SANCAnews.id – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Fadli
Zon menilai negara telah dipermalukan oleh aksi peretas bernama Bjorka yang
melakukan penyebaran data informasi milik pejabat pemerintah RI.
“Menurut saya itu kan (aksi
Bjorka) mempermalukan sebetulnya, masa satu orang atau beberapa orang hacker bisa
mempermalukan institusi negara atu orang-orang penting di dalam institusi itu
ya,” ucap Fadli Zon, Selasa (13/9/2022).
Menurutnya, harus ada evaluasi
yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi
dalam merespons aksi Bjorka.
“Menurut saya ini harus ada
evaluasi total dan juga mungkin presiden harus mengambil langkah intervensi.
Masa kita diperlakukan seperti itu dan tidak ada resistensi memadai seperti
tidak ada pertahanan,” tuturnya.
Fadli mengungkapkan, hal lain
yang menjadi ironi juga banyak warganet atau netizen Indonesia yang justru
mendukung adanya upaya peretasan. Hal itu menunjukan ada yang salah di negara
ini.
“Dan ironisnya netizen kita
mayoritas mendukung. Ini something wrong. Berarti harus ada evaluasi kenapa
bisa data kita diperdagangkan, diretas, diperjualbelikan, diumbar di dunia
maya,” ungkapnya.
Fadli Zon menilai Indonesia dalam konteks siber saat ini seperti negara tak bertuan atau berjalan autopilot. Kemenkominfo dan BSSN harus bertanggungjawab dalam urusan keamanan data atau persoalan siber di Indonesia. Sementara RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang saat ini tengah dipersiapkan belum lah cukup.
“Harusnya juga ada institusi
seperti Kominfo dan BSSN yang bertanggungjawab terhadap keamanan siber karena
itu data kelihatan yang menurut informasi berseliweran di dark web dibongkar
sedemikian rupa ini kan bisa disalahgunakan untuk berbagai macam kepentingan
gitu,” ujar Fadli Zon.
Ia menegaskan, berbagai persoalan
kebocoran data dan serangan siber di Indonesia membuat negara ini seolah
bagaikan negeri tak bertuan.
“Ini menunjukan sepertinya negara
kita dalam konteks dunia siber ini seperti terra incognito seperti negara tak
bertuan, mudah sekali diretas, mudah sekali dibobol mudah sekali diintervensi,”
tegasnya.
Persolan ini menurutnya adalah hal yang sangat serius karena menyangkut masalah harga diri. Sebelumnya, diketahui data yang dibocorkan adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR Puan Maharani dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Bjorka diketahui kerap kali
menjadi dalang kebocoran data orang Indonesia. Insiden pertama yang
diungkapkannya adalah kebocoran data Indihome pada 20 Agustus lalu yang
kemudian dibantah oleh Telkom.
Dalam situs breached.to, Bjorka
telah mempublikasi enam unggahan kebocoran data. Konten itu berisi 150 juta
data dari KPU, 270 juta pengguna Wattpad, 679.000 dokumen surat-surat Presiden
Jokowi, 1,3 miliar nomor SIM yang diregistrasi, 91 juta data pengguna Tokopedia
dan pengguna Indihome. (suara)