SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) harus membuktikan
klaimnya terkait sebagian kader partai dan pemilih partai politik menginginkan
perhelatan Pemilu 2024 ditunda.
Demikian pernyataan pengamat politik Jamiluddin Ritonga dalam
menyikapi polemik pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang mengklaim pemilih PDI
Perjuangan, Demokrat dan Gerindra menginginkan wacana penundaan Pemilu 2024,
Minggu (13/3).
"Klaim LBP tersebut bertentangan dengan hasil survei di
mana sebagian besar responden tidak menginginkan pemilu 2024 ditunda,” tegas
Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL.
Menurutnya, sebagai pembantu Presiden Jokowi yang mengurusi
masalah kemaritiman dan investasi, Luhut tidak perlu ikut mencampuri munculnya
wacana penundaan Pemilu 2024.
"Sebagai pejabat eksekutif, LBP tak seharusnya
ikut-ikutan menyuarakan penundaan pemilu 2024. LBP seharusnya hanya menjalankan
tugas dan fungsinya. Sungguh aneh bila LBP terkesan menjadi jurubicara partai
politik. Celakanya, justru partai politik menolak klaim LBP,” tutupnya.
Saat hadir di acara Podcast Deddy Corbuzier, Luhut mengklaim
memiliki data tentang pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung
usulan penundaan Pemilu 2024.
Bahkan dari Big Data yang ia miliki, data 110 juta orang
melakukan percakapan terkait wacana penundaan Pemilu.
Dari klaim dari data 110 Juta orang itu, Luhut mengungkapkan
bahwa masyarakat tidak setuju akan penyelenggaraan Pemilu di masa pandemi. Kata
Luhut, rakyat tidak ingin dana Rp 110 Triliun digunakan untuk penyelenggaraan
Pemilu (rmol)