SANCAnews.id

SANCAnews.id – Isu konsorsium 303 atau gabungan pengusaha judi yang menjadi perhatian masyarakat ini tengah didalami.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk tim gabungan dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut aliran keuangan yang diduga berkaitan dengan perjudian.

“Saat ini, ada yang sedang kita analisa 329 rekening. 202 rekening sudah kita blokir,” kata Kapolri dalam konferensi pers di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (30/9).

Terkait dengan aktivitas judi ini, kata Kapolri pihaknya telah menetapkan 10 orang tersangka dan telah di masukan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). 10 Orang itu, kata Kapolri diduga sebagai pelaku perjudian kelas atas atau bandar. 

“Empat, kita cekal, dengan inisial PN, R, KK, FM, A dan K. Enam teridentifikasi berada di luar negeri,” bebernya.

Untuk memburu buronan alias DPO ini, kata Kapolri dirinya telah membentuk tim khusus yang terdiri dari Bareskrim, Polda terkait dan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk melakukan sejumlah upaya. Diantaranya, mengeluarkan red notice dan melakukan pendekatan police to police

“Kami kirimkan saat ini anggota kami ke lima negara. Dan tentunya kami sedang menunggu hasilnya untuk bisa membawa buron tersebut untuk dibawa kembali ke dalam negeri,” ungkap Kapolri.

Namun ia belum mau membeberkan terkait negara mana saja yang menjadi tempat pencarian buronan judi itu.

“Mohon doanya agar mereka bisa kita bawa pulang,” pungkasnya.

Kapolri juga menegaskan, jika dalam proses penyelidikan terdapat keterlibatan anggota Polri, akan langsung dilakukan penindakan. 

“Yang jelas kalau memang ada keterlibatan anggota di dalamnya kita proses, ini supaya menjadi jelas dan rekan-rekan bisa mengetahui langkah-langkah yang sedang kami laksanakan,” demikian Kapolri. (rmol)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemecatan Ferdy Sambo. Berkas tersebut sudah dikirim kembali ke Polri.

Hal itu disampaikan Sekretaris Militer Presiden Laksma TNI Hersan saat dikonfirmasi, Jumat (30/9/2022).

"Keppresnya (terkait pemecatan Ferdy Sambo) sudah ditandatangani Presiden," kata Hersan saat dikonfirmasi, Jumat (30/9/2022).

Hersan menambahkan, berkas Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Ferdy Sambo juga sudah dikirim kembali ke Asisten SDM Polri untuk ditindaklanjuti.

"Sudah dikirim ke ASDM Polri," ucapnya singkat.

Berkas Pemecatan Ferdy Sambo Dikirim ke Istana 

Sebelumnya, Polri telah menyerahkan berkas surat Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) alias pemecatan Ferdy Sambo ke Sekretariat Militer (Sekmil) Presiden Republik Indonesia.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut perkembangan terkait hal tersebut nantinya akan segera disampaikan.

"Sudah (diserahkan ke Sekmil Presiden), nanti kalau sudah ada update-nya lagi dari SDM, akan diinfokan," kata Dedi kepada wartawan, Kamis (29/9/2022).

Diketahui, permohonan banding Ferdy Sambo atas putusan PTDH yang dijatuhkan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah ditolak. Sidang KKEP banding itu dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto.

Atas keputusan penolakan banding tersebut, Ferdy Sambo resmi dipecat dari Polri. Dedi ketika itu menyebut keputusan KKEP banding bersifat final dan mengikat.

"Keputusan sidang banding final dan mengikat, sudah tidak ada upaya hukum kepada yang bersangkutan. Ini komitmen Kapolri," jelasnya.

Segera Disidang

Ferdy Sambo dipecat usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Ferdy Sambo ditetapkan tersangka bersama empat orang lainnya, yakni Putri Candrawathi, Bharada E alias Richard Eliezer, Bripka RR alias Ricky dan KM alias Kuat Maruf.

Berkas kelima tersangka ini telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung RI. Polri rencananya akan melimpahkan kelima tersangka berikut barang buktinya ke Kejagung pada Senin (3/10/2022) pekan depan. (suara)

SANCAnews.id – Putri Candrawathi resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri pasca menjalani pemeriksaan kesehatan di Bareskrim Polri. 

Akhirnya istri dari Ferdy Sambo itu pun memberanikan diri untuk memberikan pernyataan di depan awak media.

Mengenakan baju tahanan Putri Candrawathi  tak kuasa menahan tangisnya, "Saya ikhlas diperlakukan seperti ini, dan saya mohon doanya agar bisa melalui semua ini," kata Putri saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Tak cukup sampai di situ, Putri pun turut serta menyinggung keberadaan anak-anaknya yang tak terkait kasus tersebut. Ia meminta agar kasus yang dilakukan dirinya bersama sang suami Ferdy Sambo tak dikaitkan kepada anak-anaknya. 

"Dan saya mohon izin titipkan anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing. Untuk anak-anakku sayang, belajar yang baik dan tetap gapai cita-cita mu dan selalu berbuat yang terbaik," ungkapnya. 

Sebelumnya, Mabes Polri resmi menahan Putri Candrawathi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Putri Candrawathi Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi persnya di ruang Rupatama Mabes Polri.

"Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap dua, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di Rutan Mabes Polri," kata Listyo dalam konferensi persnya, Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Listyo menuturkan Putri bakal menjalani masa penahananannya di di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri. 

Menurutnya sebelum menjalani penahanan Putri Candrawathi terlebih dahulu diperiksa kesehatannya secara jasmani dan psikologi.

"Baru saja kami mendapatkan lapran bahwa kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC, saat ini dalam keadaan baik," ungkapnya. (tvone)

SANCAnews.id – Jika melihat dari aspek keadilan dan asas persamaan hukum, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) semestinya layak untuk melakukan penahanan terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi (PC), menjelang jalani persidangan di Pengadilan.

Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra mengatakan, ada dua kemungkinan status penahanan PC. Semua tergantung sikap dan pendapat JPU.

"Dengan dinyatakan berkas perkara sudah P21 artinya telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil, tugas kepolisian tuntas dan kini berkonsekuensi proses selanjutnya dengan pelimpahan tahap dua kepada Jaksa Penuntut Umum," ujar Azmi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (30/9).

Sehingga, sesuai prosedur hukum, ada dua kemungkinan. Bisa saja Putri ditahan dan bisa juga tidak ditahan. Karena, hukum acara pidana mengatur syarat dan ketentuan untuk dua kemungkinan tersebut.

"Karena nantinya Jaksa Penuntut Umum, setelah mereka menerima pelimpahan tahap dua berupa berkas perkara, tersangka dan barang bukti, mereka akan buat pendapat dan menentukan sikap apa perlu atau tidaknya dilakukan penahanan. Ini domain mutlak penuntut umum," terang Azmi.

JPU, lanjut Azmi, akan menilai secara profesional dan mempertimbangkan ada hal atau keadaan subjektifnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP termasuk adanya hak tersangka mengajukan hak penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP

"Karenanya jika menurut jaksa penuntut umum (tersangka) tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatan atau dianggap tersangka kooperatif ketika akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, dapat saja karena kewenangan hukumnya Jaksa tidak melakukan penahanan," papar Azmi.

Namun, ditegaskan Azmi, semua kembali kepada pertimbangan yang matang. Misalnya, demi memudahkan proses pemeriksaan di persidangan pengadilan, termasuk rasa keadilan dan integritas JPU.

Karena Jaksa harus profesional dan objektif dalam menjaga keseimbangan bagi korban, pelaku, termasuk negara dalam menangani perkaranya, tanpa harus terpengaruh dan dipengaruhi.

"Sehingga bila melihat dari aspek keadilan dan jika Jaksa berani bersikap tegas dalam menerapkan asas persamaan hukum dengan mencermati kasus-kasus pidana lain, dan menilainya berdasarkan pertimbangan objektif, semestinya layak pula untuk dilakukan penahanan kepada Ibu PC," pungkas Azmi. (*)

SANCAnews.id – Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi resmi ditahan penyidik Polri usai dipastikan kondisi kesehatan dan psikologinya memungkinkan untuk dilakukan penahanan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, saat ini kondisi jasmani dan psikologi Putri Candrawathi dalam keadaan baik.

Penahanan terhadap Putri ini, kata Kapolri untuk memudahkan pelimpahan tahan II yaitu berkas perkara berikut dengan tersangka kepada Kejaksaan.

“Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap dua. Hari ini, saudari PC kita nyatakan ditahan di Rutan Bareskrim,” kata Kapolri dalam konferensi pers di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (30/9).

Sebelumnya, Putri hadir di Bareskrim Polri untuk wajib lapor usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Adapun Kejaksaan sendiri telah menyatakan berkas perkara semua tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat lengkap alias P21. Para tersangka dalam kasus ini ialah, Ferdy Sambo, Kuwat Maruf, Bripka Ricky Rizal dan Bharada Richard Eliezer alias Bharada E. (rmol)

SANCAnews.id – Masyarakat diimbau untuk mengibarkan bendera setengah tiang selama dua hari, dimulai 30 September hari ini hingga 1 Oktober 2022.

Imbauan tersebut tertuang dalam surat nomor 59868/MPK.F/TU.02.03/2022 yang dikeluarkan Kemendikbudristek dan ditandatangani Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim pada 17 September lalu.

Tak hanya masyarakat umum, imbauan dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini juga berlaku bagi setiap kantor instansi pemerintah pusat maupun daerah, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan satuan pendidikan.

"Agar mengibarkan bendera setengah tiang dan pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 06.00 waktu setempat, bendera berkibar satu tiang penuh,” bunyi poin kelima dalam surat Kemendikbudristek sebagaimana dikutip redaksi, Jumat (30/9).

Menindaklanjuti surat Kemendikbudristek, jajaran Mahkamah Agung RI hari ini mengibarkan bendera setengah tiang. Hal itu termaktub dalam Surat Nomor 2189/SEK/HM.01.2/9/2022 tentang Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2022.

Setiap kantor pengadilan pada tanggal 30 September 2022 agar mengibarkan bendera setengah tiang dan pada 1 Oktober 2022 mulai pukul 06.00 waktu setempat, bendera berkibar satu tiang penuh," demikian bunyi poin kedua surat dari Sekretariat Mahkamah Agung RI. (rmol)

SANCAnews.id – Novel Baswedan mengaku kecewa dengan pilihan mantan rekannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang resmi menjadi pengacara Ferdy Sambo dan istri Putri Candrawathi.

Diketahui Dua orang mantan KPK yaitu mantan Kepala Bagian Perundang-Undangan KPK, Rasamala Aritonang dan mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, resmi ditunjuk menjadi pengacara tersangka utama pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Novel terlihat kaget dan kecewa dengan sikap Rasamala dan Febri yang mau menjadi pengacara membela Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

Rernyataan ini disampaikan Novel lewat cuitan di akun twitternya, Rabu (28/9/2022) malam.

"Sebagai teman saya kaget & kecewa dgn sikap @febridiansyah & @RasamalaArt yang mau menjadi kuasa hukum PC & FS

Saran saya sebaiknya mundur saja. Justru kepentingan korban yang penting dibela, termasuk memastikan semua pihak yang menghalangi / merekayasa kasus diusut tuntas. Agar tidak terjadi lagi," ungkap Novel Baswedan.

Kehadiran Novel yang berharap agar kedua rekannya tersebut mundur, seketika membuat publik riuh dan menyatakan kekecewaannya atas sikap Febri dan Rasamala.

"Kasian keluarga J dan pengacara nya yang susah payah berjuang. Tidak bisa dibayangkan nanti bertarung di pengadilan dengan si Febri," tulis @rahma******.

"Yah katanya hak bang febri akan bekerja secara profesional sebagai PH. Mohon maaf gue udah nggak simpatik lagi...," cuit warganet lainnya @masd******. 

Alasan bergabung 

Diketahui, mantan Kepala Bagian Perundang-Undangan KPK, Rasamala Aritonang dan mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah bersama Arman Hanis dan Sarmauli Simangunsong menjadi pengacara Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

Alasan Febri dan Rasamala

Rasamala Aritonang berjanji akan memberikan pembelaan yang fair (adil) sesuai prinsip peradilan, kepada kliennya dalam menghadapi persidangan mendatang.

“Pak Ferdy dan Bu Putri juga warga negara Indonesia yang punya hak yang sama seperti warga negara lainnya sehingga terlepas dari apa yang disangkakan terhadapnya, maka ia juga berhak diperiksa dalam persidangan yang objektif, fair dan imparsial, termasuk mendapatkan pembelaan yang proporsional dari penasehat hukum yang ia pilih,” ungkap Rasamala, Rabu (28/9/2022).

Alasan Rasamala bergabung menjadi penasihat hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi karena ada beberapa pertimbangan. Selain akan menjanjikan pembelaan yang fair, juga karena melihat berbagai aspek dalam perkara yang menarik perhatian publik tersebut.

“Ya, setelah mempertimbangkan berbagai aspek dalam perkara ini saya menyetujui permintaan menjadi penasihat hukum, pertimbangannya terutama karena Pak Ferdy telah bersedia mengungkap fakta yang sebenarnya yang ia ketahui terkait kasus ini di persidangan nanti,” ucap Rasamala.

Pertimbangan kedua, karena adanya dinamika yang terjadi dalam kasus tersebut termasuk temuan dari Komnas HAM.

“Sebagai penasihat hukum maka tugas kami memastikan proses tersebut,” pungkasnya.

Sementara, Febri menyatakan dirinya dan Rasamala akan memberikan pendampingan hukum yang objektif kepada klien mereka.

"Saya juga telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama Tim adalah pendampingan hukum secara objektif, tidak membabi-buta, tidak menyalahkan yang benar dan tidak membenarkan yang salah," kata Febri.

Dia mengungkapkan, dia bersama Rasamala telah menemui Ferdy Sambo di tahanannya di Mako Brimob. Kepadanya, tersangka utama pembunuhan Brigadir J itu mengaku bersalah.

"Saat itu, Pak Ferdy Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukan dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang," bebernya.

"Bahkan seperti yang disampaikan Bang Arman Hanis sebelumnya, Pak Ferdy Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional saat itu," sambungnya. (suara)

SANCAnews.id – Aktivis Irma Hutabarat mengungkap sebuah fakta baru kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) yang diotaki eks Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

Menurut Irma kasus pembunuhan Brigadir J adalah pembunuhan berencana, dia mengaku banyak fakta yang memperkuat dugaan tersebut, salah satunya adalah pelucutan senjata api milik almarhum yang dilakukan Putri Candrawathi saat mereka masih di Magelang.

Irma mengatakan, dua senjata milik Brigadir J diminta oleh Putri Candrawathi,selanjutnya senjata api tersebut diserahkan kepada Bripka Ricky Rizal. Hingga kini kata Irma, alasan pelucutan senjata itu tidak diketahui secara jelas. 

"Pada waktu di Magelang, senjata Josua, satu laras panjang satu pistol diminta oleh PC, lalu diserahkan kepada RR," kata Irma Hutabarat saat berbincang dengan Mantan Kepala Badan Intelijen atau Kabais TNI Soleman B Ponto,di akun Youtube Irma Hutabarat-Horas Inang dikutip Populis.id Rabu (28/9/2022).

Irma melanjutkan, dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, Brigadir J sempat meminta kepada Putri Candrawathi agar senjatanya itu dikembalikan. Namun permintaannya tak digubris. Disini kata Irma, Brigadir J sama sekali tidak menyadari jika dirinya segera dieksekusi setibanya di Jakarta.

“Ibu bolehkah dikembalikan senjata saya. Josua pun masih minta pada Ibu Putri, tolong dong kembalikan ini kan sudah mau sampai Jakarta. Artinya dia (Josua) tidak ada kesalahan sama sekali ketika masih minta senjatanya dikembalikan," kata Irma Hutabarat.

"Dia tidak tahu akan dibunuh atau dibantai. Tetapi dua senjata satu laras panjang dan satu pistol itu tidak pernah dikembalikan," katanya menambahkan.

Dengan adanya peristiwa pelucutan senjata milik Brigadir J, Irma menegaskan desas desus pemerkosaan yang dituduhkan kepada Brigadir J menjadi terbantahkan. Sebab menurutnya tak masuk akal jika benar Brigadir J melecehkan Putri, maka dirinya jelas tak berani memanggil Putri Candrawathi dan meminta kembali senjata api miliknya.

"Tidak mungkin seorang pemerkosa masih berani berbicara, Ibu tolong kembalikan senjata saya," ujar Irma Hutabarat.

Adapun isu pemerkosaan Brigadir J keputri Candrawathi itu disebut-sebut sebagai motif Ferdy Sambo membunuh Brigadir J. Namun hal justru tak dipercayai banyak kalangan, sebab sebelumnya polisi telah menutup kasus dugaan pemerkosaan itu.

Kasus itu dilaporkan Putri Candrawathi ke Polres Metro Jakarta Selatan, dalam laporannya Putri mengklaim dilecehkan Brigadir J di rumah dinas mereka di Kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Setelah polisi menutup kasus itu, Putri lantas merubah keterangannya, dia mengklaim pemerkosaan itu terjadi saat mereka masih berada di Magelang. Klaim Putri Candrawathi lantas diamini oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Kedua Komnas itu meminta polisi untuk membuka kembali dugaan kasus pemerkosaan tersebut. (populis)

SANCAnews.id – Anies Baswedan mengalahkan Prabowo Subianto dalam survei head to head yang dibuat Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Ketika diduelkan dengan Prabowo Subianto, Anies mendapatkan suara 48,6 persen sementara Ketua Umum (Ketum) Parta Gerindra tersebut hanya mengantongi 42,8 persen.

Menanggapi keunggulan Anies, Partai Gerindra menyentil masa lalu Gubernur DKI Jakarta tersebut bersama kader mereka.

Diketahui bahwa Partai Gerindra adalah pendukung utama Anies Baswedan saat maju di kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lalu.

"Anies tidak pernah menyatakan diri menjadi kader Partai Gerindra, semua warga negara berhak memilih dan dipilih" ujar Sekretatis Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani dalam tayangan Kabar Petang TV One.

"Cuma kata kader Gerindra semuanya kalau ingat Anies ingat 2017 bagaimana kami berkorban, kami berjuang kami mempertaruhkan semua turun di Jakarta untuk memenangkan Anies," tambahnya.

Ahmad Muzani menyebutkan bahwa Gerinda berupaya penuh untuk memenangkan Anies di Pilgub DKI Jakarta 2017 silam.

"Saya masih ingat sekitar 2200 anggota DPR kabupaten, kota, provinsi se Indonesia kami turunkan ke Jakarta untuk memenangkan Anies," ujar Muzani.

"Dan itu yang mereka [kader Gerindra] ingat, Apa Anies itu enggak ingat?" imbuhya.

Lebih lanjut Muzani berpesan pada kader Gerindra bahwa kebaikan mereka akan dibalas di waktu lain.

Prabowo Jadi Capres Partai Gerindra 

Prabowo Subianto resmi mengumumkan dirinya bersedia maju kembali sebagai calon presiden, Jumat (12/8/2022).

Prabowo, dalam forum Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat, Jumat malam, menegaskan dirinya akan menjadi capres pada Pilpres 2024.

Untuk diketahui, ini adalah kali ketiga Prabowo mengajukan diri sebagai calon presiden.

"Dengan ini saya menyatakan, bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab, saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan, dirinya sudah masak-masak memikirkan tawaran dari kader Gerindra guna menjadi jago dalam Pilpres 2024.

"Setelah mempelajari dengan seksama sikap setiap DPD dan setiap sayap partai yang mengharapkan saya untuk nenerima pencalonan sebagai presiden republik Indonesia tahun 2024," tuturnya. (suara)

SANCAnews.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan pujian "spesial" dari PDIP terkait kinerjanya. Pujian dan apresiasi datang dari mulut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. 

Melansir Wartaekonomi.co.id jaringan Suara.com, Gembong begitu mengapresiasi dan memuji sekolah berkonsep net zero carbon yang baru diresmikan oleh Anies Baswedan.

"Bagus itu. Kalau net zero saya apresiasi banget sih. Itu harus jadi percontohan di sekolah-sekolah lainnya," puji Gembong saat dihubungi Rabu (28/9/2022). 

Gembong menilai peresmian sekolah konsep net zero carbon di akhir masa jabatan Anies patut dipuji. Walau begitu, ia menyinggung Anies yang justru baru teringat membuat langkah baik bagi sekolah di DKI di akhir masa jabatannya.

Mengenai keseluruhan kinerja mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu di dunia pendidikan ibu kota, Gembong menilanya rata-rata. Menurutnya, tidak ada kinerja Anies yang spektakuler bagi pendidikan di Jakarta selama pemerintahannya.

Terlepas dari itu, Gembong tetap menyebut langkah akhir Anies bagi pendidikan di DKI Jakarta memanglah spektakuler.

"Contohnya, janji soal KJP plus, plusnya di mana? Kan nggak spektakuler juga. Tapi di akhir ini memang cukup spektakuler ketika ada peresmian sekolah berwawasan lingkungan," kata Gembong.

Sebelumnya, Anies meresmikan empat sekolah berkonsep net zero carbon pada Rabu (28/9/2022). Keempat sekolah itu adalah SDN Ragunan 08, SDN Grogol 09, SDN 14 Duren Sawit dan SMAN 96 Jakarta.

Dengan adanya empat sekolah pertama itu, Anies pun berharap bisa semakin ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Ia mengharapkan ada setidaknya 20 sekolah lagi berkonsep net zero carbon tahun 2023.

"Nah dengan adanya empat contoh ini, tahun 2023 ada 20 sekolah lagi," harap Anies saat meresmikan empat sekolah itu di SDN Ragunan 08 tersebut.

Dengan adanya pembangunan berkala pada sekolah net zero ini, lanjut Anies, maka itu bisa diketahui kebutuhan sekolah masa depan. Dia berharap nantinya jumlah-jumlah sekolah serupa bisa terus meningkat.

"Harapannya tahun-tahun berikutnya bisa lompat lebih tinggi. Kalau lompat 20 kan lima kali ya, mudah-mudahan nanti bisa 100, bisa 500 (sekolah net zero)," tandasnya. (*)

SANCAnews.id – Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid mengamini pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut syarat penting untuk menjadi seseorang presiden Republik Indonesia harus berasal dari etnis Suku Jawa. Selain itu, kata Jazilul, seorang calon presiden harus beragama Islam

"Jika kita melihat pada Pemilu Presiden maka kata kunci untuk menjadi pemenang atau menjadi presiden adalah Islam dan Jawa, kata kuncinya itu," kata Jazilul dalam diskusi ICMI Talk bertajuk 'Peta Politik Umat Islam Pada Pemilu 2024: Tantangan, Peluang dan Harapan' yang disiarkan secara virtual, Kamis (29/9/2022).

Pasalnya, menurut Jazilul, mayoritas penduduk Indonesia saat ini merupakan penganut agama Islam dan merupakan keturunan Suku Jawa.

"Karena suara Islam yang 86 persen beragama Islam mayoritas, yang kedua 40 persen beretnis Jawa, jadi kalau urusan Pilpres itu selalu akan dimenangkan oleh sosok yang memiliki dua identitas itu Islam dan Jawa," jelasnya.

Luhut Soal Presiden Jawa 

Sebelumnya, pernyataan Luhut terkait presiden hanya bisa dari Suku Jawa merupakan responnya saat diberi pertanyaan oleh Rocky Gerung soal siapa yang akan melanjutkan estafet kepresidenan setelah Presiden Jokowi selesai jabatannya.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut mengaku bahwa dirinya tak sanggup untuk mencalonkan sebagai presiden. Salah satu penyebabnya, Luhut bukan berasal dari suku Jawa. Baginya, ia harus tahu diri tentang latar belakang etnisnya dan akhirnya mengurungkan niat untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

"Harus tahu diri juga lah. Kalau kau enggak orang Jawa (lalu ikut) pemilihan langsung hari ini, udah lupain deh," ujar Luhut di Channel YouTube RGTV, Rabu (21/9/2022).

Tak hanya itu, sulit bagi Luhut mencalonkan diri sebagai presiden karena latar belakang keyakinannya.

"(Apalagi) saya double minoritas, udah Batak, Kristen lagi. Jadi saya bilang, sudah cukup itu, ngapain saya nyakitin diri saya," tuturnya. (suara)

SANCAnews.id – Beredar video Ketua DPR RI Puan Maharani menamam pagi dengan berjalan maju tengah menjadi sorotan dan viral.

Sebagaiman diketahui, menanam padi pada umumnya berjalan mundur. Namun, berbeda dengan yang dilakukan politisi PDI Perjuangan ini.

Momem tersebut terekam kamera dan dibagikan oleh akun @ardianpancaa di jejaring media sosial Twitter.

Rekaman video memperlihatkan Puan Maharani di sawah bersama dengan sejumlah petani.

Puan yang berpakaian serba hitam itu tak takut kotor dan menanam padi sesuai dengan apa yang dilakukan petani lainnya.

Sementara itu, para petani tersebut memperhatikan cara Puan menanam padi. Puan pun tampak meminta para petani itu menghadap ke depan karena hendak difoto.

Aksi Puan selanjutnya seketika mengejutkan warganet. Betapa tidak, Puan bukannya berjalan mundur seperti pada umumnya, namun justru jalan maju melewati padi yang telah ditanamnya.

Petani yang lain tampak mengikuti aksi Puan, tetapi dua petani di sampingnya terlihat hanya berdiri memperhatikannya.

Puan yang terlihat kesusahan karena lumpur itu pun turut dibantu oleh petani untuk berjalan.

Dipantau Suara.com, tayangan 45 detik itu seketika menghebohkan jagat media sosial. Warganet tampaknya geleng-geleng kepala, terlihat dari sejumlah balasan mereka.

Kolom komentar dan kutipan pun banjir dengan tanggapan keheranan hingga tertawa.

"Kalau kata orang Jawa, nandur pari nata lan mundur. Lah kalau ini namanya apa?" ungkap @pand***.

"Hanya di era Puan, petani bisa maju," imbuh @tit***.

"Makasih, sudah memajukan petani," komentar @hai**.

"Jangan sampai emakku ngerti," tutur @dana***.

"Sengaja ini mah untuk naikin polularitas dengan jalan memancing perhatian, setelah kemaren berhasil bagiin kaos dengan muka cemberut dan viral, mungkin target jangka pendeknya yang penting mbak Puan dibahas banyak orang dulu aja," ungkap @ndra***.

Meskipun demikian, sejumlah warganet mengaku membenarkan tindakan Puan. Menurut mereka, memang ada teknik menanam padi dengan cara maju. (suara)

SANCAnews.id – Sejak bergulirnya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Novriansyah Joshua Hutabarat alias Brigadir J dengan otak pelaku Ferdy Sambo, aparat kepolisian terus menjadi sorotan.

Salah satu yang selalu bicara keras terhadap korps baju coklat itu Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso.

Sejak kasus tersebut muncul, pria yang gemar berkopiah hitam dan berkacama itu selalu tampil di berbagai media. Mulai dari televisi hingga platform media-media sosial.

Dia terus mengkritisi lembaga penegak hukum. Menurutnya, banyak fakta ketidakadilan yang diterima masyarakat oleh oknum-oknum bhayangkara itu.

Sugeng mengungkapkan bahwa nyaris semua orang yang berurusan dengan penegakan hukum di reserse rasanya tidak nyaman. Keculi orang yang punya duit dan punya akses kekuasaan.

"Nggak ada cerita itu rakyat dilayani di sana. Ini saya bicara keras," kata Sugeng dalam sebuah video yang beredar di media sosial TikTok dan diunggah akun @unpacking.id pada Rabu (28/9/2022)

Bahkan, lanjutnya, Sugeng mengumpamakan ketika rakyat berurusan dengan reserse melapor kehilangan kambing, bisa kehilangan kerbau.

"Kalau lapor kehilangan kerbau, bisa kehilangan rumah," sebut Sugeng.

Tak hanya itu, Sugeng mengatakan bahwa setelah hilang kambing, kerbau dan rumah, istri rakyat pun ikut hilang.

"Ada lagi, bininya yang hilang. Ada rakyat yang menjadi tersangka dan sudah ditahan, bininya diselingkuhi, ini ngeri," ungkap Sugeng. (poskota)

SANCAnews.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disarankan membentuk tim gabungan untuk mendalami dugaan Konsorsium 303 yang menyeret sejumlah nama anggota Polri.

Pasalnya, kelompok "Konsorsium 303" disebut-sebut terkait kegiatan ilegal seperti judi online hingga tambang gelap. Nama mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo terseret dalam kelompok ini.

Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) Petrus Selestinus mengatakan tim Gabungan yang Independen perlu dibentuk untuk melakukan penyelidikan.

"Dan hasilnya diserahkan kepada Kapolri untuk penyidik tindak pidananya. Tim gabungan yang independen karena ada keterlibatan oknum Polri," kata  kepada wartawan, Rabu (28/9).

Petrus menyebutkan, Bareskrim Polri harus merespons secara aktif isu Konsorsium 303 melalui sebuah proses penyelidikan dan penyidikan. Menurutnya, penyidik Bareskrim bisa mendalami lewat nama-nama yang ada di infografis Kaisar Sambo.

Karena Bareskrim Polri tak melakukan langkah proaktif, kata Petrus, maka isu tentang Konsorsium 303 ini masih saja menjadi perhatian publik. Apalagi publik paling menyorot Bareskrim Polri yang dikesankan bersikap menutup-nutupi.

Pandangan Petrus, terkait Konsorsium 303 mengesakan Polri melindungi orang-orang tertentu di dalam tubuh Polri dan di luar Polri.

"Mestinya ketika Satgasus Merah Putih dibubarkan, maka Kapolri tidak hanya menyatakan membubarkan Satgasus Merah Putih akan tetapi juga ditindaklanjuti dengan penyelidikan terhadap apa yang disebut Mafia Judi dll," ujarnya.

Petrus menilai, sangat disayangkan Bareskrim Polri tidak menanggapi kasus Konsorsium 303 seperti menanggapi laporan polisi tentang pencurian ayam dan kasus lainnya.

Padahal , saat ini publik memiliki ekspektasi dan dukungan publik yang tinggi agar Polri berbenah termasuk pertanggungjawabkan isu Konsorsium 303 ini. (rmol)

SANCAnews.id – PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

"PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (28/9/2022).

PLN juga memastikan tarif listrik tidak naik, penetapan tarif listrik ini telah diputuskan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Tidak ada kenaikan tarif listrik. Ini untuk menjaga peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi," ucap Darmawan.

Darmawan juga menegaskan tidak ada penghapusan golongan pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA).

Begitu juga dengan daya listrik 450 VA tidak akan dialihkan menjadi 900 VA sehingga tarifnya tetap sama untuk masing-masing golongan.

"Keputusan Pemerintah sudah sangat jelas. Tidak ada perubahan daya dari 450 VA ke 900 VA dan PLN siap menjalankan keputusan tersebut,

"PLN tidak pernah melakukan pembahasan formal apapun atau merencanakan pengalihan daya listrik 450 VA ke 900 VA. Hal ini juga tidak ada kaitannya dengan program kompor listrik," tegasnya. (tribunnews)

SANCAnews.id – Pendeta Gilbert Lumoindong tampaknya terus membela Ferdy Sambo terkait kematian Brigadir Yosua Hutabarat.

Gilbert pada tayangan YouTubenya menyebutkan bahwa Brigadir Yosua Hutabarat melakukan pemerkosaan kepada Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo di Magelang.

Lalu, ia menyebutkan Ferdy Sambo marah dan membunuh Brigadir Yosua Hutabarat dengan aksi pembunuhan berencana.

Ada lima tembakan di tubuh Brigadir Yosua Hutabarat. Parahnya, Pendeta Gilbert mengatakan Ferdy Sambo tak ada niat membunuh Brigadir Yosua Hutabarat.

Katanya, Ferdy Sambo memanggil ambulans, namun nyawa Brigadir Yosua tak tertolong. Padahal diketahui Ferdy Sambo menembak Brigadir Yosua yang sudah terkapar.

Pembelaan Gilbert ke Ferdy Sambo lantaran telah bertemu dengan Putri Candrawathi. Ia mempercayai semua omongan Putri. 

Padahal, Putri Candrawathi merupakan pembohong dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Ia sudah membuat laporan palsu soal pelecehan seksual. Polisi tidak ada menemukan unsur pelecehan seksual.

Sebelumnya, Pendeta Gilbert mendatangi orangtua Brigadir Yosua Hutabrat di Sungai Bahar, Jambi. Ia datang dengan maksud berbela sungkawa.

Ia turut berdoa di makam Brigadir Yosua Hutabarat tepat pada 40 hari usai meninggalnya Brigadir Yosua.

Namun kini sikap Gilbert berbanding terbalik. Kini ia menyudutkan Brigadir Yosua sehingga membuat Ayah Brigadir Yosua marah.

Ayah Brigadir Yosua Marah ke Pendeta Gilbert 

Ia langsung mengirim pesan WhatsApp ke Gilbert Lumoindong. Ia merasa baru kali ini pendeta memfitnah orang mati.

"Saya bilang sama dia, Pendeta Gilbert yang terhormat ini, setahu saya baru ini ada pendeta bisa memfitnah orang yang sudah meninggal" kata Samuel dikutip dari YouTube Irma Hutabarat, Rabu (28/9/2022).

Sambil diwawancarai aktivis Irma Hutabarat, Samuel mengaku kesal dengan sikap Gilbert yang awalnya datang dengan ramah, tetapi tiba-tiba menusuk dari belakang.

“Saya lihat di YouTube, dia bilang si Putri mengatakan jujur makanya dia mengatakan ‘Sebagai hamba Tuhan, kalau dia tidak beritakan kejujuran, dia berdosa’ Nah, omongan itu saya bantah, langsung saya WhatsApp dia. Lebih lanjut, sehabis mengetahui pernyataan pendeta Gilbert di YouTube, Samuel langsung emosi dan menelpon sang pendeta, akan tetapi panggilannya tidak direspons.

“Dia menanggapinya hanya sekali dengan pesan whatsapp dan selebihnya dengan voice note" pungkas Samuel.

Samuel juga mengatakan bahwa Pendeta Gilbert Lumoindong sempat datang ke Sungai Bahar, memimpin doa di rumah dan bahkan berkunjung ke makam Brigadir J.

“Dia (pendeta Gilbert) waktu itu datang ke Sungai Bahar, tapi tanggalnya saya sudah lupa, dia memimpin doa di rumah dan berkunjung ke makam (Brigadir J) di makam dia juga memimpin doa” tuturnya. (tribunnews)

SANCAnews.id – Partai NasDem bersama Partai Demokrat dan PKS akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Deklarasi itu diagendakan pada 10 November 2022.

“Kandidat capres yang akan diusung Partai Nasdem itu ada tiga kan sejak awal, Pak Andika Perkasa, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Secara logika politik yang paling memungkin kan ya Anies Baswedan dan memang akan diumumkan,” kata politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan kepada wartawan, Selasa (27/9).

“Jadi soal capres pokoknya sudah selesai, Anies Baswedan capres Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat, sudah 99 persen,” sambungnya.

Zulfan menuturkan, cawapres pasangan Anies Baswedan bisa saja diumumkan secara langsung atau bersamaan jika selesai dibahas

“Kan yang urgent itu capres duluan, tapi kalau dari sekarang sampai 10 November soal cawapres sudah selesai ya, ya (diumumkan) bareng-bareng, tapi kalau belum kan bisa dilanjutkan lagi,” pungkas Zulfan.

Hasil rapat kerja nasional (Rakernas) Partai NasDem sebelumnya memunculkan tiga potensi Capres, mereka di antaranya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Andika Pratama. (jawapos)

SANCAnews.id – Indonesia Police Watch (IPW) membongkar sosok kakak asuh Ferdy Sambo. Pasalnya sosok kakak asuh ini ikut andil dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

IPW menyebutkan bahwa sosok kakak asuh Ferdy Sambo salah satunya adalah eks Kapolri, Idham Azis.

Pernyataan IPW ternyata diaminkan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono.

Arief Poyuono, sepakat dengan IPW yang menyebut bahwa sosok 'kakak asuh' di balik Ferdy Sambo adalah mantan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Ada beberapa indikasi terkait hal ini, salah satunya adalah langkah Idham Azis yang berperan mengeluarkan SK pengangkatan Kepala Satgassus (Kasatgassus) Merah Putih untuk Sambo.

"Tentang sosok 'kakak asuh' Sambo yang menurut IPW adalah Jendral Idham Azis, saya rasa agak tepat ya, karena memang SK Satgassus yang mengangkat Sambo sebagai ketua Satgassus itu (adalah) Idham Azis mengantikan Idham Azis juga ya, yang kemudian karena tidak beres dibubarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit," kata Arief Poyuono saat dihubungi wartawan, Senin (26/9/2022).

Menurut sejumlah kabar, jabatan Kasatgassus Merah Putih pertama kali diemban oleh Idham Azis saat dirinya menjabat Kepala Bareskrim Polri.

Kala itu, Ferdy Sambo masih menduduki jabatan Koordinator Asisten Pribadi Pimpinan dengan pangkat komisaris besar. Dalam struktur Satgassus, Idham menunjuk Sambo sebagai sekretaris.

Pada 20 Mei 2020, Sambo diangkat menjadi Kepala Satgassus oleh Kapolri Jenderal Idham Azis lewat Sprin/1246/V/HUK.6.6/2020.

Saat itu posisi Sambo di struktural sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dengan pangkat brigadir jenderal.

Menurut Arief, Polri harus memeriksa Idham Azis terkait dugaan keterlibatannya membekingi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yoshua.

"Kalau benar kasus pembunuhan Brigjen J itu ada keterlibatan 'kakak asuh' Sambo, maka 'kakak asuh' Sambo harus diperiksa juga," kata dia.

Arief juga menyoroti dugaan keterlibatan tiga Kapolda dalam skenario Sambo. Mereka adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak.

Akan tetapi, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo menepis kabar tersebut.

"Dengan dinyatakan tidak ada keterlibatannya 3 kapolda dalam kasus sambo dari keterangan Polri saya rasa tepat ya karena kan belum diperiksa. Nanti kalau sudah diperiksa serta ada dalam fakta persidangannya kasus Sambo baru terang benderang apakah ada kerterlibatannya ke 3 Kapolda tersebut," kata Arief.

Tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, mantan politikus Gerindra itu menilai ketiga polisi bintang dua itu mustahil dinyatakan terlibat atau tidak.

Untuk itu, ia mendukung Timsus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memeriksa ketiganya.

"Ya prosedurnya seperti itu dong kalau memang ada indikasi keterlibatan dalam kasus Sambo. Misalnya saja momen pelukan teletubbies-nya Fadil dan Sambo," ujarnya.

Senyampang dengan itu, Arief juga meminta polisi mengusut secara serius penggunaan private jet oleh Brigjen Hendra Kurniawan saat mengunjungi keluarga Brigadir Yoshua di Jambi.

Hendra yang merupakan anak buah Sambo, menurut Arief, berpotensi melakukan gratifikasi.

"Pengunaan jet oleh Brigjen Hendra kurniawan harus diusut tuntas apakah Pesawat Jet tersebut disewa oleh polri tidak, atau memang dipinjamkan gratis oleh si pemilik. Ini bisa masuk ranah gratifikasi, apalagi kalau pesawat itu merupakan milik Dewa 303 yang dipinjamkan ke jajaran Kadiv Propam di era Sambo, makin menguatkan kalau FS bisa diduga sebagai Kepala Satgassus 303," tandasnya.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo sebelumnya mengatakan isu "kakak asuh" Ferdy Sambo hanya dugaan semata.

“Terkait "kakak asuh", "adik asuh" itu kan kembali lagi hanya dugaan. Tapi yang jelas saya sudah berkoordinasi dengan Pak Dir (Dirtipidum Bareskrim) maupun Propam itu tidak ada. Jangan melenceng dari pokok substansi,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (23/9/2022) lalu.

Setelah itu, ia juga menepis kabar tentang adanya dugaan trio Kapolda menyokong Ferdy Sambo menyusun skenario pembunuhan Brigadir Yoshua.

Menurut Dedi, hingga kini Timsus tidak menemukan dugaan keterlibatan tiga jenderal bintang dua dalam skenario Sambo.

"Saya tegaskan kembali dari Timsus, tidak ada. Tidak ada pendalaman, tidak ada keterkaitannya dengan tiga kapolda," kata Dedi di Mabes Polri, Sabtu (24/9/2022).

Adapun Idham Azis belum memberikan tanggapan apapun sejak munculnya tragedi Duren Tiga hingga tudingan terhadap dirinya yang disebut-sebut membekingi Sambo.

Idham tak bisa dikonfirmasi karena nomornya 0812-1898-888 di-setting untuk tak menerima panggilan. (tribunnews)

SANCAnews.id – Program Aiman mengaku mendapat bocoran data ekslusif laporan keuangan konsorsium 303. Dimana rata-rata Rp20 miliar digelontorkan tiap bulan ke oknum polisi. 

Program Aiman mendapatkan data eksklusif laporan keuangan dari konsorsium judi yang selama ini dikenal dengan Konsorsium 303 dan dikaitkan dengan kasus Ferdy Sambo.

Dari hasil laporan keuangan ini, rata-rata Rp20 miliar digelontorkan tiap bulan ke oknum polisi. Dan sebagian besarnya diarahkan dengan kode ‘Coklat’ yang merujuk pada oknum anggota polisi. Aiman mengaku mendapatkan laporan keuangan dua bulan yakni Oktober dan November 2021 lalu.

“Data yang saya dapatkan terkait dengan aliran uang dari konsorsium ke sejumlah oknum polisi,” kata Aiman dilansir dari KompasTV.com, Selasa (27/9).

“Saya mendapati data, bahwa banyak nama dari penerima uang konsorsium adalah nama-nama yang saat ini terkena kasus etik, dan sebagian bahkan sudah disidang etik,” katanya lagi.

Meski ada banyak yang sempat diperiksa, dan belum disidangkan, nama-nama tersebut tercatat menerima uang dari Konsorsium.

Dana Pembelian Cerutu 70 Juta

Dari laporan keuangan Konsorsium 303 yang diperoleh Aiman, dana pembelian cerutu pada satu bulan misalnya, jumlah total tercatat sebanyak Rp70 juta lebih.

Untuk minuman lebih dari Rp50 juta. Sementara untuk bantuan pejabat polisi untuk perjalanan ke Eropa, Rp560 juta.

Adapula tercatat, Pospol Pluit Rp10 Juta, hingga Bantuan Kasus Rekening Medan Rp386 Juta. Entah apa maksud dari Pemberian Pospol Pluit dan Kasus Rekening Medan ini.

Aiman mengaku mendapati sejumlah pengeluaran, sebagian besar hanya menyebut kode ‘coklat’, yang merujuk pada anggota polisi disertai dengan nama penerimanya. Kebutuhannya mulai dari tiket pesawat, bulanan, hingga kebutuhan pribadi seperti minuman dan cerutu.

“Yang jelas, total laporan keuangan yang tertulis dari dugaan Konsorsium 303 kepada sejumlah oknum polisi ini, rata-rata Rp20 miliar setiap bulannya, yang sebagiannya juga digunakan tampaknya untuk kebutuhan operasional pribadi para pemegang uang di konsorsium ini,” kata Aiman lagi.

Sebelumnya, beredar diagram Konsorsium 303. Diagram ini, sempat ramai dibahas. Bahkan termasuk saat rapat antara Kapolri dengan DPR Komisi III.

Sejumlah anggota DPR bersuara, agar kasus Konsorsium 303, yang kerap dikatakan sebagai bagian dari Kerajaan Ferdy Sambo, diusut tuntas kebenarannya.

Di akhir rapat, Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, berjanji akan mengusut isu soal Konsorsium 303 yang dikaitkan dengan Ferdy Sambo.

“Saat ini kami masih mendalami, tim Propam sedang bekerja,” kata Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

IPW Angkat Suara

Atas hal ini, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, menyebutkan bahwa data ini bukanlah kabar bohong.

“Ini bukan hoaks,” ungkap Sugeng kepada Aiman.

Sugeng Teguh Santoso atau STS meminta Kapolri segera menelusuri kebenaran hal ini. Menurut Sugeng, penelusuran ini bukanlah hal yang sulit.

Karena PPATK telah mengumumkan aliran dana judi online saja, jumlahnya Rp155 triliun per tahun. Tentu hal ini dibarengi dengan aliran-aliran dana yang sudah dipetakan oleh PPATK.

Mengenai laporan keuangan konsorsium juga demikian, menurut Sugeng. Sudah terbuka lebar, dan mudah untuk menelusurinya.

Sementara itu Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo, saat ditanyakan soal perkembangan Kasus Konsorsium 303, juga terkait dengan pembelian tiket pesawat jet pribadi ke Jambi oleh sejumlah polisi dalam kasus Sambo, mengatakan masih dalam pendalaman.

“Itu bagian daripada, dari timsus ya, khususnya dari Wabprof ya,” tutur Irjen Dedi kepada wartawan di Gedung TNCC, Senin (19/9/2022) menanggapi laporan keuangan konsorsium 303 dengan dugaan setoran Rp20 M ke oknum polisi ini. (pojoksatu)