SANCAnews.id – Ribuan mahasiswa yang tergabung
dalam aliansi "Gerakan Bogor Menggugat Istana" menggelar aksi unjuk
rasa di sekitaran Istana Bogor.
Aksi unjuk rasa yang diikuti oleh ribuan mahasiswa se-Bogor
Raya itu terdiri dari 22 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah
universitas yang ada di Bogor.
Presiden Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor Ardian
Fatkhurohman mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut merupakan bentuk ketidak
puasan akan kinerja pemerintah selama ini.
Tak hanya itu, aksi tersebut juga sebagai bentuk kekecewaan
mahasiswa dan masyarakat atas sejumlah permasalahan yang terjadi saat ini.
Ardian Fatkhurohman menerangkan, saat ini terlalu banyak
persoalan yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
Mulai dari permasalahan minyak goreng, kenaikan BBM
non-subsidi, ketidak mampuan pemerintah menjaga iklim demokrasi dengan rencana
perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, hingga amandemen UUD
sehingga memuluskan niat jahat oligarki agar berkuasa kembali di periode
selanjutnya.
“Tidak hanya itu, rencana pemindahan Ibu Kota Baru juga
ugal-ugalan, seharusnya pemerintah bisa lebih fokus pada pemulihan ekonomi usai
dihantam pandemi Covid-19,” tuturnya, Jumat (8/4).
Dengan permasalahan tersebut, Gerakan Bogor Menggugat Istana
bersama simpul-simpul perjuangan rakyat yang juga di dalamnya menghimpun elemen
masyarakat dan mahasiswa Se-Bogor Raya, menyatakan dan menuntut enam poin.
“Pertama, Gerakan Bogor Menggugat Istana menolak keras wacana
perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan wacana tiga periode,”
jelasnya.
Kedua, menuntut Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan
resmi terkait penolakannya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden,
penundaan pemilu dan wacana tiga periode.
Ketiga, menuntut dan mendesak segera Presiden Jokowi untuk
mencopot Menteri Perdagangan dan segera mengambil langkah preventif untuk
memastikan ketersediaan bahan pokok murah bagi masyarakat Indonesia.
Keempat, mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji
ulang UU-IKN dengan mempertimbangkan dampak kerusakan ekologis dan kemungkinan
konflik agraria lainnya.
Kelima, menuntut dan mendesak pemerintah pusat untuk
menurunkan harga BBM non-subsidi dan memastikan ketersediaan BBM bersubsidi
bagi masyarakat Indonesia.
Keenam, mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan
PPN dikarenakan kenaikan PPN akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok
kebutuhan masyarakat.
“Dengan enam tuntutan tersebut, kami memberikan waktu kepada
Presiden Jokowi untuk mengeluarkan penyataan resmi dalam kurun waktu 3x24 jam.
Jika dalam kurun waktu yang ditetapkan tidak ada tanggapan, maka kami siap
kembali menggeruduk Istana Bogor dengan jumlah pasukan yang berlipat ganda,”
tutupnya. (jpnn)