SANCAnews.id – Mantan Menteri Koordinator Maritim
Kabinet Joko Widodo periode pertama, Rizal Ramli sibuk mengomentari pemerintah
yang hari ini sedang diterpa banyak masalah.
Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @RamliRizal,
setelah melihat beberapa kali mimik wajah yang ditampakkan Jokowi dalam konferensi
pers. Rizal memberikan sebutan yang cukup buruk kepada Jokowi.
“Sudah jadi “Sitting Duck” (Bebek Lumpuh) padahal resminya
masih 2 tahun lagi,” tulis Rizal Ramli seperti dilansir Hops.ID dalam akun
Twitternya pada Jumat, 29 April 2022.
Menurutnya hal itu bisa terjadi karena tatanan pemerintah
yang semakin kacau menghadapi banyak masalah dengan mengambil
keputusan-keputusan tanpa pertimbangan matang.
“Keputusan ngasal asal populer, tapi dampaknya negatif,
bagaikan Yo-Yo pula,” imbuhnya dalam postingan itu.
Lebih lanjut lagi pada postingan lain, Rizal Ramli menyebut
kebijakan-kebijakan yang dibuat Jokowi tidak bermutu meskipun banyak memiliki
pembantu dalam pengelolaan pemerintahan.
"Betul2 teka-teki : kok tidak ada saran kebijakan yg bermutu
padahal ada Menko & Mentri2 Ekonomi, puluhan Staff Ahli dan Staff Khusus,”
tulis Rizal.
Bahkan ia juga menuding, Staff Ahli dan Staff Khusus yan
direkrut Jokowi merupakan produk pejabat hasil dari kesepakatan politik
sebelumnya.
“Itulah klo staffing hanya hasil politik utang budi,”
tulisnya.
Terkait konsistenti pemerintah dalam membuat kebijakan
khususnya persoalan minyak goreng, seorang Pengamat Kebijakan Publik, Trubus
Rahadiansyah juga membenarkan kondisi tersebut .
“Inkonsistenti pemerintah dalam persoalan minyak goreng
membuat publik kebingungan,” ujar Trubus seperti dilansir Hops.ID dari kanal
YouTube metrotvnews pada Jumat, 29 April 2022.
Menurutnya lagi, pemerintah seperti tidak memiliki resep
khusus menangani persoalan minyak goreng dari segala sisi.
Meski Bukan Anggota, Jokowi undang Presiden Ukraina Volodymyr
Hadiri KTT G20 (IST)
Baca Juga: Masuk lingkaran partai penguasa, Masinton Pasaribu
ungkap kebebasan berpendapat ruang publik makin terbatas
"Inkonsistensi itu menunjukkan pemerintah tidak punya
resep, perencanaan yang matang terhadap solusi terkait persoalan minyak goreng.
Baik dari tata kelola, pengawasan, dan sebagainya," imbuhnya.
Bahkan ia tidak segan menempelkan kesalahan itu kepada para
pembantu Presiden.
"Seharusnya Pak Jokowi punya Stafsus-Stafsus, ada KSP,
ada Setkab, yang memberikan informasi yang akurat. Ini kesalahan tidak hanya
Pak Jokowi, tapi bagaimana mekanisme prosedur itu diberikan kepada
Presiden," ujarnya lagi.
Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai Trubus
Rahadiansyah malah memberatkan posisi masyarakat. Harga-harga bahan pangan naik
dan masyarakat akan menghadapi lebaran. ***