SANCAnews.id – Wacana penundaan pemilu dan
penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode
terus mencuat di ruang publik.
Wacana tersebut menimbulkan pro kontra dan ramai dibahas oleh
warganet di media sosial. Bagi yang pro menyatakan penundaan pemilu dibutuhkan
karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini belum selesai.
Sehingga pemerintah membutuhkan waktu tambahan untuk
memulihkan kondisi perekonomian, sebelum melangkah ke pemilihan umum.
Sementara kelompok yang kontra menyatakan, penundaan pemilu
bertentangan dengan konstitusi dan sarat dengan kepentingan elit politik.
Dan baru-baru ini, LSM KontraS, melalui akun twitternya,
merilis tujuh nama petinggi politik Indonesia yang mengusung wacana penundaan
pemilu.
Tak tanggung-tanggung, dalam unggahannya, KontraS menyematkan
tagar #PenjahatDemokrasi bagi pengusung wacana tersebut.
“Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan
presiden dan/atau penundaan pemilu. #PenjahatDemokrasi,” begitu tulis akun
twitter @KontraS pada Kamis (14/4/2022).
Dalam unggahannya tersebut, Kontras menyebut ada tujuh nama
pejabat publik yang secara terang-terangan mengusung wacana penundaan pemilu.
Mereka terdiri dari kalangan menteri, anggota DPR RI dan
petinggi partai politik. Dan berikut adalah ke tujuh nama tersebut.
1. Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut Binsar Pandjaitan saat ini menjabat sebagai Menteri
Koordinator bidang Maritim dan Investasi. Dalam beberapa kesempatan, ia getol
menyuarakan wacana penundaan pemilu, termasuk di channel YouTube Deddy
Corbuzier, beberapa waktu lalu.
Luhut mengklaim memiliki data terkait jumlah rakyat Indonesia
yang menginginkan penundaan pemilu. Ia bahkan menyebut angka, yakni sekitar 110
juta orang.
2. Tito Karnavian
Mantan Kapolri ini kini menjabat sebagai Menteri Dalam
Negeri. Ia pernah melontarkan pernyataan mendukung penundaan pemilu, dengan
mengatakan bahwa wacana tersebut bisa saja dilakukan dengan mengamandemen UUD
1945.
3. Bahlil Lahadalia
Awal januari lalu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pernah menyatakan dukungannya terhadap
wacana penundaan pemilu. Ia beralasan hal tersebut merupakan keinginan kalangan
usaha, yang menilai saat ini kondisi perekonomian Indonesia belum stabil,
akibat pandemi Covid-19.
4. Dea Tunggaesti
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini
menyatakan persetujuannya terhadap wacana penambahan masa jabatan presiden
Jokowi menjadi tiga periode. Menurut Dea, PSI akan mendukung hal tersebut jika
dilakukan melalui mekanisme amandemen konstitusi.
5. Airlangga Hartarto
Saat ini Airlangga Hartarto menjabat sebagai Ketua Umum
Partai Golkar. Ia juga tercatat sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian
di Kabinet yang disusun Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim wacana penundaan
pemilu merupakan aspirasi dari masyarakat dan hal tersebut harus diserap.
6. Muhaimin Iskandar
Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) yang masuk dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim
banyak akun media sosial yang setuju dengan wacana penundaan pemilihan umum
dalan satu atau dua tahun. Sama seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Muhaimin
Iskandar juga mengklaim memiliki big data yang berjumlah 100 juta orang.
7. Zulkifli Hasan
Zulkifli Hasan merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional
(PAN). Dalam beberapa kesempatan yang dan partainya menyatakan setuju apabila
pemilu 2024 diundur, dengan sejumlah pertimbangan.
Reaksi Warganet
Hingga Jumat (15/4/2022), postingan @kontraS tersebut telat
disukai sebanyak 7.577 kali, dikutip sebanyak 257 kali dan di-Retweet sebanyak
3.168 kali.
Daftar tujuh politisi dan pejabat publik yang diunggah oleh
akun twtter @KontraS tersebut mendapatkan beragam reaksi dari warganet.
Ada yang setuju, namun ada juga yang menganggap KontraS
berlebihan dengan menyematkan label “Penjahat Demokrasi”.
“Cuma khayalan aja ampe diseriusin, pake label penjahat
segala, lu pikir mak banteng bakal rela tuan putri gak jadi wapres 2024,” cuit
akun twitter @do****.
“Apakah masih sebatas wacana, sudah masuk kategori penjahat?
izin bertanya,” tanya akun twitter @tig****.
"Semua isu hanya tertuju pada 3 periode aja. Padahal
fakta-fakta dimasyarakat udah bukan sekedar isu lagi tapi fakta! minyak mahal,
konflik agraria, PPN, biaya rumah sakit dsb. ga pernah jadi Grand Isu!"
timpal akun @ins****. (suara)