SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi
menyatukan air dan tanah yang dibawa 34 gubernur ke lokasi Ibu Kota Nusantara
(IKN). Penyatuan air dan tanah itu dilakukan bersama 34 gubernur dari 34
provinsi di seluruh tanah air bersama-sama dengan 15 tokoh masyarakat dari
Kalimantan.
"Ini merupakan bentuk kebinekaan kita dan persatuan yang
kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini," kata
Jokowi dalam kegiatan yang disiarkan secara virtual pada Senin, 14 Maret 2022.
Dia berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada para
gubernur. "Kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka (mewujudkan)
sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu
pembangunan ibu kota nusantara," kata dia.
Dia mengatakan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah, TNI, Polri, swasta dan seluruh masyarakat dalam mendukung IKN akan
sangat membantu agar apa yang dicita-cita bersama bisa terwujud.
Dia juga mengucapkan berterima kasih sebesar-besarnya
lembaga-lembaga tinggi negara, MPR, DPR, DPD, Mahmakah Agung, Mahkamah
Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan seluruh komponen
masyarakat dalam mendukung dimulainya pembangunan ibu kota negara ini.
"Mudah-mudahan kita berdoa semoga hidayah dan barokah
dari Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran kita dalam membangun Ibu
Kota Nusantara ini," kata Jokowi.
Adapun rencana implementasi pembangunan IKN pada Tahap 1 pada
2022-2024 dibagi ke dalam tiga alur kerja besar, yaitu pembangunan perkotaan,
pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Alur kerja pengembangan
kota terdiri dari kegiatan yang berkaitan dengan rencana tata kota dan relokasi
pemerintahan.
"Pada tahun 2022-2023, akan dilakukan pembangunan
tahap.awal di sebagian Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap 1A Sub-BWP
I," dikutip dari lampiran II Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
yang diterima pada Ahad, 20 Februari 2022.
Pada Tahap 1, perumahan untuk ASN, TNI, Polri dan BIN akan
dibangun, baik berbentuk rumah tapak maupun unit apartemen, sarana peribadatan,
serta pasar akan disediakan untuk mendukung konstruksi dan tahap awal pemindahan.
Pada awal 2023, awal 2024, hingga 2025 dan selanjutnya,
pembangunan fasilitas litbang, perguruan tinggi kelas dunia, lembaga pendidikan
sepanjang hayat, pusat inovasi, fasilitas kesehatan, dan rumah sakit
internasional akan dimulai.
Relokasi penduduk akan dimulai dengan TNI, Polri, dan BIN di
tahun 2023 (relokasi pelopor) dan relokasi representasi badan eksekutif,
legislatif, yudikatif, serta ASN akan dilakukan di awal tahun 2024.
Tahap 1 tercapai ketika perpindahan ASN dimulai. Sebelum
pencapaian ini, IKN didominasi oleh pekerja konstruksi dan pertahanan keamanan,
terutama pada KIKN.
Perpindahan penduduk dimulai dengan perpindahan sektor
pertahanan pada tahun Tahap 1 pemindahan status IKN. Infrastruktur IKN akan
melayani kawasan ini pada akhir Tahap 1 saat pemindahan status IKN
dilaksanakan.
Untuk memenuhi kebutuhan penduduk, pada akhir Tahap 1,
Bendungan Sepalu Semoi dan Intake Sungai Sepaku sudah beroperasi untuk memenuhi
kebutuhan air baku yang meningkat dengan pesat, demikian juga dengan sistem
drainase makro utama perkotaan serta pengolahan sampah dan air kotor.
Untuk memenuhi kebutuhan penduduk, pada akhir Tahap 1,
Bendungan Sepalu Semoi dan Intake Sungai Sepaku sudah beroperasi untuk memenuhi
kebutuhan air baku yang meningkat dengan pesat, demikian juga dengan sistem
drainase makro utama perkotaan serta pengolahan sampah dan air kotor.
Pengembangan sistem mobilitas pada pengembangan perkotaan di
KIKN dapat dibagi menjadi empat komponen, yaitu jalan utama, jalur kereta api
regional, jalur transit 1, dan jalur transit 2 yang merupakan jalur
transportasi umum berbasis rel.
Jalan utama direncanakan untuk dibangun mulai pada tahun 2023
dan selesai secara keseluruhan pada tahun 2035.
Stasiun kereta regional di KIPP dibangun dan akan disusul
oleh stasiun kereta regional pada IKN Barat dan IKN Timur seiring dengan
berkembangnya KIKN serta bertambahnya jumlah penduduk di KIKN. Pembangunan
Infrastruktur pada tahap 1 juga diarahkan untuk menjadi katalis bagi penarikan
investasi dan talenta unggul yang akan mendukung pengembangan klaster-klaster
ekonomi yang dimulai pada tahun 2025 (Tahap 2). (tempo)