SANCAnews.id – Pemerintah diminta mengedepankan skala prioritas
dalam mengeluarkan kebijakan keuangan negara. Seperti kebijakan menaikkan
subsidi BBM yang dinilai bukanlah
langkah terbaik untuk menyelamatkan APBN.
Pemerintah seharusnya menekan
proyek-proyek yang tidak berdampak besar bagi masyarakat, seperti pembangunan
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang mengalami pembengkakan pembiayaan, dan
juga pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru yang menelan uang negara cukup
besar.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur
Wahid menuturkan jika pemerintah merasa terbebani dengan BBM bersubsidi,
seharusnya pemerintah mampu berpikir praktis dengan mengeyampingkan
proyek-proyek yang sama sekali tidak ada manfaatnya bagi masyarakat luas.
"Penting untuk pemerintah
untuk melakuakn asas prioritas dalam penggunaan APBN. Misalnya, kasus Kereta
Cepat Jakarta-Bandung,” kata Hidayat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis
(8/9).
Pada proyek kereta cepat, kata
Hidayat, pemerintah telah berjanji tidak akan menyentuh APBN untuk
pembangunannya. Namun, setelah China angkat tangan, maka beban pembangunan
megaproyek tersebut diberikan kepada pemerintah.
Seharusnya, pemerintah tidak
melanjutkan proyek tersebut dan lebih mengedepankan kepentingan rakyat dengan
menambah subsidi BBM yang dampaknya luas dan besar bagi kehidupan masyarakat.
"Harusnya, APBN itu tidka
dipakai yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan rakyat gitu,”
katanya.
Untuk IKN, kata Hidayat, pada
saat kampanye, Jokowi tidak pernah menyinggung hal tersebut, sehingga tidak
perlu dilanjutkan proyek IKN ke depan
dan membatalkan kenaikan BBM.
"IKN tidak ada dalam
janji-janji Pak Jokowi waktu pilpres. Awalnya dikatakan tidak pakai APBN,
sekarang kok muncul tinggi banget, ada yang menyebut di atas Rp. 100 triliun
tinggi banget,” tutupnya. (*)