SANCAnews.id – Pernyataan Panglima TNI Jendral
Andika Perkasa yang membolehkan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia
(PKI) bisa mendaftar sebagai calon anggota TNI mesti dijelaskan secara
mendalam, apabila ingin mencegah persepsi publik yang mengira ada unsur politik
di dalamnya.
Begitu saran dari Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina,
Ahmad Khoirul Umam, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/4).
"TNI harus menjelaskan secara clear apakah pandangan itu
merepresentasikan sikap pribadi Panglima TNI ataukah sikap TNI secara
kelembagaan? Apa motif di balik statemen hingga tiba-tiba memunculkan narasi
itu?" ujar Khoirul Umam.
Per hari ini, Khoirul Umam tidak melihat adanya ancaman riil
dalam dari elemen kekuatan sosialis-komunis di Indonesia.
Namun menurutnya, akan berbahaya apabila Andika Perkasa hanya
melemparkan wacana yang tidak jelas maksud dan tujuannya. Sebab bukan tidak
mungkin masyarakat berpikir pernyataan Panglima TNI itu hanya untuk kepentingan
politis semata.
"Tentu kita tidak ingin statemen Panglima TNI itu
dimaknai sebagai 'kegenitan politik' untuk mencari perhatian dari kekuatan
politik tertentu," tutur Khoirul Umam.
Lebih lanjut, Khoirul Umam tidak mempersoalkan apabila dalam
pernyataannya Andika Perkasa memiliki spirit rekonsiliasi politik atas luka
sejarah masa lalu, bahkan menurutnya perlu didukung.
"Namun tetap, kebijakan Panglima TNI dalam konteks ini
sebaiknya tidak hanya didasarkan pada pandangan pribadi saja, tetapi juga
didasarkan pada basis kajian sosial-politik dan pertahanan yang solid dan
memadai," harapnya.
"Termasuk mengakomodir pendapat para senior-senior TNI
yang selama ini juga memiliki basis pertimbangan yang matang dan
proporsional," tandas Khoirul Umam. ***