SANCAnews.id – Dukungan terbuka yang disampaikan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan,
terhadap isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan
sikap yang keliru.
Begitu disampaikan Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi
Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf, kepada Kantor Berita Politik
RMOL, Kamis (17/3).
"LBP keblinger soal konstitusi, masa jabatan presiden ya
sudah ditentukan 2 periode, 2x5 tahun. Titik!" ujar Gde Siriana.
Menurut Gde Siriana, aturan konstitusi tak bisa diganggu
gugat karena merupakan kesepakatan bersama rakyat Indonesia.
"Jadi jika pada waktunya Jokowi enggak mau turun, ya
rakyat yang akan turunkan!" tegasnya.
Selain itu, Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies
(INFUS) ini juga memandang, Pilpres merupakan bagian dari pembangunan demokrasi
yang harus diselenggarakan demi lahirnya pemerintahan yang demokratis.
"Setiap Pilpres maupun Pileg adalah harapan baru
masyarakat terhadap masa depan rakyat dan negara, apapun situasinya,"
tuturnya.
Sebagai contoh, Gde Siriana menceritakan pelaksanaan pemilu
pertama tahun 1955 yang dilakukan saat kondisi ekonomi dan politik tidak
kondusif. Tetapi demi lahirnya pemerintahan yang demokratis tetap dilakukan
pemilu 1954.
"Jadi pernyataan LBP ini menutup harapan rakyat untuk
lahirnya pemerintahan yang lebih baik dari hari ini," ucapnya.
Maka dari itu, Gde Siriana berpendapat, jika hari ini LBP
menggunakan alasan kondisi ekonomi yang masih menghadapi Covid-19, maka itu
tidak menunjukkan konsistensi pemerintah yang tetap memaksakan pelaksanaan
Pilkada Serentak 2020 di tengah Covid-19 dan kepungan protes publik.
"Jadi pernyataan LBP ini jangan-jangan diarahkan pada
alasan ketidaktersediaan anggaran KPU untuk Pileg dan Pilpres. Dengan demikian
jika KPU menyerah tidak bisa, maka KPU yang akan dijadikan bantalan untuk
menunda pemilu," papar Gde Siriana.
Andi Arief: Sudah Saatnya Menko Mahfud Melawan Penumpang
Gelap Reformasi, Seperti Jokowi dan Luhut Cs
"Sikap ngotot LBP ini tentu saja tidak dapat dipisahkan
dari presiden, mengingat LBP adalah menko senior. Jadi ini ada sandiwara besar
dalam konspirasi menghancurkan kedaulatan rakyat," tutupnya. ***