joko Widodo sebagai presiden.
Artinya, keputusan mereka untuk
mendeklarasikan calon presiden lebih awal dari partai lain tidak dapat disebut
sebagai sebuah pelanggaran perjanjian politis.
“Karena Nasdem sesungguhnya sudah
menunjukkan kerjasama yang baik mulai dari periode pertama Joko Widodo dan juga
periode kedua. Lantas apakah ketika mengumumkan calon presiden mereka itu
dianggap sebagai wanprestasi dalam koalisi selama dua periode? Saya kira tidak
tepat,” paparnya.
Karena itu, wacana yang
dikembangkan ke arah isu reshuffle menteri dari Nasdem sebaiknya dihentikan
saja. Sebab, hal ini justru akan kontraproduktif dengan upaya untuk
mendiskreditkan Nasdem jelang Pemilu 2024.
“Justru Nasdem bisa mendapat
simpati, karena menjadi pihak yang teraniaya karena hal yang secara politis
tidak melanggar aturan apapun, justru mereka didepak dari pemerintahan lewat
reshuffle,” demikian Bakhrul Khair Amal. (rmol)