SANCAnews.id – Pertemuan simpul-simpul organisasi
kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus dengan Presiden Joko
Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Rabu (23/3), terus menuai kritik.
Apalagi, kelompok Cipayung Plus sempat memuji-muji kepemimpinannya Presiden
Jokowi dan menyambut baik program pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang
Komarudin menilai wajar apabila ada spekulasi politik dari masyarakat terkait
pertemuan Cipayung Plus dengan Jokowi dan Listyo Sigit di Istana Negara.
Namun yang patut disayangkan, kata Ujang, pujian terhadap
pemerintahan Presiden Jokowi hingga program IKN yang dikritisi sejumlah aktivis
hingga ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) disambut baik Cipayung Plus itu
akan dinilai oleh publik bahwa nalar kritis mahasiswa mulai tergerus.
"Publik akan menilai aktivis itu menggadaikan nalar
kritis dan idealismenya," kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL
sesaat lalu di Jakarta, Jumat (25/3).
Seharusnya, lanjut Ujang Komarudin, Kelompok Cipayung Plus
menggunakan momentum bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara untuk
menyampaikan apa yang saat ini diderita oleh rakyat.
"Mulai dari kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng,
soal klaim big data 110 juta Menko Marvest tentang perpanjangan masa jabatan
Presiden, lalu ada kriminalisasi terhadap banyak aktivis kritis seperti yang
menimpa Haris Azhar dan Fatia," kata dosen Ilmu Politik Universitas
Al-Azhar Indonesia ini.
"Harusnya isu-isu krusial yang dirasa rakyat yang harus
disampaikan ke Presiden Jokowi," pungkasnya. (rmol)