SANCAnews.id – Ketidaktahuan seorang Menteri
Sekretaris Negara Pratikno atas adanya hidden agenda perpanjangan masa jabatan
Presiden Joko Widodo diragukan banyak pihak.
Salah satunya disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight
of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto. Dia menanggapi pernyataan
Pratikno yang mengaku tidak tahu menahu soal gerakan Asosiasi Pemerintahan Desa
Seluruh Indonesia (Apdesi) yang mendukung Presiden Jokowi tiga periode.
Pratikno dicecar soal deklarasi Apdesi itu oleh anggota
Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus saat rapat dengar pendapat
(RDP) pada Senin (4/4).
"Mengapa Mensesneg mengatakan hanya diundang Apdesi?
Mungkin saja benar sebab Pratikno sebagai Mensesneg memang tidak sanggup
memberikan advise kepada Jokowi, apalagi mengatakan tidak kepada orang yang
paling berkuasa di kabinet yaitu LBP (Luhut Binsar Pandjaitan)," ujar
Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/4).
Semestinya kata Satyo, Pratikno sebagai seorang cendikiawan
yang juga mantan Rektor Universitas Gadjah Mada bisa menyatakan secara tegas
dan terbuka bahwa upaya menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden
bukan saja melanggar UU, tapi juga sangat beresiko tinggi terhadap stabilitas
sosial politik.
"Sangat tidak mungkin seorang Mensesneg tidak mengetahui
bahwa ada 'hidden agenda' dari Istana yang dengan sengaja 'memobilisasi'
dukungan segala wacana untuk menjadikan Jokowi Presiden terus-terusan,"
katanya.
"Bahaya laten otoritarian seperti di era orde baru bukan
tidak mungkin bisa terjadi lagi di era Jokowi jika orang-orang yang berwatak
sengkuni justru diberi kekuasaan," pungkas Satyo. ***