SANCAnews.id – KPK menyebut lahan di IKN
Nusantara di Kalimantan Timur tidak clean and clear sepenuhnya karena ada
bagi-bagi kavling. Anggota Komisi II Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan
temuan KPK ini merupakan sinyal berbahaya yang perlu diatasi.
"Pertama, ini sinyal berbahaya. Setiap proyek besar,
apalagi menggunakan APBN plus dampak ekonomi lanjutan, peluang penyimpangan
selalu ada," kata Mardani, Sabtu (12/3).
"Karena itu apresiasi KPK yang sudah membuka peluang
penyimpangan ini ke publik," lanjutnya.
Mardani meminta KPK segera menelusuri adanya dugaan permainan
dari pihak tertentu di IKN. Jika tidak, ia khawatir beban ekonominya akan
ditanggung oleh masyarakat.
"Kedua, jangan hanya membuka, segera buru dan telusuri
dugaan permainan dan ekonomi rente ini. Tegakkan hukum dengan tegas dan keras.
Karena jika tidak, masyarakat kebanyakan akan menanggung beban ekonominya dalam
bentuk mahalnya harga tanah dan turunannya," kata dia.
Lebih lanjut, Mardani meminta Presiden Jokowi melakukan
pengawasan terhadap pemindahan ibu kota secara serius agar tak menjadi sarang
korupsi.
"Ketiga, ini pesan untuk Pak Presiden untuk betul-betul
melakukan pengawasan proyek yang bernuansa Roro Jonggrang ini agar tidak jadi
sarang korupsi dan penyelewengan," tutup Mardani.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan
belum semua lahan di IKN clean and clear. KPK mendapatkan informasi lahan di
IKN sudah mulai dibagi-bagi kavlingnya.
"Ibu Kota Negara juga menjadi prioritas kami. Ternyata
lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada
bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada
KPK," kata Alex, Jumat (11/3). (kumparan)