SANCAnews.id – Gerakan mahasiswa yang mulai ramai
mengoreksi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan wujud tatanan
demokrasi yang baik. Namun, mahasiswa patut waspada atas oknum penunggang aksi.
"Gerakan mahasiswa untuk mengoreksi pemerintahan demi
kepentingan rakyat perlu didukung. Namun harus menolak setiap gerakan penurunan
Presiden Jokowi yang membonceng gerakan mahasiswa," kata Ketua Umum
Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Iwan Dwi Laksono dalam keterangan
tertulisnya, Sabtu (9/4).
Mantan Ketum LMND ini juga menyingung beberapa menteri di
lingkaran presiden, seperti Menko Marinvest Luhut Pandjaitan, Menteri BPKM
Bahlil Lahadalia, dan Mendagri Tito Karnavian yang tercium kental bermanuver
terkait perpanjangan jabatan presiden dan 3 periode.
Padahal, masih banyak persoalan bangsa yang belum teratasi
dan tidak berpihak kepada rakyat.
Jaman sendiri merasa prihatin dengan sikap Jokowi yang
terkesan melakukan pembiaran atas manuver-manuver para pembantunya di kabinet.
"Seharusnya Pak Presiden lebih banyak menerima masukan
dari banyak pihak, tidak hanya masukan dari pembantunya yang ternyata sembrono
mengambil kebijakan," kata Iwan.
Ia lantas mencontohkan beberapa kebijakan pemerintah justru
tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat, seperti kenaikan BBM, hingga
minyak goreng.
Sejumlah kementerian juga terkesan tak bisa berbuat banyak
atas kebijakan perusahaan plat merah yang justru memberatkan rakyat.
"Menteri ESDM diam saja terkait Pertamax, Pertamina Dex,
Solar dan Pertalite plus LPG. Padahal ini kementerian teknis terkait energi dan
sumber daya mineral. Menteri BUMN kurang menjelaskan terkait BBM yang di bawah
kendalinya, yaitu Pertamina," tutupnya. (rmol)