SANCAnews.id – Komisi II DPR RI menggelar rapat
dengar pendapat (RDP) bersama Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet,
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), hingga Kepala Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila (BPIP), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (4/4).
Dalam RDP, anggota Komisi II DPR RI Ihsan Yunus
mempertanyakan para pejabat tinggi di sekeliling Presiden Joko Widodo itu soal
wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Politikus PDIP itu menanyakan Mensesneg Pratikno soal adanya
gerakan dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang
menyatakan dukungan terhadap Presiden Jokowi untuk periode.
"Untuk Pak Mensesneg, ini juga kembali lagi ke masalah
deklarasi-deklarasi untuk dukungan 3 periode yang dilakukan asosiasi-asosiasi
pemerintah desa, ini harus kami tanyakan," kata Ihsan dalam RDP.
Dia menguraikan, fungsi Sesneg adalah dukungan teknis,
administrasi dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga daerah.
Atas dasar itu, Ihsan menyebut terkait gerakan Apdesi ini
menjadi ranahnya Sesneg.
"Ini berarti di tempat bapak, apakah ini memang sudah
pernah dibahas? Bagaimana bapak melihat isu ini? Bagaimana kemudian lembaga
daerah bisa seolah-olah melaksanakan politik praktis seperti yang sudah
dipertontonkan kepada kita semua," tegas Ihsan.
Menanggapi hal itu, Mensesneg Pratikno mengatakan tidak tahu
menahu soal gerakan Apdesi tersebut. Presiden Jokowi hanya diundang oleh Apdesi
dan dia turut mendampingi kepala negara dalam acara tersebut.
"Mengenai pertanyaan tentang Apdesi, kebetulan saya ikut
mendampingi Bapak Presiden hadir di acara tersebut, Bapak Presiden menerima
undangan sebagai apresiasi terhadap desa," kata Pratikno.
"Pak Presiden hadir dan perlu kami tegaskan waktu Pak
Presiden ada di ruang tersebut tidak ada pernyataan deklarasi apapun. Jadi
kalaupun ada deklarasi itu di luar pengetahuan kami karena kami memang
statusnya diundang," imbuh dia menegaskan. (rmol)