SANCAnews.id – Deputi Bappilu DPP Partai
Demokrat, Kamhar Lakumani, menyindir Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait
dengan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng untuk masyarakat.
Kebijakan tersebut berbanding terbalik ketika Jokowi memimpin
DKI Jakarta sebagai Gubernur yang mengkritik kebijakan BLT era Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY). Bahkan kekinian video yang memperlihatkan kritikan Jokowi
terhadap kebijakan BLT era SBY kembali viral di media sosial.
"Terkait video lama yang kembali beredar, ini hanya
menegaskan bahwa sejatinya beliau tak mengerti apa yang dikomentarinya, apalagi
saat itu sedang getol-getolnya pencitraan yang dilakukannya untuk menuju kursi
presiden," kata Kamhar kepada wartawan, Selasa (5/4/2022).
Menurut Kamhar kritikan yang disampaikan Jokowi kala itu
dilakukan hanya untuk membangun image seolah-olah lebih bisa dari pada
pemerintahan SBY. Namun, kata dia, rezim saat ini malah alami kemunduran.
"Akhirnya waktu yang kemudian membuktikan jika
dibandingkan dengan pemerintahan Pak SBY rezim sekarang ini banyak mengalami
kemunduran, tak hanya di bidang politik dan hukum, termasuk pula di bidang
ekonomi," ungkapnya.
Kamhar lantas menyinggung soal utang negara yang membengkak.
Menurutnya, hanya di rezim Jokowi, Indonesia alami utang terbesar.
"Yang “meroket” hanya utang. Ini adalah rezim dengan
jumlah utang terbesar sepanjang republik berdiri," tuturnya.
"Kami tak ingin bersuka atas keadaan ini, karena kami
sadar sepenuhnya dibalik kegagalan ini ada beban dan penderitaan rakyat yang
semakin meningkat," sambungnya.
Pemerintah Beri BLT
Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan bahwa
pemerintah bakal menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng untuk
masyarakat. BLT yang bakal diberikan kepada masyarakat itu senilai Rp 300 ribu
untuk tiga bulan.
Jokowi menyebut BLT minyak goreng akan mulai disalurkan mulai
April 2022.
"Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3
bulan sekaligus yaitu April, Mei dan Juni yang akan dibayarkan di muka pada
bulan april 2022 sebesar Rp 300 ribu," kata Jokowi sebagaimana dikutip
melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (1/4/2022).
BLT minyak goreng itu akan diberikan kepada 20,5 juta
keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program
keluarga harapan (PKH). Sebanyak 2,5 pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan
makanan gorengan juga akan mendapatkan BLT tersebut.
Keputusan pemerintah tersebut diambil untuk meringankan beban
masyarakat ketika harga minyak goreng yang mahal akibat dari melonjaknya harga
minyak sawit di pasar internasional.
"Saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial
serta TNI dan Polri berkoordinasi agar penyaluran bantuan ini berjalan baik
lancar." (suara)