SANCAnews.id – Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud
Mattalitti meragukan adanya big data 110 juta orang pengguna internet ingin
penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang disebutkan Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Dia mengatakan, setelah munculnya klaim big data itu sejumlah
masyarakat melakukan riset kebenaran. Hasilnya kebanyakan tidak sesuai dengan
yang disebutkan Luhut.
Selain untuk menjawab riset masyarakat, La Nyalla menilai
data nyata terkait 110 warganet ingin pemilu ditunda harus dibuka ke umum
sebagai bentuk transparansi pejabat publik. Namun jika tidak dilakukan, dapat
mengundang persepsi telah terjadi kebohongan atau hoaks.
"Berita bohong itu, bahaya itu, kalau ada yang jeli bisa
dilaporkan ke polisi," kata La Nyalla, dikutip dari kanal YouTube Refly
Harun, Selasa 5 April.
Menurut La Nyalla, pejabat publik harus taat kepada Undang
Undang Dasar 1945 yang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden paling
lama selama dua periode.
"Kita tahu lah konstitusi kita selalu mengatakan dua
periode, tetap kita bersikukuh dua periode," ujarnya.
La Nyalla pun mengaku patuh kepada konstitusi sehingga sempat
terpancing untuk menguji kebenaran klaim big data yang diklaim Luhut.
"Kemudian kalau ada yang disampaikan Pak Luhut bahwa ini
masyarakat 110 juta minta tiga periode, minta perpanjangan, menurut big datanya
beliau. Akhirnya membuat saya terusik, karena saya punya big data juga kita
periksa begitu saya lihat dia podcast di salah satu tempat, saya lihat lho kok
Pak Luhut bisa 110 juta," tuturnya.
Setelah menguji kebenaran big data itu, La Nyalla menemukan
fakta bahwa warganet yang berbicara tentang penundaan pemilu sangat sedikit.
Bahkan jumlahnya tak melebihi netizen yang berbicara tentang kelangkaan minyak
goreng.
"Begitu dengar itu saya kumpulkan teman-teman, ayo kita
lihat di big data kita kupas, pagi-pagi jam setengah enam sudah ketemu. Bahwa
apa yang disampaikan Pak Luhut itu tidak benar. Bahwa orang yang berbicara
tentang ini, rata-rata berbicara tentang minyak goreng, itu cuma 3,5 juta,"
ujar La Nyalla.
"Yang bicara penundaan Pemilu ada tapi kecil [sedikit]
sekali," pungkasnya. (voi)