SANCAnews.id – Komisi III DPR RI berharap kepada Presiden Joko
Widodo (Jokowi) melalui Menko Polhukam Mahfud MD agar menelusuri “Kasar Sambo
dan Konsorium 303” yang beredar di tengah masyarakat belakangan ini.
Permintaan itu disampaikan
anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman dalam Rapat
Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Komisi Kepolisian Nasional
(Kompolnas) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di Komplek
Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9).
“Kami yang di luar pemerintahan
ini kan selalu menganggap apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam adalah
suara Presiden, pasti itu sudah. Berarti Presiden melalui Menko Polhukam
meminta supaya kerajaan Sambo ini dibuka seluas-luasnya kepada publik,” kata
Benny.
“Dan kami mendukung itu Pak!
Sebab ini momentum untuk memperbaiki institusi kepolisian ini,” tegasnya.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai
Demokrat ini, apabila Mahfud MD mengetahui informasi tentang “Kaisar Sambo dan
Konsorium 303” ini sebaiknya dilaporkan langsung kepada Presiden Jokowi.
Mengingat, Menko Polhukam notabene adalah pembantu presiden di Kabinet.
“Pak Mahfud kan pembantunya
Presiden. Pertanyaan saya mengapa tidak disampaikan langsung kepada Bapak
Presiden? Dan bagaimana tanggapan beliau?” tandasnya. (rmol)