SANCAnews.id

SANCAnews.id – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ruhut Sitompul kembali menuai kontroversi.

Kali ini, Ruhut Sitompul mengomentari Anies Baswedan yang menggunakan bahasa Arab saat akad nikah putrinya, Mutiara Annisa Baswedan dengan Ali Saleh Alhuraiby di Ancol, Jakarta Utara pada Jumat lalu (29/7).

"Komentar Ruhut rasis," kata Ketua Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho dalam keterangannya, Minggu (31/7).

Agung menilai komentar Ruhut tersebut menunjukkan yang bersangkutan tidak kecerdasan sama sekali.

Melalui akun Twitter-nya Ruhut merespon Anies Baswedan yang menikahkan putrinya dengan menggunakan bahasa Arab.

Ruhut menyindir Anies Baswedan yang mengaku orang asli Yogyakarta, namun ternyata menggunakan bahasa Arab.

“Baru aku ta’u yang suka ngaku-ngaku asli Jogya itu, bahasanya Bahasa Arab,” kata Ruhut Sitompul melalui akun Twitter @ruhutsitompul.

Agung melanjutkan, cuitan Ruhut tersebut lebih didominasi oleh tendensius semata kepada Anies Baswedan. Sehingga Ruhut mengkomentari sesuatu yang dia sendiri tidak memahami terkait tata cara akad nikah dalam agama Islam.

Agung menekankan, dalam Islam diperbolehkan melangsungkan akad nikah menggunakan lafaz dalam bahasa Arab seperti yang dilakukan Nabi Muhammad ketika menikahkan Ali dan Fatimah.

Namun Islam juga meringankan bagi yang tidak mampu menggunakan lafaz dalam bahasa Arab dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh pihak yang menikahkan dan pihak yang dinikahkan.

"Perlu ditanya ke Ruhut apakah orang Jogja yang Muslim tidak boleh menggunakan bahasa Arab dalam aktivitas apapun? Apalagi kalimat yang diucapkan Anies adalah kalimat kebaikan," kata Agung.

Agung mengingatkan Ruhut Sitompul agar mengakhiri politik adu domba yang bisa menyebabkan perpecahan di masyarakat. Apalagi Ruhut adalah tokoh partai politik yang seharusnya memberikan keteladanan bagaimana persatuan dan hidup rukun itu bisa terwujud terus di bumi Indonesia.

"Cukup sudah cebong kampret, kadrun kodok yang selama 10 tahun ini hanya menghasilkan opini dan perdebatan yang tidak produktif di masyarakat," demikian Agung. (rmol)

SANCAnews.id – Berkumpulnya relawan pemenangan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor disayangkan banyak kalangan. Sebba, sebagai kepala pemerintahan, Jokowi masuk intensif berhubungan dan membina relawan politiknya.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/7).

Menurut Dedi, meski tidak bisa dipungkiri Jokowi seorang politisi, seharusnya sebagai orang nomor satu di Indonesia, mantan Gubernur DKI Jakarat itu seharusnya bisa membatasi dirinya.

"Karena secara etis tidak pantas presiden punya relawan politik, ini sama saja Jokowi hanya menyakiti sebagian besar masyarakat yang tidak menjadi relawannya, padahal Presiden itu untuk semua warga negara," demikian kata Dedi.

Selain itu, pertemuan dengan relawan ini penanda jika Jokowi mulai menjalankan tugas sebagai kader Parpol, yakni konsolidasi politik.

"Di dalamnya bisa saja ada pengarahan kemana dukungan Jokowi berlabuh," pungkas Dedi. *

SANCAnews.id – Terkait penanganan insiden baku tembak di kediaman dinas Irjen Ferdy Sambo, Komnas HAM diingatkan bekerja sesuai aturan, khususnya terkait kasus meninggalnya Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Peringatan itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Minggu (31/7).

Menurut Dasco, Komnas HAM seharusnya fokus menyusun kesimpulan akhir dari penyelidikan yang dilakukan. Selain itu, Komnas HAM harus menyusun rekomendasi yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah.

Bagi Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu kesimpulan akhir dari penyelidikan atas kejadian kematian brigadir J ditunggu-tunggu publik.

"Apakah ada dugaan pelanggaran HAM atas kejadian tersebut dan siapa yang diduga melakukan pelanggaran HAM. Kemudian, apa rekomendasi Komnas HAM untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah," tegas Sufmi Dasco kepada wartawan, Minggu(31/7).

Dasco juga mengingatkan bahwa dalam Undang Undang tentang HAM disebutkan bahwa proses pemeriksaan atau penyelidikan Komnas HAM tidak ditindaklanjuti karena adanya upaya hukum lainnya atau dilakukan pemeriksaan di peradilan.

Sebagaimana bunyi Pasal 91 ayat (1) UU 39/1999 tentang HAM: Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila: terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasco meminta kepada masyarakat untuk bersabar dan memberikan waktu kepada Komnas HAM agar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam Pasal 87 dan Pasal 92 UU HAM.

Pandangan Dasco, dalam UU HAM prinsip dasarnya adalah menjaga kerahasiaan. Atas dasar itulah ia meminta Komnas HAM fokus bekerja sesuai basis regulasi.

"Dan menghindari ekspose berlebihan terhadap temuan awal atau alat bukti lainnya, selama proses penyelidikan berlangsung,” demikian Dasco. (rmol)

SANCAnews.id – Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, mewakili Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) meminta maaf kepada para gamer yang dirugikan. "Jadi, mohon maaf teman-teman, pemain game. 

Saya juga pemain game, mohon maaf sementara waktu memang masih ada kendala dan mereka sedang melengkapi dan mereka berkomitmen segera mendaftar. Kita tunggu, mudah-mudahan bisa cepat mendaftar," kata dia dalam konferensi pers Kominfo, Minggu (31/7/2022).

Menempatkan posisinya sebagai pemain game, pria yang akrab disapa Sammy ini mengaku kerap menghabiskan waktu senggangnya bermain game golf.

"Game saya itu game golf. Jadi kalau lagi santai saya main game golf. Saya juga merasakan (dampak dari pemblokiran), tapi aturan tetap harus ditegakkan, kalau tidak nanti negara dianggap plin-plan," tuturnya.

Sammy menambahkan, para gamer harap bersabar lantaran pihak Kominfo telah melakukan komunikasi lewat email dengan Steam, Dota, dan CS-GO. "Mereka bersedia untuk melakukan pendaftaran ulang ke PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik)," tukasnya.

Saat ini, Steam sedang menyiapkan kelengkapan data dan kemudian akan diunggah dalam form pendaftaran PSE Kominfo. Dalam waktu dekat ini, Steam akan dicabut status blokirnya dan dapat digunakan kembali.

Sebagai informasi, Permenkominfo Nomor 5 tahun 2020 menjadi dasar hukum kewajiban perusahaan yang beroperasi secara digital di Indonesia, baik perusahaan lokal maupun asing, wajib mendaftar PSE Lingkup Privat ke Kominfo. 

Diketahui, Kominfo memberi batas waktu hingga 30 Juli kepada platform digital untuk mendaftarkan sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Indonesia.  

Data Kominfo per 31 Juli menunjukkan ada 9.039 platform atau layanan yang didaftarkan oleh 5.453 PSE  Pemblokiran sejumlah situs seperti; Yahoo Search, Dota 2, Paypal, Steam, Counter-Strike Global Offensive dan Origin, telah menuai kritik warganet.

Bahkan sampai Minggu, tagar #BlokirKominfo masih bertengger di trending topic Twitter Indonesia, begitu juga dengan kata PayPall dan Steam. (tvOne)

SANCAnews.id – Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan angkat bicara perihal warganet ramai menuding deretan platform judi online yang terdaftar di Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Lewat konferensi pers yang dilaksanakan secara digital, pada Minggu (31/7/2022), Samuel menegaskan deretan aplikasi seperti Domino Qiu Qiu, TopFun dan Naruto Slugfestx, bukan judi online. "Saya sudah mendapatkan laporan terkait hal itu, ini hanya sebuah permainan, bukan judi.

Silakan download," kata Samuel. Mewakili pihak Kominfo dia mengaku sudah melakukan cek secara langsung, dimana pengguna tidak menggunakan uang bila piawai.

Dia juga menegaskan, bahwa masyarakat bisa melaporkan apabila menemukan situs judi online ke Kemkominfo. "Kami sudah cek itu (Domino Qiu Qiu) permainan kartu domino, permainan online," tegasnya. Diberitakan sebelumnya, sejumlah warganet merasa kesal setelah pihak Kemkominfo memblokir sejumlah platform asing seperti Steam, Dota, Yahoo, hingga PayPal lantaran belum mendaftar ke PSE Kominfo.

Kekesalan semakin memuncak usai mengetahui deretan platform yang diduga judi online tak diblokir dan dapat diakses.

Hal ini juga menjadi pemicu ramainya tagar #BlokirKominfo hingga saat ini di Twiiter. Sementara melansir dari laman Kominfo, Domino Qiu Qiu dan TopFun terdaftar atas nama perusahaan Topfun Domino Qiu Qiu pada 28 Juli 2022. Sedangkan Naruto Slugfestx terdaftar atas nama perusahaan Hong Kong Yoyoo Technology Co Limited pada 28 Juli 2022. (tvOne)

SANCAnews.id – Warga menemukan puluhan karung beras bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19 dari Presiden, terkubur di sebuah lapangan di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.

Dugaan sementara, perusahaan pengiriman JNE yang melakukan itu, karena lokasinya yang berada persis di depan gudang perusahaan tersebut. 

Tumpukan sembako itu pertama kali diketahui warga setempat yang juga sebagai ahli waris tanah tersebut yang mendapatkan informasi dari pegawai perusahaan pengiriman tersebut.

"Saya dapat informasi dari orang dalam JNE, ada pemendaman sembako, kemudian saya telusuri," kata warga Rudi Samin, sebagaimana dikutip dari viva, Minggu 31 Juli 2022.

Rudi mengungkapkan, orang dalam itu menceritakan pernah diperintahkan langsung oleh orang perusahaan untuk membawa serta menimbun sembako bantuan tersebut. "Yang bersangkutan mengaku pernah diperintahkan bawa sembako ke dalam mobil besar oleh koordinatornya," kata Rudi.

Rudi pun lantas menelusuri kebenaran informasi tersebut dengan menerjunkan alat berat untuk menggali hamparan tanah tersebut. "Saya penasaran, saya cari sampai tiga hari, dengan menggunakan beko, dan benar ada sembako ditimbun," kata Rudi.  "Infonya satu kontainer, tapi belum tahu berapa banyak," tambahnya.

Rudi menemukan di beberapa tumpukan tertulis bantuan presiden yang dikoordinir oleh Kementerian Sosial untuk bantuan tahun 2020. "Infonya bantuan ini untuk luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan NTT," kata Rudi.  Rudi belum mengetahui apa motif dari perusahaan JNE itu menimbun bantuan presiden tersebut.

"Alangkah sayangnya pada saat itu kan 2020 masyarakat indonesia lagi susah terdampak pandemi, tapi kok ini malah dipendam, kalau tidak layak kan bisa dibuatkan berita acara ditukar dengan yang masih layak agar bisa dibagikan," katanya.

Atas kejadian ini, pihaknya telah melaporkan ke pihak kepolisian, "Ini perbuatan melanggar hukum. Semoga bapak presiden mendengar, adanya pemendaman sembako," kata Rudi. (tvOne)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo dianggap gagal pajak terhadap fungsi Istana Negara dengan berkumpul bersama para relawannya di Istana Kepresidenan Bogor.

Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie mengatakan, tidak ada urgensi para relawan berkumpul di Istana Kepresidenan Bogor.

"Secara eksistensi dan esensi saya kira ada unsur menggoda relawan tetap mendukung Jokowi dan saya nilai ada harapan untuk tiga periode. Bagi saya ini drama Jokowi setelah di periode pertama dan di akhir periode kedua baru dia mengundang berkumpul para pendukungnya," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/7).

Jerry pun mempertanyakan beberapa hal terkait pertemuan Presiden Jokowi dengan para relawannya yang mendukung saat Pilpres 2019 lalu di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (29/7).

Hal yang ditanyakan Jerry yakni anggaran untuk pertemuan relawan dengan Jokowi bersumber dari mana. Menurutnya, hal itu penting untuk memastikan apakah anggaran bersumber dari negara atau pribadi.

"Dan ini agenda apa? Tiga periode atau bagaimana lantaran masa jabatan Jokowi tinggal 2 tahun. Atau berkumpulnya para relawan akan diarahkan mendukung Ganjar?" tanya Jerry.

Seharusnya kata Jerry, Jokowi harusnya mengundang para relawan di rumah pribadinya, bukan di Istana Negara yang merupakan fasilitas negara.

"Ini kan urusan pribadi bukan urusan negara jadi aneh saja Jokowi mengumpulkan mereka. Bagi saya sebaiknya relawan ini dibubarkan sebelum kepemimpinan Jokowi berakhir," kata Jerry.

Karena kata Jerry, jika dilihat fungsi Istana Negara, maka Jokowi melakukan sebuah kesalahan fatal. Di mana, fungsi Istana Negara adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan negara.

"Istana menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara yang bersifat kenegaraan, seperti pelantikan pejabat-pejabat tinggi negara, pembukaan musyawarah dan rapat kerja nasional, pembukaan kongres bersifat nasional dan internasional, dan tempat jamuan. Tapi ini Jokowi langgar," pungkas Jerry. (**)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo dan relawannya dianggap melanggar etika politik karena melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor yang merupakan fasilitas negara.

Peneliti Senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata mengatakan, baik relawan maupun Presiden Jokowi melanggar etika politik dikarenakan melakukan pertemuan di tempat fasilitas negara.

"Keduanya melanggar etika politik," ujar Dian kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/7).

Dian yang juga merupakan akademisi Universitas Ibnu Chaldun ini merasa heran, karena relawan malah menjerumuskan Jokowi.

Menurut Dian Permata, jika ingin melakukan pertemuan dengan Jokowi, maka seharusnya dilakukan di luar Istana.

"Sedari awal, Jokowi menerapkan politik fatsun etika politik. Seperti tidak boleh rangkap jabatan. Ini mengherankan, di akhir masa jabatan Jokowi, justru relawan yang membuat blunder soal fatsun etika politik Jokowi," pungkas Dian. (*)

SANCAnews.id – Mabes Polri akhirnya angkat bicara terkait keberadaan Bharada E alias Richard Eliezer yang kini masih menjalani pemeriksaan pada kasus tewasnya Brigadir J alias Yosua Hutabarat.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan Bharada E kini masih menjalankan tugas seperti biasa di Markas Komando Brigadir Mobil (Mako Brimob).  Diketahui saat ini Bharada E sebagai berstatus saksi dalam baku tembak sesama polisi di rumah singgah Irjen Ferdy Sambo.  "(Ditarik ke Mako Brimob,red) karena statusnya masih jadi saksi," ungkap Irjen Dedi seusai dikonfirmasi, Minggu (31/7/2022).

Sebelumnya, keberadaan Bharada E sebelumnya kerap dipertanyakan kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak. 

Dia mengatakan pihak keluarga ingin mengetahui keberadaan Bharada E yang diduga menjadi pembunuh Brigadir J.  "Siapa itu Bharada E dan di mana dia? Itu tidak pernah diungkap sehingga kasus ini janggal," kata dia, beberapa waktu lalu. 

Adapun kabar keberadaan Bharada E kali pertama diketahui dari Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo.  Menurut Hasto, pihaknya ingin memanggil Bharada E dan istri Irjen Ferdy Sambo untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J.

"Pengacaranya Bu Putri (istri Sambo) melayangkan surat belum bisa memberikan keterangan. Nah, Bharada E tidak datang, tapi yang hadir malah dari Mako (Brimob)," jelas Hasto. (tvOne)

SANCAnews.id – Demi menemukan jawaban dari misteri penembakan Brigadir Yosua atau Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam nonaktif Irjen Ferdy Sambo, pihak keluarga Brigadir J pantang menyerah.

Kamaruddin Simanjuntak selaku kuasa hukum almarhum mengungkapkan temuan baru dari hasil autopsi ulang.

Bikin Bergidik! Hasil Autopsi Ulang Brigadir J Ungkap Otak Berpindah ke Perut, Memar di Tubuh dan Sejumlah Luka Janggal Lainnya Autopsi ulang atau ekshumasi terhadap jasad Brigadir J dilakukan oleh dokter perwakilan keluarga ditemukan di RSUD Sungai Bahar, Muaro Jambi, Rabu (27/7/2022) lalu.

Hasil autopsi ulang, ditemukan sejumlah temuan janggal. ¨Berdasarkan hasil autopsi yang kedua, kita menempatkan dua orang tenaga kesehatan: satu dokter (Martina Aritonang) satu lagi magister kesehatan (Herlina Lubis) untuk mewakili keluarga dan atau penasehat hukum,¨ ujar Kamaruddin dalam wawancara di kanal Youtube Refly Harun pada Jumat (29/7/2022). Salah satu temuan baru dari hasil autopsi ulang adalah tidak ditemukannya otak dari Brigadir J di dalam kepala.

Selain itu, ditemukan juga retakan di kepala. “Jadi apa yang mereka catat itu sudah hasil kerja sama dengan dokter-dokter forensik, misalnya dibuka kepala gitu ya, pertama tidak ditemukan otaknya. yang ditemukan adalah ada semacam retak enam di dalam kepala itu," sambungnya.

Tak hanya itu, ditemukan juga bekas tembakan pada bagian belakang kepala yang tembus hingga ke hidung. Ketika tim dokter keluarga bersama para dokter forensik memeriksa bagian belakang kepala Brigadir J, ditemukan bekas luka yang ditutup dengan cara dilem.

Ketika tim forensik membuka lem itu, ditemukan terdapat lubang.  "Lubangnya disonde itu ditusuk pakai seperti sumpit itu ada alatnya disonde ke arah mata, mentok. Tapi begitu disonde ke arah hidung ternyata tembus ya.

Itulah mengapa adanya jahitan yang sebelumnya difoto ketika berulang kali saya berikan kepada media itu bekas lubang peluru yang ditembak dari belakang kepala dengan posisi agak tegak lurus gitu," pungkas Kamaruddin. 

Berdasarkan temuan tersebut, Kamaruddin menilai pernyataan kepolisian soal peristiwa tembak-menembak yang menewaskan Brigadir J dengan demikian terbantahkan. Sebab bila dikatakan tembak-menembak tentu keduanya saling berhadapan dan tidak mungkin ditemukan luka di bagian belakang kepala.

"Inilah salah satu bukti yang membantah penjelasan Karopenmas Polri bahwa (tewasnya Brigadir J) akibat tembak-menembak dari atas ke bawah. Kalau tembak-menembak itu kan saling berhadapan. Jadi artinya tembakan itu tegak lurus dari belakang ke hidung. Makanya waktu itu hidungnya ada jahitan," tegasnya. 

Kamaruddin memastikan apa yang menjadi temuan dari hasil autopsi ulang itu telah dicatat dalam bentuk akta notaris untuk mengamankan kebenaran fakta.  "Ini dokter yang menyatakan.

Jadi dokter forensik bersama-sama dengan dokter yang mewakili kita, ya Jadi mereka menceritakan ini ditembak dari belakang," katanya. Kuasa Hukum Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak juga menyampaikan terkait imbas dari tembakan dibelakang kepala yang menembus sampai ke hidung. Lalu, ia menyebutkan akibat tembakan tersebut, posisi otak menjadi bergeser ke perut.

Menurut pernyataannya, saat dibedah bagian perut sampai kepala ditemukan bahwa otaknya sudah berpindah ke bagian perut. Tak hanya itu, ditemukan juga beberapa luka tembakan dari leher ke arah bibir.

Lalu berdasarkan hasil autopsy, ada sejumlah luka lain yakni bekas tembakan peluru di dada hingga adanya luka terbuka di bagian bahu almarhum. Namun, luka di bahu yang membuat daging hampir terkelupas itu diduga bukan diakibatkan dari tembakan dan masih dalam pemeriksaan tim forensik.

Di bagian punggung almarhum Brigadir J juga ditemukan ada memar. Terkait temuan baru dari hasil autopsi tersebut, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. (tvOne)

SANCAnews.id – Momen pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies  Baswedan, Mutiara Annisa Baswedan, seharusnya menjadi ajang silaturahmi banyak tokoh politik, tak terkecuali bagi elite PDI Perjuangan dan elite Partai Nasdem.

Begitu pendapat Direktur Eksekutif Median Rico Marbu, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/7).

"Jangan sampai perbedaan politik merusak hubungan silaturrahmi prbadi antar sesama," ujar Rico.

Rico tak bisa memungkiri ada hubungan yang berjarak antara PDIP dan Nasdem akibat perbedaan sikap politik menuju Pemilu Serentak 2024.

"Seharusnya biarkan perdebatan ada di ruang kebijakan dan elit. Tapi hubungan silaturrahmi sesama tetap terjalin," sambungnya menuturkan.

Lebih lanjut, Rico memandang perbedaan sikap antar parpol dalam menghadapi pesta demokrasi sepatutnya tidak menjadikan hubungan antara personal elite menjadi renggang.

"Bersitegang secara kebijakan dan arah politik itu sih sah dan sehat-sehat aja. Karena kan perlu saling menguji gagasan, pikiran dan ketokohan," tuturnya.

Tapi ya di ajang-ajang acara kekeluargaan dan pribadi semua perbedaan itu kita tinggalkan di depan pintu," demikian Rico. (*)

SANCAnews.id – Pengacara keluarga Brigpol Yosua Hutabarat, Kamaruddin Simanjuntak mengungkapkan kabar yang cukup mencengangkan terkait dengan autopsi ulang jasad Brigpol Yosua beberapa hari lalu.

Kamaruddin mengungkap bahwa, otak Brigpol Yosua tidak ditemukan di kepalannya.

 “Dibuka kepalannya, tidak ditemukan otaknya. Yang ditemukan adalah semacam retak enam. Kemudian diraba-raba kepalanya itu di bagian belakang ada benjolan sedikit bekas lem. Nah lemnya dibuka ada lobang,” ungkap Kamaruddin saat menjadi narasumber di akun Youtube Refly Harun dilihat redaksi, Sabtu (30/7).

Kamaruddin menjelaskan temuan ini terungkap saat pihak keluarga mengirimkan dua orang yang berprofesi sebagai tenaga medis ikut dalam bedah autopsi ulang bersama tim forensik di RSUD Sungai Bahar itu.

“Mereka kita kasih surat tugas dan merekalah yang mewakili kita masuk ke ruang operasi,” beber Kamaruddin.

Kembali ke luka yang ditemukan pada jasad Brigpol Yosua, Kamaruddin menyampaikan bahwa lobang di belakang kepala Brigpol Yosua ini Kamaruddin menduga akibat tembakan dari jarak dekat.

“Jadi ada lobang seperti ditembak dari belakang kepala dan tembuh ke hidung. Inilah yang membantah pernyataan Karo Penmas (Divisi Humas Polri) bahwa ada tembak menembak dari atas ke bawah,” beber Kamaruddin.

Jadi menurut Kamaruddin, hasil kesimpulan bahwa ada luka tembak di belakang kepala Brigpol Yosua ini dari keterangan dokter forensik dan perwakilan keluarga yang menyaksikan proses autopsi ulang.

“Jadi mereka menyatakan ini ditembak dari belakang. Jadi dicatat juga oleh dokter perwakilan kami yang sudah dituangkan dalam berita acara dan dicatat di akte notaris,” pungkas Kamaruddin. (rmol)

SANCAnews.id – Pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang akan ditomboki pemerintah Indonesia atas permintaan China karena faktor balas budi.

Begitu pandangan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/7).

Huda menjelaskan, faktor balas budi yang dimaksud sebagai akibat dari pembebanan cost overrun proyes KCJB yang diminta China kepada pemerintah Indonesia adalah terkait impor minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

"Hal ini ada hubungannya dengan permintaan Pemerintah Indonesia yang meminta China menambah impor CPO dari kita," ujar Huda.

Permintaan impor CPO Indonesia bisa ditingkatkan China telah disampaikan oleh Menteri Kooridnator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut bahkan sudah mengumumkan bahwa China telah berkomitmen menambah pembelian atau impor CPO dari Indonesia sebesar 1 juta ton.

Maka dari itu, Huda memandang pembebanan biaya cost overrun proyek KCJB kepada pemerintah Indonesia sangat erat kaitannya dengan permintaan impor CPO tersebut.

"Makanya China meminta Indonesia nombok biaya yang bengkak dari KCJB," demikian Huda menambahkan.

Cost overrun proyek KCJB diperkirakan mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 30 persen dari total anggaran semula yang sebesar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. (*)

SANCAnews.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate diserang warganet usai kementeriannya memblokir sejumlah situs legal yang cukup sering digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Sejumlah situs yang diblokir Kominfo antara lain PayPal, Epic Games, Steam, hingga Origin. Hal itu akibat dari aturan soal Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Aturan PSE yang dibuat Kominfo dinilai telah banyak merugikan masyarakat, termasuk menghilangkan mata pencaharian.

"Dengan hormat buat Pak Johnny G. Plate, kebijakan kementerian bapak dan anak-anak buah Bapak telah membuat sengsara banyak orang-orang. Seharusnnya tindakan yang lebih persuasif ke arah perusahaannya!, bukan ke pengguna yang mencari nafkah melalui industri kreatif plus transaksi digital. Shame," tulis akun Twitter @ir98100993, Sabtu (30/7/2022).

https://twitter.com/ir98100993/status/1553248278086500353 

"Menkominfo Johnny G. Plate telah gagal, kebijakan yang diambil memblokir steam merasa aneh. Kami kecewa dengan Bapak Johnny G Plate. Saya mewakili Suara Developer game sangat kecewa," kata akun @Bintang60936187.

https://twitter.com/Bintang60936187/status/1553245843251429376 

Bahkan, sejumlah netizen juga menyerukan untuk memboikot Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Pemilu 2024. Sebagai informasi, Johnny adalah politikus dari Partai NasDem dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal partai. 

"Blokir NasDem PDIP 2024 #BlokirKominfo," tulis akun @IndoClonezz74.

https://twitter.com/IndoClonezz74/status/1553303223548923909 

"Johnny G. Plate adalah Menteri Jokowi junto mantan timsesJjokowi junto politisi NasDem. Sekilas info. Mungkin anak gamers belom tau," tulis akun @Tan_Mar3M

https://twitter.com/Tan_Mar3M/status/1553300616474009600 

"Menterinya dari NasdDm, yang milih orang PDIP...Catet ya!" kata @kristiawanBA.

https://twitter.com/kristiawanBA/status/1553299132009181184.  (tvOne)

SANCAnews.id – Selama menjadi ajudan Irjen Ferdy Sambo, almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J diperlakukan sama dengan ajudan lainnya. Mulai dari dibelikan pakaian hingga sepatu.

Pengakuan ini sudah disampaikan oleh para ajudan ke Komnas HAM saat pemeriksaan beberapa hari lalu.

Kuasa hukum keluarga Irjen Ferdy Sambo, Arman Haris mengungkapkan berdasarkan pengakuan para ajudan, Brigadir J juga pernah diajak foto keluarga bersama Ferdy Sambo. Namun, belakangan sikap Brigadir J diduga ada yang berbeda. Brigadir J bahkan pernah ditegur oleh sesama ajudan Ferdy Sambo lantaran memakai barang milik istri Sambo yakni PC.

"Pernah Josua juga ditegur karena pakai parfumnya Ibu PC (Putri Candrawathi). Ini semua yang disampaikan oleh Adc. Saya juga menunggu hasil yang disampaikan dari ajudan ke Komnas HAM. Kan sudah diperiksa semua,” ujar Arman saat dihubungi, Sabtu (30/7).

Bukan hanya itu, perlakukan aneh yang ditunjukkan Brigadir J dan sempat kepergok lagi oleh sesama ajudan yakni sempat menodongkan senjata api miliknya kepada foto Ferdy Sambo.

“Informasi dari ajudan, bahwa Josua diduga pernah mengarahkan senjatanya ke foto Pak Kadiv Propam (Irjen Sambo). Itu ditegur juga oleh ajudan. Saya tidak tanya lagi sering apa tidak (dugaan menodongkan senjata ke foto Sambo). Tapi pernah,” kata Arman.

Diketahui, Komnas HAM sudah memeriksa ajudan Irjen Ferdy Sambo beberapa waktu lalu termasuk Bharada Richard Elizer atau Bharada E. Selain memeriksa ajudan, Komnas Ham akan melakukan pengecekan hasil uji balistik dan DNA Brigadir J yang tewas dalam baku tembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo pada Jumat, 8 Juli 2022 lalu. Pengecekan tersebut akan dilakukan pekan depan. 

"Terkait pemeriksaan balistik maupun DNA maupun yang lain-lain memang minggu depan kami akan jalani itu, tentu saja terkait balistik misalkan, apakah puslabfor udah selesai dan sebagainya, DNA apakah selesai dan sebagainya itu yang akan kami tanyakan," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, dalam keterangannya di Komnas HAM, Jumat, 29 Juli 202. (rmol)

SANCAnews.id – China Development Bank (CBD) minta Indonesia ikut menanggung biaya pembengkakan yang timbul akibat pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Menanggapi hal ini, Deputi Bidan Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih menangani pembengkakan biaya yang ditimbulkan dari pembangunan KCJB.

"Memang beberapa waktu lalu disampaikam permasalahan cost overrun. Mengenai cos overrun ini setahu saya masih dibahas karena ada permintaan agar cost overrun ini juga di cover oleh pemerintah Indonesia," ungkap Wahyu dalam konferensi pers pada Selasa ( 26/07/2022).

Wahyu juga menegaskan bahwa saat ini pembangunan kereta cepat sudah hampir selesai rekonstruksinya, hanya tinggal membangun stasiun di titik yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Mungkin yang sedang dikerjakan adalah di deponya. Stasiun-stasiun juga sudah mulai dikerjakan," ujarnya.

Berdasarkan hasil perkembangan saat ini, pemerinta optimis bahwa pembangunan kereta cepat akan selesai dalam waktu satu tahun mendatang sehingga langsung bisa digunakan saat itu juga.

Diketahui sebelumnya, presiden Jokowi dan presiden China Xi Jinping telah menandatangani perjanjian pendanaan infrastruktur antara CBD dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pada 2016 silam.

Dalam proses pembangunannya, anggaran kereta cepat mengalami pembengkakan. Bahkan pada September 2021, anggaran kereta cepat mencapai Rp. 114,24 trilliun padahal anggaran yang dianggarkan hanya Rp. 86,67 trilliun. (suara)

SANCAnews.id – Gelar aksi unjuk rasa, Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut tuntas dan menangkap antek-antek yang terlibat dalam kasus dugaan suap terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel yang menjerat Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel, Mardani H. Maming.

Hal itu merupakan tuntutan yang disampaikan oleh KAKI Kalsel saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat siang (29/7).

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, sekitar 25 orang yang mengenakan seragam warna hitam bertuliskan KAKI Kalsel. Mereka  menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa tiga spanduk tuntutan dan dukungan kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus yang menjerat Maming yang juga merupakan Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) non-aktif.

Selain itu, massa aksi juga membawa bendera Merah Putih dan membawa mobil komando untuk menyampaikan aspirasinya.

"Kami mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus Mardani H. Maming agar KPK tidak masuk angin," ujar sang orator seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Jumat siang (29/7).

Aksi ini pun dilakukan bertepatan sehari setelah Maming resmi ditahan oleh KPK pada Kamis malam (28/7).

"Tangkap antek-antek yang terlibat dalam kasus suap IUP di Kabupaten Tanah Bumbu," tegas sang orator. (*)

SANCAnews.id – Aktivis sosial Lieus Sungkarisma yang menjadi saksi Roy Suryo dalam kasus meme stupa Candi Bororbudur meminta polisi tidak terlalu cepat memutuskan melakukan penahanan. Apa lagi Roy sudah menyampaikan permohonan maaf.

“Ini sensitif. Kalau sampai Roy Suryo diproses ini menurut saya enggak bagus, apalagi beliau sudah minta maaf secara umum, saya lihat itu. Menurut saya sudah lebih dari cukup ya,” kata Lieus Sungkharisma di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis malam, 28 Juli 2022.

Mantan Ketua Umum Partai Reformasi Tionghoa Indonesia itu juga menjelaskan bahwa Roy sudah men-take down unggahan di akun Twitternya. Mantan Menpora itu juga melakukan inisiatif dengan melaporkan tiga akun yang sebenarnya membuat meme tersebut.

Lieus, sebagai umat Buddha juga meminta pihak kepolisian tidak terus-terusan mengarah kepada Roy, karena ada tiga akun lain yang membuat meme stupa Candi Borobudur itu. Menurut Lieus, Roy juga  dalam kondisi yang tidak sehat, sehingga jangan dipaksakan untuk menahan dia.

“Coba panggil dulu itu yang tiga orang itu biar publik tahu, motif apa ini orang bikin meme yang sebetulnya kita umat Buddha juga enggak masalah,” kata dia.

Menurut Lieus, ada patung Buddha yang wajahnya mirip Gus Dur tapi tidak dipermasalahkan. “Nah apa kita harus bilang penistaan buat yang bikin? Enggak dong enggak masalah,” tutur Lieus.

Bagi umat buddha, Lieus berujar, patung bukan sesuatu yang disucikan dan biasa-biasa saja. Di Cina, rata-rata mata patungnya sipit, di Indonesia, badannya tegap tapi ada juga yang kurus. Bahkan untuk agama kristen di Afrika, ada gambaran Yesus berkulit hitam.

“Saya datang ke sini memberikan dukungan secara moral kepada Roy supaya tabah menghadapi ini. Yakinlah umat Buddha tidak mungkin mau menghukum cuma karena dia istilah nge-tweet itu, enggak akan marah,” kata dia.

Roy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan agama  dan ujaran kebencian setelah mengunggah ulang meme stupa Candi Borobudur berwajah mirip Presiden Jokowi. Dia lantas dilaporkan oleh Ketua Umum Dharmapala Nusantara, Kevin Wu.

Roy Suryo Dapat Dukungan dari Jaya Suprana hingga La Nyalla Mattalitti

Pengacara Roy, Pitra Romadoni menjelaskan kliennya mendapat banyak dukungan dari beberapa tokoh. Menurut Pitra, para tokoh tersebut telah memberikan nasehat, masukan, dan dukungan moril kepada Roy. 

“Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Jaya Suprana, Bapak La Nyalla Mattalitti dan tokoh lainnya, seperti Bang Pigai, serta Lius Sungkarisma,” ujar dia di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Kamis malam, 28 Juli 2022.

Lieus mengatakan sebagai umat buddha dia telah memaafkan Roy. “Maafkan itu dari hati bukan lihat tempatnya. Kalau memang sudah mau memafkan, ya cabut dong laporannya,” katanya.

Alasan Polisi Tak Tahan Roy Suryo

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya memutuskan tidak menahan Roy, yang merupakan tersangka penistaan agama dan ujaran kebencian. Roy menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis, 28 Juli 2022.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, menyatakan bahwa penyidik memeriksa Roy sekitar selama 9 jam. DIa mengatakan ada pertimbangan dari penyidik kenapa Roy  tidak ditahan.

“Roy Suryo tidak ditahan. Penyidik menganggap penahanan tersangka belum perlu dilakukan, atau istilahnya atas pertimbangan penyidik,” kata Endra Zulpan, Kamis, 28 Juli 2022.

Sebelum pemeriksaan, Pitra berharap agar Polda Metro Jaya tidak menahan Roy karena alasan sedang sakit. Selain itu, Pitra mengatakan kliennya sudah bersikap kooperatif selama proses hukum.

“Walaupun Jumat lalu beliau tidak enak badan, beliau tetap hadir pemeriksaan oleh penyidik siber Polda Metro Jaya. Kami sangat menghormati betul setiap proses step by step yang dilakukan kepolisian,” kata Pitra.

Zulpan sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya sempat memeriksa terlebih dahulu Roy sebelum pemeriksaan dilakukan. Hasilnya, tim dokter menyatakan mantan politikus Partai Demokrat dan pakar telematik itu sehat. Selain itu, Roy juga menyatakan bahwa dirinya sehat.

"Sehingga dilakukan pemeriksaan dan sebelum diperiksa juga tadi kita beri kesempatan untuk makan siang dan melaksanakan ibadah," tutur Zulpan.

Roy Suryo diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya sejak pukul 13.00 WIB. Dia meninggalkan Polda Metro Jaya sekitar pukul 22.34 WIB. Itu merupakan pemeriksaan kedua bagi Roy. Pada Jumat pekan lalu dia juga menjalani pemeriksaan dan diperbolehkan pulang. (tempo)