SANCAnews.id – Polda Metro Jaya mengingatkan para
penyebar pamflet STM Bergerak agar tidak membuat situasi panas di bulan
Ramadhan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan mengatakan
hingga saat ini pihak kepolisian belum menerima laporan izin terkait aksi unjuk
rasa yang akan digelar pada 11 April 2022 tersebut.
"Tentunya ada undang-undang nomor 9 tahun 1998 Pasal 15
terkait demonstrasi atau unjuk rasa yang tidak mendapat izin atau laporan
kepolisian ini dapat dibubarkan," tegas Zulpan di Polda Metro Jaya,
Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat (8/4/2022).
Kata Zulpan, polisi akan melayani apabila penyampaian aksi
unjuk rasa berlangsung tertib.
Maka ia mengimbau masyarakat agar bisa meredam hal-hal yang
membuat situasi panas di bulan suci Ramadan.
Menurutnya, di bulan Ramadan ini jauh lebih baik diisi dengan
kegiatan-kegiatan keagamaan yang bermanfaat.
"Alangkah baiknya bulan yang penuh berkah ini kita isi
dengan kegiatan-kegiatan keagaaman untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada
Allah SWT," imbau Zulpan.
"Dibanding kegiatan-kegiatan yang tidak berguna apalagi
kegiatan ini yang tidak mendapat izin," imbuh Zulpan.
Sampai saat ini kata Zulpan, pihaknya belum menerima surat
permohonan izin terkait dengan informasi unjuk rasa yang akan diselenggarakan
di depan Istana Negara.
Sebelumnya Polisi memastikan spanduk ajakan demo STM Bergerak
yang beredar di media sosial belum berizin.
Demonstrasi yang akan diadakan 11 April 2022 itu rencananya
akan digelar di depan Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat.
Pada flayer yang beredar aksi STM Bergerak menuntut sejumlah
hal yakni salah satunya menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun.
Polda Metro Jaya merespons seruan aksi itu. Rencana
demonstrasi itu hingga kini diketahui belum mengantongi izin kepolisian.
"Sampai saat ini Polda Metro belum terima permohonan
kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum oleh kelompok manapun," kata
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan dikonfirmasi Jumat (8/4/2022).
Zulpan mengingatkan bahwa setiap aksi penyampaian pendapat di
muka umum harus mengantongi izin.
Izin harus dikantongi dalam waktu 3x24 jam sebelum digelarnya
aksi.
"Namun sampai saat ini kita tidak terima dari kelompok
manapun permohonan untuk sampaikan penyampaian pendapat di muka umum,"
ujar Zulpan.
Maka dari itu, Zulpan mengimbau agar masyarakat tidak
terprovokasi terkait seruan demonstrasi serentak 11 April mendatang.
Dia mengimbau warga untuk fokus dalam menjalankan ibadah di
bulan Ramadan.
"Terkait dengan adanya flyer-flyer yang di media sosial
saat ini yang kita temui yaitu ajakan kelompok-kelompok elemen masyarakat untuk
turun demo pada 11 April ini di Jakarta, Polda Metro ingin sampaikan bahwa agar
tidak mudah dan percaya dengan ajakan tersebut," pungkas Zulpan.
Mahasiswa geruduk Istana Bogor hari ini
Seperti diketahui, Gelombang unjuk rasa dilakukan mahasiswa
di sejumlah kota di Indonesia untuk memprotes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak
(BBM), kenaikan pajak hingga menolak wacana penundaan pemilu serta perpanjangan
masa jabatan presiden.
Aksi puncak demonstrasi, rencananya akan digelar di Jakarta pada Senin 11 April mendatang. Namun, di sejumlah kota sudah lebih dulu menggelar demonstrasi.
Sementara itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se
Bogor siap geruduk Istana Bogor, Jumat (8/4/2022).
Geruduk Istana Bogor yang diiniasi oleh BEM se-Bogor kali ini
membawa tagline ' Bogor Menggugat Istana'.
Koordinator BEM Se Bogor Rizki Nuria Sury Altar menjelaskan,
aksi kali ini akan membawa lima tuntutan utama.
Kelima tuntutan itu, sambung Rizki, nantinya bakal ditujukan
kepada Presiden Joko Widodo.
"Kami membawa lima tuntutan utama. Pertama, Jokowi harus
buka suara terkait isu tiga periode, kedua kenaikan BBM, ketiga hapus UU
terkait IKN, kemudian isu pajak, dan kelangkaan bahan-bahan pokok kebutuhan,"
kata Rizki dikutip dari Tribun Bogor, Jumat (8/4/2022).
Tuntutan-tuntutan itu, tegas Rizki, akan disuarakan secara
lantang oleh ratusan massa aksi yang tergabung.
Bahkan, ratusan massa ini nantinya akan melakukan longmarch
dari Tugu Kujang menuju Istana Presiden Bogor.
"Sesuai teklap kita bakal mulai aksi pukul 14.00 mulai
dari Tugu Kujang Kota Bogor. Kemudian dilanjut menuju Istana Bogor,"
tegasnya.
Meski begitu, aksi yang kabarnya diikuti oleh ratusan massa
aksi ini, Rizki pastikan merupakan aksi yang kondusif.
Bahkan, untuk memastikan kekondusifitasan itu, pihaknya sudah
lakukan pencatatan massa aksi yang akan bergabung.
"Kita kan membawa nama Bogor. Jadi diluar mahasiswa pun
boleh ikut gabung. Tapi, untuk data kali ini massa dari umum, belum ada. Jadi
massa dari BEM Se-Bogor inilah yang sekira ratusan siap lakukan aksi,"
katanya.
"Kalaupun ada pada saat aksi nanti dari luar yang sudah
kita koordinasikan. Kita pastikan tidak bisa gabung. Ditakutkannya mereka malah
membawa konfrontasi dan provakasi," tandasnya
Baca juga: Jokowi Sedih Kementerian Masih Doyan Impor, Rizal
Ramli: Jangan Cuma Ngedumel, Rumuskan Kebijakan
Aksi mahasiswa di Palembang
Sementara itu, di Palembang, Sumatera Selatan, lebih dari
seribu mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Sumsel menyuarakan
sejumlah tuntutan, Kamis (6/4/2022).
Massa demo protes kenaikan harga minyak goreng, harga BBM
hingga tolak penundaan Pemilu
Massa menggelar aksi demontrasi di Simpang Lima DPRD Sumsel
karena memang akses menuju ke gedung DPRD dipagari kawat berduri.
Para perwakilan aksi, secara bergantian menyampaikan aspirasi
para mahasiswa protes kenaikan harga minyak goreng, harga Bahan Bakar Minyak
(BBM).
"Harga minyak goreng sangat menyakitkan masyarakat
karena harga minta goreng mahal dan langka,"serunya.
Kemudian yang ke dua menolak wacana penundaan Pemilukada dan
3 periode jabatan Jokowi, yang disuarakan oleh petinggi negara dan lainnya.
"Ini akan merusak demokrasi dan melawan konstitusi,
untuk itu kami menolak dan menolak dengan tegas,"ungkapnya.
Kemudian persoalan bangsa ini begitu banyak dan perlu
dibenahi oleh Presiden mulai dari hukum,sosial, ekonomi, buruh dan lainnya.
Mahasiswa meminta kepada kepolisian untuk membuka pagar
berduri, karena mahasiswa ingin melakukan orasi di depan gerbang utam halaman
gedung DPRD Provinsi Sumsel.
Namun ratusan aparat Polda Sumsel dan polrestabes Palembang
melakukan pengawalan langsung, termasuk mobil anti huru hara dan lainnya,
sehingga mahasiswa yang melakukan aksi tetap bertahan di Jl Pom IX simpang 5
DPRD Sumsel.
Wakil ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzarekki sendiri sempat
mendatangi para mahasiswa dan mempersilakan kepada para mahasiswa untuk
menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Provinsi Sumsel.
"Tidak ada yang melarang, silakan melakukan aksi, namun
tetap tertib dan damai,"kata Mucendi yang didampingi Wakil Ketua Komisi V
DPRD Sumsel Mgs Saiful Padli dan anggota DPRD Sumsel Alfarenzi Panggarbesi.
Anggota DPRD Sumsel Syaiful Padli menyampaikan ini adalah
rumah rakyat, dan pihaknya mempersilakan untuk menyampaikan aspirasi tentu
dengan tetap damai.
"Tidak boleh anarkis ini bulan suci Ramadhan, kami siap
menerima para adik-adik mahasiswa," ucap Syaiful. (wartakota)