SANCAnews.id – Ketua Majelis Syuro Partai Ummat
Amien Rais meminta Luhut Binsar Pandjaitan mengundurkan diri dari jabatannya
sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).
Permintaan mundur ini berkaitan dengan Luhut yang masih
mempertahankan argumen big data 110 juta warganet setuju penundaan pemilihan
umum (pemilu) 2024 benar. Di satu sisi, masyarakat mendesak Luhut transparan
terhadap data nyata dari big data pematik wacana perpanjangan masa jabatan
presiden itu.
"Seyogianya Pak Luhut segera mengundurkan diri. Sebagian
besar masyarakat sipil, saya yakin sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut.
Please, resign, the sooner, the better," kata Amien dalam acara Milad 1
Tahun Partai Ummat, Minggu, 17 April.
Bahkan, jika Luhut tak mau lengser dari jabatannya di
kabinet, Amien mendesak Jokowi untuk memecatnya. "kalau Luhut nekat dan
sudah terjebak dengan narcissistic megalomania yang diidapnya, Pak Jokowi
seyogyanya memecat dia," tuturnya.
Menurut mantan Ketua MPR RI ini, klaim Luhut soal big data
penundaan pemilu cukup menggelikan. Klaim tersebut, ungkap Amien, membuat Luhut
kini menyandang predikat musuh publik.
"Secara sangat menggelikan Luhut berkoar bahwa, ia punya
bukti–bukti berdasarkan big data bahwa 110 juta rakyat meminta penundaan pemilu
dan perpanjangan jabatan presiden tiga periode. Luhut tidak sadar ia sedang
berhalusinasi dan telah menjadi public enemy number one (musuh publik nomor
satu) gara–gara halusinasi itu," ucapnya.
Diketaui sebelumnya, Menko Marves Luhut B Pandjaitan
mengklaim ada 110 juta warganet ingin pemilu ditunda. Luhut menjelaskan wacana
tersebut berasal dari mayoritas aspirasi masyarakat Indonesia di media sosial
yang dikumpulkannya menjadi big data.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin
lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta.
Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang
main Twitter, kira-kira orang 110 juta lah," kata Luhut dalam tayangan
podcast di salah satu akun YouTube.
Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas
menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata
Luhut, tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi
ditingkatkan.
"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin
tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita
kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan
tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," jelasnya.
Namun, Luhut enggan membuka data nyata soal big data itu
meski banyak yang mendesak mantan Kepala KSP tersebut untuk memaparkannya ke
publik. Luhut hanya menegaskan bahwa data tersebut benar adanya dan dirinya
tidak mengada-ada. (voi)