SANCAnews.id – Wakil Ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI serta Ketua Majelis Syura Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid dengan tegas menyatakan menolak kenaikan
Pertamax.
Hal ini disampaikan Hidayat Nur Wahid melalui Twitter-nya
pada Rabu (30/3/2022). Hidayat, mewakili PKS tolak kenaikan Pertamax yang
sebelumnya telah disetujui dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI
dengan Pertamina.
“PKS Tolak Kenaikan Pertamax. Pemerintah Jangan Merugikan
Masyarakat,” tulis Hidayat Nur Wahid dalam pernyataannya lewat Twitter,
@hnurwahid.
Hidayat juga menyingung pemerintah yang tidak konsisten dalam
mengatur harga BBM.
“Saat Harga BBM Dunia Turun, Pemerintah Tidak Menurunkan
Harga BBM, Tapi Saat Harga Naik, Pemerintah Segera Menaikkan,” tulis Hidayat
Nur Wahid.
Sebelumnya dikabarkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Pertamina akan menetapkan harga BBM jenis Pertamax naik jadi Rp16.000 per
liter. Harga Pertamax saat ini adalah Rp9.600 per liternya.
Usulan ini disetujui oleh Komisi VI DPR RI dan dibacakan di
kesimpulan RDP dengan Pertamina pada Senin (28/3).
“Komisi VI DPR RI mendukung penyesuaian harga bahan bakar
minyak non subsidi yang mengikuti harga keekonomian minyak dunia untuk menjamin
kesehatan keuangan Pertamina dalam menjalankan penugasan pemerintah,” tulis
salah satu kesimpulan rapat Komisi VI DPR RI yang dibacakan Wakil Ketua Komisi
VI DPR, Aria Bima, dikutip dari kanal Youtube
Komisi VI DPR RI.
Dalam menyikapi kenaikan harga minyak, sejauh ini pertamina
hanya melakukan penyesuaian harga pada sejumlah BBM non subsidi selain
Pertamax. Hal ini disebutkan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke
Widyawati dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI.
Jenis BBM Pertamina yang sebelumnya mengalami penyesuaian
harga yakni Pertamax Turbo, Dex Lite dan Pertamina Dex yang volumenya hanya 2
persen dari total penjualan BBM Pertamina.
Terkait kenaikan Pertamax ini belum secara resmi diumumkan
Pertamina, walaupun usulannya telah disetujui DPR. Hidayat Nur Wahid,
menyatakan mewakili PKS tolak kenaikan Pertamax. Usulan ini menurutnya akan
merugikan masyarakat. (poskota)