SANCAnews.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri
Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini masih memiliki tunggakan utang
sebesar Rp109 triliun kepada PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara
(PLN) sebagai bagian dari komitmen pemenuhan kompensasi subsidi energi bagi
masyarakat.
Menurut Menkeu, nilai tersebut merupakan rekapitulasi kewajiban
hingga 31 Desember 2021 dan belum memperhitungkan subsidi pada tahun ini.
Secara terperinci, bendahara negara itu menyebut jika jumlah
utang ke Pertamina mencapai Rp68,5 triliun. Angka ini termasuk dengan sisa
kurang bayar subsidi periode 2020 yang sebesar Rp15,9 triliun.
Sementara untuk PLN, total kewajiban pemerintah tercatat
sebesar Rp24,6 triliun tanpa adanya kurang bayar dari 2020.
“Disini APBN mengambil seluruh tekanan yang berasal dari
fluktuasi harga minyak sehingga masyarakat tidak mengalami dampak,” ujarnya
saat menggelar konferensi pers realisasi APBN 2022 secara daring dikutip
Selasa, 29 Maret.
Dijelaskan Menkeu bahwa hal ini merupakan bukti kehadiran
negara dalam melindungi rakyat sekaligus menjaga daya beli agar aktivitas
perekonomian tetap berjalan secara baik.
“APBN harus mengambil konsekuensi ini,” kata dia.
Adapun, hingga Februari 2022 jumlah subsidi dari pemerintah
telah mencapai Rp21,7 triliun dalam bentuk subsidi BBM, LPG, dan listrik.
Pemerintah sendiri berencana menggeser anggaran bantuan
sosial (bansos) ke sektor subsidi energi mengingat lonjakan harga berbagai
komoditas penting masih terus terjadi hingga saat ini. (voi)