SANCAnews.id – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera
mengaku prihatin terhadap para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi
Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) turut menyuarakan perpanjangan masa
jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode.
Kata dia, tidak seharusnya para kepala desa itu turut
dimobilisasi untuk menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden yang
jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi dan mengikis semangat demokrasi usai
wacana Penundaan Pemilu 2024 gagal.
"Kasihan para kepala desa, jangan biasakan para kepala
desa dimobilisasi. Adu gagasan biar di level elit saja," kata dia saat
dihubungi, Rabu, 30 Maret 2022.
Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Teddy Setiadi menambahkan,
pada dasarnya suara yang disampaikan para kepala desa itu tidak salah jika yang
mereka dukung adalah perpanjangan masa jabatannya sendiri. Sebab, dikatakannya
masa jabatan kepala desa sesuai konstitusi bisa 3 periode.
Oleh sebab itu, dia menilai, jika para kepala desa ingin masa
jabatan Presiden Jokowi diperpanjang hingga 3 periode, seharusnya mereka
mengajak Jokowi menjabat sebagai kepala desa saja karena jabatan presiden
ditetapkan konstitusi hanya 2 periode, dan setiap periodenya 5 tahun.
“Kalau mau nambah waktu jabatan atau 3 periode silahkan jadi
Kepala Desa, karena masa Jabatan Kepala Desa itu bisa sampai 3 periode dan
setiap periodenya 6 tahun,” tegas Teddy.
Sebelumnya, APDESI berencana deklarasi serentak mendukung
Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode usai lebaran nanti. APDESI yang
diurus oleh kepala desa aktif ini mengaku sejumlah menteri berada di struktur
organisasi, salah satunya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut
Binsar Pandjaitan.
"Kalau ketua dewan pembina kan kita, anu, Pak Luhut, mau
tarik-tarik ke mana terserah lah ya," kata Ketua Majelis Pembina
Organisasi APDESI Muhammad Asri Anas seraya tertawa, saat ditemui usai acara,
Selasa, 29 Maret 2022.
Lalu, ada juga dua penasehat organisasi, yaitu Menteri Desa
Abdul Halim Iskandar dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Tempo mengkonfirmasi jabatan Luhut sebagai Ketua Dewan
Pembina di APDESI ini kepada juru bicara Menko Kemaritiman Jodi Mahardi. Hingga
berita ini diturunkan, belum ada respons yang diberikan.
Akan tetapi, Anas berkali-kali membantah kalau ada arahan dan
perintah dari Luhut untuk mendeklarasikan Jokowi 3 periode. "Nggak ada,
hanya membangun desa," kata Anas yang tercatat menjadi Ketua Dewan
Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Barat pada 2020
ini, saat ditanya mengenai pesan Luhut ke APDESI. (tempo)