SANCAnews.id – Isu penundaan Pemilu Serentak 2024
yang diupayakan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo tidak mendapat dukungan
publik, termasuk dua kelompok yang dijadikan dasar argumen oleh mereka.
Managing Director Political Economy and Policy Studies,
Anthony Budiawan berpendapat, dua kelompok yang sangat jelas melawan arus isu
penundaan pemilu adalah kelompok pengusaha dan lembaga-lembaga survei.
Anthony mengutip temuan terbaru Saiful Mujani Research and
Consulting (SMRC) yang menemukan sangat sedikit publik mendukung penundaan
pemilu, dari total 1.220 responden survei yang diselenggarakan pada 13 sampai
20 Maret 2022.
"Banyak lembaga survei balik badan, ternyata yang dukung
Jokowi 3 periode hanya 5 persen," ujar Anthony melalui akun Twitternya
pada Sabtu (2/4).
Hasil lembaga survei tersebut menegasikan klaim Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang
menyatakan bahwa hasil olah big data menunjukkan mayoritas pendukung partai
yang menolak isu penundaan pemilu seperti PDIP, Demokrat, dan PKS, justru
mayoritas mendukung.
Akan tetapi, Anthony kekinian mendapati pernyataan Ketua
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, yang mengaku tidak
pernah diajak siapapun membahas isu penundaan pemilu.
Pada saat awal isu penundaan pemilu ini dimunculkan oleh
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia,
para pengusaha disebut-sebut menjadi penggagas ide penundaan pemilu.
"Kini pengusaha juga balik badan, bantah klaim Menteri
Bahlil bahwa pengusaha dukung penundaan pemilu," imbuh ANthony menegaskan.
Maka dari itu, Anthony meminta Presiden Joko Widodo untuk
memecat menterinya yang mengupayakan penundaan pemilu maupun memperpanjang masa
jabatan presiden.
"Pembohong publik wajib diberhentikan!" demikian
Anthony. (rmol)