SANCAnews.id – Sikap fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI
tetap tegas terhadap putusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi.
Fraksi PKS memilih walk out dari
sidang paripurna DPR RI dengan agenda pengambilan keputusan soal RUU tentang
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, pada Selasa
(6/9), sebagai bentuk penolakan atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM.
Selain itu, Fraksi PKS pada
prinsipnya juga setuju jika gaji anggota dewan dipotong atau uang pensiunan
anggota dewan dihapus, untuk menutupi kekurangan dana subsidi, sebagaimana
dikeluhkan pemerintah.
“Apa yang terbaik untuk rakyat
dan kemaslahatan umat, bangsa, dan negara kita setuju saja,” kata Wakil Ketua
Fraksi PKS, Mulyanto, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu,
Rabu (7/9).
Terlebih, sesal Mulyanto,
penghematan yang dilakukan pemerintah terhadap berbagai pemborosan anggaran dinilai
salah sasaran. Mulai dari subsidi pajak mobil mewah, pembangunan yang tidak
prioritas seperti IKN hingga proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sangat
dipaksakan.
Termasuk, imbuh Mulyanto,
anggaran yang tidak terserap di berbagai kementerian dan lembaga; acara rapat
dan peresmian yang mewah-mewah.
“Gerakan penghematan ini penting
digemakan oleh Pemerintah dan kita semua,” demikian Mulyanto.
Sebelumnya, Fraksi PKS melakukan
walk out dari sidang paripurna DPR RI dengan agenda pengambilan keputusan soal
RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, pada
Selasa (6/9). Aksi itu merupakan bentuk
penolakan atas keputusan pemerintah menaikan harga BBM. **