SANCAnews.id – Kemunculan Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam barisan
pendukung penundaan pemilu semakin meningkatkan ketidakpedulian publik terhadap
pemerintahan sekarang ini.
Hal itu lantaran pemerintah yang seharusnya menjaga demokrasi
justru tampil menggerogoti cita-cita perjuangan 1998, khususnya tentang
pembatasan masa jabanan presiden.
Begitu pendapat Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and
Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, yang disampaikan kepada Kantor Berita
Politik RMOL, Kamis (17/3).
"Menurut saya sudah tidak pantas lagi disebut sebagai
negarawan. Miris. Mereka yang seharusnya menjaga kualitas demokrasi kita,
justru menjadi rayap demokrasi," kata Pangi.
Pangi menjelaskan, Luhut belum lama ini hadir di muka umum
dengan menyatakan dukungan untuk Presiden Joko Widodo agar menjabat kembali
untuk periode yang ketiga.
Beriringan dengan itu, mantan Menko Marves itu juga
menggunakan analisis big data untuk melegitimasi penundaan pemilu.
"Dia membuat heboh big data 110 juta suara rakyat
menginginkan gelaran Pemilu 2024 ditunda. Saya tantang Luhut ekspose data
tersebut, berani kalau bukan manipulasi data?" ujar Pangi
Lebih lanjut, pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta ini meyakini, Luhut dan sejumlah tokoh politik yang
mengkampanyekan penundaan pemilu hanya anggota orkestrasi dari desain penundaan
pemilu yang dibuat oleh oligarki.
"Menurut saya, ada dugaan arsitek desain penundaan
pemilu yang punya tangan-tangan di pemerintah," demikian Pangi. ***