SANCAnews.id – Utang yang dilakukan oleh rezim
Joko Widodo dianggap tidak memberikan kegunaan secara signifikan untuk
kepentingan kesejahteraan rakyat. Sebab, disaat utang terus bertambah, akan
tetapi rakyat masih terus diperas dengan kenaikan harga kebutuhan pokok hingga
pajak.
Begitu yang disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan,
Muslim Arbi menanggapi utang pemerintah Indonesia yang hingga saat ini sudah
tembus mencapai Rp 7 ribu triliun lebih.
"Kalau dilihat dari kegunaan utang di era Jokowi, tidak
memberikan kegunaan secara signifikan untuk kepentingan kesejahteraan
rakyat," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/4).
Karena kata Muslim, utang lebih banyak digunakan untuk
membangun infrastruktur dan proyek-proyek yang kebanyakan dianggap terbengkalai
dan mangkrak.
"Lalu dari mana pengembalian utang itu kalau proyeknya
mangkrak dan secara ekonomis merugi?" kata Muslim.
Muslim pun membeberkan beberapa proyek yang hingga saat ini
tak kunjung selesai ataupun mangkrak. Yaitu, Bandara Kertajati dan proyek
Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Dua proyek itu saja sudah mencapai ratusan triliun.
Sekarang mangkrak, bagaimana dari kedua proyek itu bisa berproduksi untuk
mengembalikan utang dari dana yang terpakai?" terang Muslim.
Muslim menganggap, utang yang digenjot oleh pemerintah dapat
dikatakan utang yang tidak berguna, akan tetapi malah menjadi beban negara.
"Begitu juga pajak dinaikkan, tapi subsidi dicabut.
Seperti pada minyak goreng, juga yang lainnya. Kenaikkan pajak tidak berbanding
lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Bagaimana menggenjot pajak, jika
ekonomi tidak tumbuh, pajak mau di bayar dari mana?" pungkas Muslim. (*)