SANCAnews.id – Kebocoran data pemerintah kembali terjadi, data 102
juta penduduk Indonesia dijual di situs darkweb, seperti disampaikan akun
@darktracer_int pada Rabu (14/9/2022).
Kabar ini datang hanya beberapa
jam setelah pemerintah melakukan konferensi pers terkait kebocoran data,
melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud
MD.
"Peringatan, telah muncul
aktor jahat yang menjual database, yang diklaim berisi 102 juta database warga
dari Kemensos RI," ungkap akun Darktracker.
"Dia membocorkan puluhan
foto KTP sebagai sampel," imbuh akun itu.
Berdasar tangkapan layar yang
dibagikan, retasan file berupa data terkompres berukuran 16 GB, dengan data
asli tak terkompres sebesar 85 GB.
Secara keseluruhan, terdapat
102.533.221 data dalam folder tersebut, berformat PNG dan JPG.
Adapun data yang disebut berupa
Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK), Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tanggal
lahir, jenis kelamin dan sebagainya.
Informasi kebocoran data ini
dikabarkan pada pukul 11.13 WIB, hanya beberapa jam selepas Mahfud MD
menyampaikan konferensi pers terkait maraknya kebocoran data.
Dalam konferensi pers yang
menyorot peretasan surat negara oleh Bjorka itu, Mahfud menegaskan tidak ada
kebocoran isi surat.
“Yang ini ndak ada, ini cuma
data-data umum yang sifatnya, sebenarnya isinya, perihal hal ini, perihal hal
itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol,” kata Mahfud.
Sebelumnya pemerintah juga
mengatakan telah membuat tim khusus untuk menangani kasus kebocoran data, sejak
Senin (12/9) lalu.
Tim itu beranggotakan Badan Intelijen Negara (BIN), Kemenkominfo, Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) serta Polri. (kompas)