SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ketua Rekat Indonesia Raya Eka Gumliar menyerukan Pemerintah segera menertibkan para buzzerp yang dinilai sudah sangat provokatif dan memecah-belah sesama anak bangsa.

"Keberadaan para buzzerp saat ini seolah dipelihara karena sangat sulit tersentuh hukum. Tentu ini bisa merusak kepercayaan rakyat pada penegakan hukum dan berpotensi menimbulkan terus kegaduhan dan perpecahan", ungkap Eka Gumilar.

"Jika ada kepentingan politik apapun dengan membiarkan buzzerp, sudah saatnya pemerintah menunjukan komitment menjaga NKRI di atas segala kepentingan apapun dengan menertibkan dan memproses hukum semua yang melakukan upaya propokasi dan melecehkan keyakinan agama", lanjutnya.

Eka Gumilar menyebut Indonesia saat ini darurat buzzerp. Sementara rakyat memendam amarah seperti api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa membakar Indonesia dan timbul kegaduhan.

"Rakyat melihat banyak pelecehan upaya provokatif yang seolah tidak tersentuh hukum. Sebut saja kasus hukum terhadap Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, semua mangkrak dan tidak ada kejelasan.", kata Eka.

"Sementara kita berkoar tentang keadilan dan penegakan hukum. Kasian aparat yang sudah kerja keras untuk menegakkan hukum seolah hukum sendiri dipermainkan oleh mereka."

"Siapapun yang melindungi para buzzerp,harus kt hadapi demi membuktikan kecintaaan kita pada NKRI", tegas Eka Gumilar.

Saat ini rakyat mencatat banyak kasus dari masyarakat yang mengadukan para buzzerp ke polisi, kasusnya mangkrak. "Ini sangat melecehkan upaya penegakan hukum dan keadilan", imbuhnya.

Apalagi saat sekarang suasana Idul Firtri semua yang berpotensi merusak kerukunan harus ditertibkan apalagi buzzerp pemecah belah. Harusnya bisa ditertibkan untuk menjaga Indonesia dari perpecahan.

"Masa rasacinta kita pada tanah air dan bangsa harus dikalahkan demi kepentigan politik sesaat? Memberangus buzzerp itu keharusan bagi kita yang berpikir waras, bukan soal keberpihakan kekelompok manapun"

"Kalau tidak mampu tertibkan buzzerp, kita harus malu kalau bicara soal Pancasila dan Persatuan Indonesia, apalagi bicara keadilan dalam penegajan hukum karena rakyat seolah menonton negara membiarkan para buzzerp ini dipelihara oknum-oknum yang mengorbankan wibawa hukum demi kepentingan  pribadi atau kelompoknya saja", tegas Eka.

Rekat Indonesia Raya sering mengadakan pertemuan silaturahmi para tokoh bangsa lintas suku, budaya dan agama untuk menjaga Indonesia sejuk, aman dan damai.

Upaya tersebut dirasa akan sulit jika pemerintah seakan membiarkan para buzzerp yang sangat provokatif dibiarkan.

"Pemerintah harus betul-betul serius memerangi para buzzerp penyebar hoax dan perpecahan, melanjutkan proses hukum yang ada seadil-adilnya. Mari menjaga Indonesia semakin sejuk aman dan damai."

"Darurat buzzerp tidak kalah bahaya dengan darurat narkoba, karena berpotensi merusak bangsa kita", tutup Eka Gumilar. (gelora)

SANCAnews.id – Mantan Menteri Koordinator Maritim Kabinet Joko Widodo periode pertama, Rizal Ramli sibuk mengomentari pemerintah yang hari ini sedang diterpa banyak masalah.

Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @RamliRizal, setelah melihat beberapa kali mimik wajah yang ditampakkan Jokowi dalam konferensi pers. Rizal memberikan sebutan yang cukup buruk kepada Jokowi.

“Sudah jadi “Sitting Duck” (Bebek Lumpuh) padahal resminya masih 2 tahun lagi,” tulis Rizal Ramli seperti dilansir Hops.ID dalam akun Twitternya pada Jumat, 29 April 2022.

Menurutnya hal itu bisa terjadi karena tatanan pemerintah yang semakin kacau menghadapi banyak masalah dengan mengambil keputusan-keputusan tanpa pertimbangan matang.

“Keputusan ngasal asal populer, tapi dampaknya negatif, bagaikan Yo-Yo pula,” imbuhnya dalam postingan itu.

Lebih lanjut lagi pada postingan lain, Rizal Ramli menyebut kebijakan-kebijakan yang dibuat Jokowi tidak bermutu meskipun banyak memiliki pembantu dalam pengelolaan pemerintahan.

"Betul2 teka-teki : kok tidak ada saran kebijakan yg bermutu padahal ada Menko & Mentri2 Ekonomi, puluhan Staff Ahli dan Staff Khusus,” tulis Rizal.

Bahkan ia juga menuding, Staff Ahli dan Staff Khusus yan direkrut Jokowi merupakan produk pejabat hasil dari kesepakatan politik sebelumnya.

“Itulah klo staffing hanya hasil politik utang budi,” tulisnya.

Terkait konsistenti pemerintah dalam membuat kebijakan khususnya persoalan minyak goreng, seorang Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah juga membenarkan kondisi tersebut .

“Inkonsistenti pemerintah dalam persoalan minyak goreng membuat publik kebingungan,” ujar Trubus seperti dilansir Hops.ID dari kanal YouTube metrotvnews pada Jumat, 29 April 2022.

Menurutnya lagi, pemerintah seperti tidak memiliki resep khusus menangani persoalan minyak goreng dari segala sisi.

Meski Bukan Anggota, Jokowi undang Presiden Ukraina Volodymyr Hadiri KTT G20 (IST)

Baca Juga: Masuk lingkaran partai penguasa, Masinton Pasaribu ungkap kebebasan berpendapat ruang publik makin terbatas

"Inkonsistensi itu menunjukkan pemerintah tidak punya resep, perencanaan yang matang terhadap solusi terkait persoalan minyak goreng. Baik dari tata kelola, pengawasan, dan sebagainya," imbuhnya.

Bahkan ia tidak segan menempelkan kesalahan itu kepada para pembantu Presiden.

"Seharusnya Pak Jokowi punya Stafsus-Stafsus, ada KSP, ada Setkab, yang memberikan informasi yang akurat. Ini kesalahan tidak hanya Pak Jokowi, tapi bagaimana mekanisme prosedur itu diberikan kepada Presiden," ujarnya lagi.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai Trubus Rahadiansyah malah memberatkan posisi masyarakat. Harga-harga bahan pangan naik dan masyarakat akan menghadapi lebaran. ***

SANCAnews.id – Dua hari yang lalu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melepas mudik gratis warganya di Terminal Pulo Gebang, Jakarta.

Bersamaan dengan itu, beredar juga kaos para pemudik sedang mengenakan kaos bergambar Anies Baswedan yang bertuliskan ‘Anies Baswedan Presiden Indonesia’.

Sontak, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memang selama ini selalu melemparkan komentar pedas untuk Anies langsung bereaksi negatif.

""Acara ini jelas APBD, uang masyarakat. Tidak elok sekali jika ada dugaan kepentingan ambisi politik Pak Gubernur Anies. Jangan sampai mudik gratis, yang didanai uang negara, dipolitisasi untuk keuntungan sendiri,” kata Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana, seperti dilansir Hops.ID dari akun Twitter @psi_id pada Jumat, 29 April 2022.

Bahkan Juru Bicara PSI, Sigit Widodo menuding Anies Baswedan telah melakukan kesalahan dalam wewenangnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Mudik gratis ini menggunakan dana APBD DKI Jakarta sebesar Rp13,7 miliar. Kalau digunakan untuk kepentingan pribadi bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri,” ujar Sigit seperti dilansir Hops.ID dari akun Twitter pribadinya, pada Jumat, 29 April 2022.

Selanjutnya sigit juga menyebut kalau Anies Baswedan membagikan bingkisannya di dalam bus, seperti yang terlihat dalam video yang ia bagikan di Twitter.

“Sekarang malah beredar video Pak @aniesbaswedan membagi-bagikan kaosnya kepada para pemudik dengan menggunakan baju seragam gubernur,’’ kritik Sigit Widodo.

Namun, tudingan Sigit itu dibantah keras oleh salah satu Wakil Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta, Andi Angger Sutawijaya.

Ia meminta Sigit untuk meminta maaf secara langsung kepada Anies Baswedan. Menurutnya yang dibagikan Anies bukanlah kaos yang dimaksud, tapi paket kesehatan dari PMI DKI Jakarta.

“Pak Sigit, paket yang dibagikan itu adalah paket kesehatan dari @PMI_DKI_Jakarta, @pmijaktim dan @ifrc. Sebagai pengurus PMI DKI Jakarta saya tunggu permintaan maaf Bapak secara resmi. Terima kasih,” pinta Andi seperti dilansir Hops.ID dari Twitter @AndiAngger.

Di sisi lain, Pakar Telematika, Roy Suryo ikut berbicara menengenai hal ono. Ia menyebut bahwa apa yang ditudingkan PSI tersebut kepada Anies Baswedan adalah hoaks.

“He-3x, Kalau kemarin Viral Partai yg terus-menerus Memfitnah mas Anies dgn HoaX "bagi2 Kaos" (padahal itu isinya PaKes & Sudah diklarifikasi PMI langsung),” tulis Roy dalam akun Twitter pribadinya @KRMTRoySuryo2 pada Jumat, 29 April 2022.

Bahkan ia menunjukkan sebuah foto para pendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memasang foto saat mengadakan mudik gratis.

“Sekarang muncul Bus bertuliskan "Tujuan MUKIDI Surakarta" & Ada Fotonya mas Ganjar. Itu juga HoaX ya, Aslinya "Mudik" AMBYAR,” tulisnya lagi.

Meski diketahui PSI bukanlah PDIP yang merupakan partai dari Ganjar, namun mereka diketahui selalu pro dengan apapun yang dilakukan PDIP tanpa kritik. ***

SANCAnews.id – Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut praktik korupsi saat ini makin gila dibanding era orde baru membingungkan.

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma menilai, Mahfud seakan membongkar kondisi pemerintah yang tidak bisa mengatasi problem bangsa.

Padahal, Mahfud sebagai Menko Polhukam memiliki banyak sumber dan kekuatan untuk mengatasi korupsi dan kejahatan lain.

"Saya bingung juga, beliau kan Menko Polhukam, tugasnya mengatasi problem-problem negeri ini, soal korupsi dan soal lain. Beliau bisa panggil Kapolri, Jaksa Agung. Jadi beliau kayaknya membuka kondisi negeri ini dalam keadaan parah," kata Lieus dikutip redaksi, Sabtu (30/4).

"Presidennya, bosnya Pak Mahfud MD juga kan Pak Jokowi," imbuhnya menegaskan.

Di sisi lain, Lieus khawatir kondisi Indonesia bisa semakin parah jika para pemangku kebijakannya diam. Apalagi jika praktik korupsi sebagaimana pernyataan Mahfud MD melenggang begitu saja tidak diproses.

"Yang ngeri-ngeri sedap, kalau di luar negeri biasanya dikudeta. Saya pikir janganlah Pak, jangan dibilang gitu loh. Nanti bapak dituduh memprovokasi masyarakat untuk melawan negara," tandasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Kegeraman tak bisa ditahan mantan Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, kepada Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zukkifli Hasan.

Dua sosok tersebut diketahui menjadi pihak yang memberikan sikap terbuka mendukung penundaan pemilu.

"Karena jangan lupa loh, partai seperti PKB, PAN hanya jadi partai hasil perjuangan reformasi, hasil perjuangan menegakkan demokrasi," ujar Rizal Ramli dalam kanal Youtube Total Politik yang dikutip Sabtu (30/4).

Pemilik akronim RR ini tak habis pikir dengan sikap dua sosok ketum partai berbasis Islam yang karib disapa Cak Imin dan juga Zulhas itu. Pasalnya, selama ini mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) ini cukup mengenal mereka.

"Kok hari ini Cak Imin (dan) Zul yang suka main ke rumah bikin malu melulu. Berjuang dong, tegakkan demokrasi, benarkan Indonesia, jangan ngedagel yang enggak lucu ini," tuturnya.

Maka dari itu, Rizal Ramli mewanti-wanti kepada Cak Imin dan Zulhas apabila masih ingin mengupayakan penundaan Pemilu Serentak 2024 yang dampaknya bakal memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo.

"Jadi mohon maaf, saya ini relatif dekat sama Muhaimin, sama Zul, sama yang lain-lain. Tapi kalau udah ngelewatin batas, mohon maaf, gua timpe dah lu. Ngaco saja ngerusak Indonesia," demikian Rizal Ramli. (rmol)

SANCAnews.id – Tokoh Tionghoa Lieus Sungkharisma kerap menyuarakan pendapat dan kritikannya terhadap kebijakan yang dibuat penguasa apabila kedapatan tak berpihak pada rakyat.

Sebagai tokoh publik, Lieus Sungkharisma mengaku lebih menyukai suarakan pendapat terhadap segala sesuatu yang tengah dibutuhkan oleh rakyat Indonesia.

Lieus Sungkharisma memiliki prinsip hidup berani bergerak dan melawan terhadap suatu penindasan serta ketidakadilan yang berdampak bagi seluruh kalangan rakyat Indonesia.

“Jadi saya lebih seneng apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini kita suarakan, ada ketidakadilan kita bunyi, ada penindasan kita lawan,” kata Lieus, dikutip Hops.ID dari kanal YouTube Refly Harun pada Jumat, 29 April 2022.

Sering menjadi pengkritik tajam di era Pemerintahan Jokowi, Lieus Sungkharisma justru enggan menyatukan dirinya ke dalam dunia politik untuk menjabat sebagai pejabat negara.

Padahal, Lieus Sungkharisma dikenal sebagai konglomerat turunan di negeri sendiri namun diakuinya hingga kini tak pernah memiliki impian untuk menjadi seorang pejabat negara.

Kenikmatan serta kekayaan hidup yang selama ini dirasakannya membuat Lieus Sungkharisma berani berbuat kebaikan membela kepentingan rakyat tanpa harus menjadi pejabat.

“Jadi saya pikir Tuhan berikan ini kita harus berbuat sesuatu membantu banyak orang tanpa harus kita jadi pejabat, karena memang nggak ada dreams jadi pejabat,” pungkas Lieus.

Relfy Harun menyoroti sosok Lieus sembari berikan pertanyaan terkait alasan Lieus Sungkharisma selalu mengkritik keras rezim Jokowi dan tak pernah berikan kritikan justru malah memuji Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Persoalannya kenapa sih, kepada pemerintahan Jokowi, abang kuat kritiknya sampai sekarang, tetapi Gubernur Anies Baswedan abang sepertinya memuji” tanya Refly Harun.

Kerap memuji kinerja dan kebijakan yang dibuat oleh Anies Baswedan, Lieus Sungkharisma mengatakan bahwa selama ini pihaknya belum melihat kekeluaran fatal yang dibuat oleh Anies.

“Ya karena saya sampai hari ini belum melihat kekeliruan yang fatal dari Anies,” ungkap Lieus menjelaskan.

Berbeda dari itu, kerap berikan kritik atas kebijakan yang dibuat oleh Jokowi, Lieus Sungkharisma membantah bahwa ia bermusuhan dengan Jokowi, lantaran Lieus pernah menjadi pendukung Jokowi saat naik ke Gubernur Jakarta.

“Kalau pak Jokowi sebetulnya saya juga nggak pernah musuhan sama pak Jokowi, wong saya yang dukung kok dari Jakarta,” jelas Lieus.

“Cuma saya katakan kamsiya (Terima kasih) cukup satu periode saja,” sambungnya. ***

SANCAnews.id – Keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo terkait ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng terbilang membingungkan. Pasalnya, kali pertama dikeluarkan kebijakan ini terkesan ngambang. Lantas ada penjelasan dari pihak kementerian terkait, sebelum akhirnya diluruskan lagi oleh Presiden Joko Widodo.

Ekspresi Presiden Joko Widodo saat memberi penjelasan terakhir tentang larangan ekspor total minyak goreng ini menjadi sorotan publik.

Bahkan ada yang mengartikan ekspresi Jokowi itu sebagai tanda bahwa mantan walikota Solo tersebut sedang kesepian.

Tokoh senior DR. Rizal Ramli turut mengomentari pendapat itu. Menurutnya, Jokowi sudah menjadi bebek lumpuh. Artinya, sudah tidak lagi diikuti saat berjalan.

“Sudah jadi “sitting duck” (bebek lumpuh) padahal resminya masih 2 tahun lagi. Keputusan ngasal, asal populer, tapi dampaknya negatif. Bagaikan Yo-Yo pula,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Jumat (29/4).

Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini bahkan tidak habis pikir dengan kondisi yang terjadi pada Jokowi. Sebab dalam menangani sawit saja tidak ada saran kebijakan yang bermutu kepada Jokowi. Padahal ada menko, menteri-menteri ekonomi, dan puluhan staf ahli dan staf khusus.

Simpulan Rizal Ramli, semua itu terjadi karena adanya politik utang budi pada Pilpres 2019 lalu. Sehingga pemilihan anggota kabinet tidak didasarkan pada profesionalisme, “Itulah kalau staffing hanya hasil politik utang budi,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Pemberlakuan larangan ekspor minyak goreng (Migor) dan seluruh bahan baku migor akan memberikan dampak pada nilai tukar rupiah.

Hal itu disampaikan Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/4).

Bhima menjelaskan, pelemahan rupiah akibat kebijakan larangan ekspor Migor dan bahan bakunya dipicu oleh menurunnya pendapatan negara dari nilai ekspor crude palm oil (CPO).

Bhima mengkalkulasi, penurunan nilai ekspor CPO Indonesia dengan melihat data neraca dagang per Maret 2022. Di mana nilai ekspor CPO mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 43 triliun per bulan.

"Jika pelarangan ekspor dilakukan sebulan penuh Rp 43 triliun niscaya akan hilang. Tentu berimbas ke pelemahan nilai tukar rupiah, karena 12 persen dari total ekspor non-migas bersumber dari CPO," papar Bhima.

Lebih dari itu, devisa yang hilang itu diprediksi Bhima justru akan mengalir ke pemain minyak nabati pesaing Indonesia. Misalnya Malaysia atau negara lain yang menikmati limpahan permintaan atau memang merupakan pemain soybean oil dan sunflower oil.

"Dampak ke keuangan negara bisa turunkan pendapatan pajak dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)," ujarnya.

Lebih lanjut, Bhima menuturkan bahwa hingga Maret tahun ini penerimaan negara didominasi oleh booming harga komoditas, salah satunya CPO. Sehingga jika larangan ekspor migor dan bahan bakunya berlaku dalam waktu yang lama imbasnya ke pertumbuhan ekonomi juga.

"Kalau ekspor dilarang total, maka penerimaan negara bisa tergerus dan target defisit dibawah 3 persen pada 2023 sulit tercapai," demikian Bhima. (rmol)

SANCAnews.id – TNI Angkatan Laut melalui Komand Armada I (Koarmada I) mengamankan dua kapal tanker bermuatan minyak sawit di lokasi berbeda.

Penangkapan pertama, TNI AL melalui KRI Beladau-643 mengamankan kapal tanker MT World Progress yang tengah melakukan pelayaran dari Dumai menuju India di Selat Malaka, Rabu (27/4/2022).

“KRI Beladau-643 menangkap kapal tanker MT World Progress yang mengangkut palm olein 34.854,3 metrik ton di wilayah perairan Selat Malaka yang merupakan perairan teritorial Indonesia,” kata Panglima Koarmada I Laksamana M dalam keterangan tertulis, Kamis (27/4/2022).

Arsyad menjelaskan, MT World Progress merupakan kapal tanker berbendera Liberia yang dinakhodai Belov Alexander berkebangsaan Rusia dengan jumlah anak buah kapal (ABK) 22 orang dengan rincian 7 warga Rusia, 6 Ukraina, dan 9 India.

Kapal tanker ini diduga melakukan pelanggaran dokumen dengan spesifikasi gross tonnage (GT) kapal yang tertera pada salah satu dokumen berbeda dengan dokumen yang lain.

Selain itu, spesifikasi kapasitas mesin pendorong yang tertera pada salah satu dokumen berbeda dengan dokumen yang lain.

Dengan demikian, kapal tanker in melanggar Pasal 302 ayat (2) Jo. Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Di tempat berbeda, KRI Siribua-859 juga menangkap kapal tangker MT Annabelle yang mengangkut Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah sebanyak 13.357,425 metrik ton di perairan barat Kalimantan, Kamis.

Kapal ini juga memuat metanol sebanyak 98 drum dengan rincian 5 drum tersegel dan 93 drum telah terpakai.

Adapun kapal tanker ini berasal dari Kepulauan Marshall yang dinakhodai Zhao Junfeng warga China dengan jumlah ABK 24 orang.

Kapal tanker ini diduga melakukan tindak pidana pelanggaran membawa muatan metanol tanpa dilengkapi dokumen angkutan barang berbahaya.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 294 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan penangkapan dua kapal ini, Koarmada I kini telah mengamankan lima kapal yang membawa minyak sawit ilegal dalam dua pekan terakhir.

“Dalam dua minggu terakhir TNI AL Koarmada I telah menangkap lima kapal yang membawa muatan minyak sawit dan turunannya yang saat sedang dalam proses penyelidikan,” imbuh dia. (kompas)

SANCAnews.id – Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo menurun drastis seiring adanya kelangkaan minyak goreng dua bulan terakhir.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi secara virtual, Kamis (28/4).

“Pada survei nasional tatap muka yang diadakan sebelum Kejaksaan Agung mengumumkan tersangka kasus ekspor minyak goreng, kepuasan terhadap Presiden Jokowi hanya mencapai 59,9 persen pada 14-19 April 2022,” ucap Burhanuddin.

Burhanuddin menuturkan tren kepuasan terhadap Presiden masih menurun dibanding survei awal Januari 2022 mencapai 75 persen.

Burhanudin mengatakan, tren kepuasan kembali melorot seiring dengan mulai langkanya minyak goreng. Pada Februari 2022, kepuasan Presiden menjadi 71 persen merosot menjadi 64,6 persen menurut SMRC pada Maret 2022.

Dengan demikian, kata Burhanuddin, dalam empat survei terakhir kepuasan Presiden terus merosot hingga di bawah 60persen pada pertengahan April 2022.

“Namun uniknya, pada survei kedua yang kami lakukan pada 20-25 April 2022, approval rating Presiden Jokowi justru meningkat cukup lumayan dari 59 persen menjadi 64,1 persen,” katanya.

"Pengalaman selama ini responden survei telepon cenderung lebih kritis dibanding warga secara umum. Pada survei-survei telepon sebelumnya, approval Presiden biasanya lebih rendah dibanding survei tatap muka. Kali ini justru Indikator menemukan sebaliknya,” tutupnya.

Indikator Politik melakukan dua survei nasional secara representatif pada dua minggu terakhir. Survei pertama dilakukan secara tatap muka dengan sampel 1220 pada 14-19 April 2022.

Sementara survei nasional kedua dilakukan pada 20-25 April 2022 dengan populasi pengguna telepon (83 persen dari total populasi nasional).

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1219 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.

Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. (rmol)

SANCAnews.id – Politisi PDIP Puan Maharani mengingatkan kader PDIP agar senantiasa tegak mengikuti arahan Ketua Umum Megwati Soekarnoputri. Alasannya, demi memenangkan Pilkada 2024.

Tak cuma itu, ia juga berpesan, kalau kader semestinya turun menemui rakyat. "Kita harus terus turun bertemu rakyat, membantu rakyat, menyejahterakan rakyat. Kita harus gotong royong, gotong royong, gotong royong," Kata Puan, Kamis (28/4/2022).

Dia juga mengajak kader PDIP agar semakin solid. PDIP ‘berkuasa’ selama dua periode, dan targetnya tentu untuk menang lagi pada pesta-pesta demokrasi berikutnya.

Ingatkan Kader PDIP Fokus Menangkan Pemilu 2024, Puan: Jangan Terganggu Ada Calon Ini dan Itu

Puan Ingatkan Kadernya: Jika Ingin Menang Lagi di 2024, Solid Ikuti Megawati

"Jadi kalau kita ingin PDIP kembali menang di 2024, maka kita harus solid, solid, solid. Kita harus tegak lurus mengikuti arahan Ibu Ketua Umum," kata Ketua DPR RI itu.

Puan tidak khawatir jika ada hasil survei capres yang menunjuk perorangan, menampilkan elektabilitas. Dia mengatakan hal yang harus dilakukan adalah kerja turun lapangan dan jangan terpengaruh survei.

"Jangan terpengaruh oleh hasil survei. Itu hanya jadi pegangan," kata Puan.

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, elektabilitas Puan memang masih di bawah calon lain dari partai yang sama.

“Masih ada waktu untuk Mbak Puan memperbaiki elektabilitas, waktu masih ada setahun lagi. Tetap saja bekerja,“ kata Sirojudin.

Dalam dua bulan ini, Puan banyak tampil dengan hasil kerja nyata, seperti disahkannya UU TPKS. Puan juga bersafari ke sejumlah kantong-kantong NU, dan melanjutkan silaturahmi yang dibangun sejak era kakek Puan, Presiden Soekarno.

Sirojuddin mengatakan tiap calon presiden memiliki komunikasi publik yang berbeda, ada yang memperkuat basis digital mereka. Kemudian, katanya sudah hampir mendekati 60 persen masyarakat Indonesia punya media sosial.

"Semakin baik sosialisasi, semakin besar peluang untuk terekspose pada komunitas itu,“ kata Sirojuddin.

Namun lanjut dia, populer tidak selalu jadi pilihan. Calon presiden PDIP menurut dia tentunya harus yang dikehendaki oleh pemilih PDIP, jika tidak dikehendaki oleh pemilih bisa jadi pemilih PDIP akan pergi.

Dan menurut Sirojuddin, pekerjaan rumah bagi Puan untuk memenangkan hati pemilihnya. Puan masih perlu bekerja lebih baik lagi meyakinkan pemilih PDIP sendiri.

"Internal, apakah pemilih PDIP menginginkan mbak Puan maju sebagai calon presiden. Pemilih PDIP sendiri masih menjadi mayoritas, ini terlihat dalam dua survei terakhir, suara PDIP masih di atas 20 persen," ujarnya. (era)

SANCAnews.id – Ketua DPR RI Puan Maharani datang ke Pasar Jungke, Kelurahan Jungke Kecamatan/Kabupaten Karanganyar, Rabu (27/4/2022).

Puan Maharani menyempatkan membeli bahan makanan dan membagikan kaos kepada pedagang Pasar Jungke.

Berdasarkan pantauan TribunSolo.com, Ketua DPR RI Puan Maharani tiba di Pasar Jungke, pukul 09.45 WIB.

Nampak ia duduk di dalam mobil dinasnnya bagian tengah.

Terlihat, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga berada satu mobil dengannya.

Setelah itu, mereka turun dan langsung memasuki pasar.

Kemudian mereka menuju ke kios sembako milik pedagang Pasar Jungke.

Terlihat Puan tengah berbincang dengan pedagang tersebut.

Setelah itu, Puan dan Gibran berjalan menuju kios sembako di sebelahnya.

Di sana, ia kembali berbincang dengan pedagang lainnya.

Lanjut, Puan dan Gibran kembali melakukan perjalanan ke kios daging.

Nampak ia juga berbincang dengan pedagang itu.

Kali ini, ia membeli sejumlah barang di kios daging itu.

Terlihat ia membeli, 5 kilogram daging sapi, 2 kilogram Bakso sapi, dan 2 kilogram bakso ayam.

Kemudian, Puan membagikan kaos hitam bertuliskan "PUAN MAHARANI" kepada pedagang.

Setelah itu, ia berjalan keluar pasar, tepatnya ke parkir samping pasar.

Kemudian ia bersama Gibran masuk mobil dinasnya.

Sebelum pergi, ia membagikan kembali kaos tersebut kepada masyarakat sekitar.

Tumiyatun pedagang sapi di Pasar Jungke Karanganyar mengatakan, Puan Maharani membeli daging sapi dagangannya seberat 5 kilogram.

"Tadi Bu Dewan, siapa namanya nggak tahu. Belanja daging 5 kilo, per kilogram Rp 135 ribu, bayarnya Rp 800 ribu," kata kata Tumiyatun, Rabu (27/4/2022), dilansir detikcom.

Total belanja Puan untuk 5 Kg daging sapi seharusnya Rp 675 ribu, namun dia memberikan lebih Rp 800 ribu.

Sementara itu,  pedagang Bakso bernama Sri Rejeki mengatakan Puan Maharani memberikan uang lebih untuknya.

Meskipun begitu, ia mengaku tak mengetahui bahwa perempuan yang membeli baksonya itu Puan Maharani.

"Tadi beli bakso sapi 2 kg, bakso ayam 2 kg, per kilo Rp 40 ribu. Dikasih Rp 300 ribu, mau saya kembalikan sisanya tidak boleh," ujar dia.

Padahal harga untuk total 4 kg bakso ayam dan sapi tersebut hanya Rp 160 Ribu. (gelora)

SANCAnews.id – Beredar sebuah video yang menampilkan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono tengah terbaring sakit.

Tidak diketahui persis di mana rumah sakit yang merawat mantan Ketua Umum PKPI tersebut.

Dalam video tersebut, Hendropriyono tengah dijenguk oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang mengenakan seragam TNI beserta sejumlah perwira tinggai AD lainnya.

Di video itu, percakapan antara Jenderal Dudung dengan seniornya itu penuh kelembutan, Dudung memberikan semangat kepada Hendropriyono.

"Banyak-banyak istirahat yah, cepat sembuh," katanya dinukil dari video tersebut.

Sementara, Hendropriyono terbaring sakit dan bisa berkomunikasi dengan Jenderal Dudung.

"Terimakasih," ucap Hendro lirih.

Hingga dini hari ini, video itu sudah ditonton 1.174 viewer.

Sementara itu, tim Warta Ekonomi hingga hari ini masih menghubungi putera Hendropriyono untuk mengonfirmasi kebenaran video tersebut. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedianya terus melakukan upaya perbaikan kinerja dalam menjalankan pemerintahannya agar publik merasakan manfaat dari pemerintah.

Itu antara lain untuk menyikapi tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi yang terus mengalami penurunan sebagaimana rilis survei Charta Politica.

"Ini saya kira instrospeksi bagi pemerintah, tentu kita juga berharap di pemerintah secara optimal melakukan langkah-langkah sehingga berbagai permasalahan di masyarakat bisa terselesaikan secara keseluruhan," ujar Presiden PKS Ahmad Syaikhu kepada wartawan di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (28/4).

Syaikhu menilai wajar apabila dalam sebuah survei nasional tingkat kepercayaan publik bersifat fluktuatif seiring kebijakan yang diberlakukan. Namun begitu, pemerintah harus tetap melakukan upaya koreksi agar terus mengalami perbaikan. 

"Jadi survei memang naik turun biasa. Ini juga menjadi sebuah cerminan masalah apa yang diungkap dirilis oleh survei menjadi bahan instrospeksi bagi kita semuanya," tuturnya.

"Survei itu turun mestinya harus ada upaya-upaya ke depan untuk melakukan perbaikan," demikian Syaikhu.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi terus mengalami penurunan.

Itu setidaknya terlihat pada April 2022 hanya 62,9 persen responden yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

Sementara pada Januari dan Februari 2022, angkanya secara berurutan mencapai 71,7 persen dan 65,3 persen.

"Mayoritas responden masih menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, akan tetapi tingkat kepuasan ini mengalami penurunan cukup jauh sejak Januari 2022," kata Yunarto dalam keterangan tertulis, Senin lalu (25/4). (rmol)